DASASILA PETERNAKAN DALAM PEMBANGUNAN PEETERNAKAN DI INDONESIA

5 07 2010

[1]

Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D

Jurusaan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Jalan Raya WR Supratman, Bengkulu

Peternakan diakui sebagai salah satu komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Pada kenyataannya, target kebutuhan protein hewani asal ternak sebesar 6 g/kapita/hari masih jauh dari terpenuhi. Ada sedikitnya sepuluh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan peternakan yaitu pemerataan dan standar gizi nasional belum tercapai, peluang ekspor yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya pakan yang minimal, belum adanya bibit unggul produk nasional, kualitas produk yang belum standar, efisiensi dan produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal, belum adanya keterpaduan antara pelaku peternakan, komitmen yang rendah dan tingginya kontribusi peternakan pada pencemaran lingkungan.

Bahkan, akhir-akhir ini produk ternak  dari luar negeri semakin membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah dan mutu yang lebih baik. Hal ini sangat sulit untuk dihindari, karena adanya kecenderungan adanya perdagangan bebas dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapinya. Hal ini tentu saja mengancam perkembangan peternakan di Indonesia.

Untuk mengantisipasi terpaan dari luar, peternakan di Indonesia harus mengubah strategi agar mampu bertahan dan bahkan mampu bersaing dengan produk luar baik dalam memperebutkan pasar nasional maupun pasar internasional.

A. Dasasila Peternakan

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis mengemukakan selupuh dasar peternakan yang harus dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Sepuluh dasar tersebut yang penulis namakan Dasasila Peternakan telah diseminarkan di forum seminar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2004 di Bengkulu. Konsep  ini  meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis.

2. Interaksi Pelaku Peternakan dengan Lingkungan yang Harmonis.

3. Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal yang Kompetitif.

4. Penciptaan Bibit Unggul.

5. Perencanaan Usaha Terintegratif.

6. Penciptaan Tatalaksana Berbasis Peternakan Berkelanjutan.

7. Kesehatan yang Optimal bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat.

8. Pengelolaan Keuangan, dan Kemudahan Berusaha serta Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha.

9. Pemasaran Terpadu.

10. Kesejahteraan bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat Luas.

Sepuluh sila tersebut telah ada dan telah dimengerti dan dipahami oleh dunia peternakan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya kebijakan pemerintah dan juga strategi swasta masih terkotak-kotak. Belum terintegrasi.

Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis

Sila pertama dan kedua merupakan sila yang amat fundamental. Kedua sila ini merupakan atmosfir ideal yang hendak diraih, dan juga merupakan intisari dari sila-sila selanjutnya.

Pada sila pertama dikemukakan bahwa untuk mencapai dunia peternakan yang ideal, para pelaku peternakan baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi secara harmonis. Yang dimaksud dengan para pelaku peternakan antara lain pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian sub peternakan beserta jajarannya, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas-dinas Peternakan dll.), Asosiasi-asosiasi Peternakan, Bank, Pengusaha, Peternak, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia usaha peternakan.

Interaksi antar pelaku peternakan yang harmonis dapat diamati pada Bagan 1 di bawah ini. Dari bagan tersebut, pemerintah berperan sebagai koordinator semua kegiatan peternakan, dimana dalam membuat kebijakan umum harus melakukan koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam peternakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Bagan di atas menunjukkan adanya kesejajaran antara pelaku peternakan di bawah koordinasi pemerintah, sehingga satu dengan yang lainnya tidak bersifat dominan. Untuk mencapai kesejajaran, maka peternak harus berada dalam suatu wadah yang kokoh yaitu koperasi mandiri yang menasional, yang mempunyai kekuatan tawar dengan pelaku peternakan lainnya. Semua elemen pelaku peternakan secara bebas memberi umpan balik kepada perintah dan dapat memberi input terhadap elemen lainnya. Pemerintah selain sebagai koordinator, ia juga sebagai pihak evaluator dan pengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jadi, untuk menghasilkan interaksi yang harmonis perlu adanya sistem peternakan yang baik.

Dalam konsep sistem peternakan meliputi proses, struktur dan fungsi. Proses merupakan pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam sistem peternakan lembaga seperti departemen pertanian, direktorat jenderal peternakan, asosiasi-asosiasi, birokrasi dll. tidak lain adalah proses-proses. Lembaga-lembaga ini mempunyai kehidupan masing-masing. Mereka mencerminkan struktur perilaku. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga formal dan informal. Sementara fungsi adalah membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat seperti kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat peternakan.

Dalam sistem peternakan ada 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan dan budaya peternakan. Kekuasaan adalah cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kepentingan adalah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku peternakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan adalah sebagai orientasi subjektif individu terhadap sistem peternakan yang berlaku. Keempat komponen tersebut harus dibangun secara bersama, agar dicapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan.

Interaksi Pelaku Peternakan dengan Lingkungan yang Harmonis

Sila kedua pelaku peternakan juga harus berinteraksi secara harmonis dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut  berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Lingkungan fisik ada yang bersifat mikro dan ada pula yang bersifat makro. Nah, dalam kaitannya dengan lingkungan fisik ini pelaku peternakan selain menggunakan sumber daya alam secara optimal juga harus menjaga keseimbangan lingkungan  fisik di mana mereka berusaha. Hal ini berarti setiap limbah yang dihasilkan harus diolah sedemikian rupa sehingga limbah sebelum dialirkan ke sumber air harus bebas dari kontaminan. Selain itu, peternakan harus dikelola dengan menghasilkan tingkat polusi seminimal mungkin.

Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah dapat berupa lingkungan sosial dalam sistem kegiatan peternakan itu sendiri dan dapat pula berupa masyarakat luas di mana mereka beraktivitas. Kegiatan peternakan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitar mereka. Agar supaya kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, maka sudah selayaknya mereka merekrut masyarakat sebagai pekerja atau tenaga professional serta melatih mereka agar mendapat pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini sebenarnya menghindarkan perusahaan peternakan dari sikap dan perilaku negatif dari masyarakat.

Disamping itu, para pelaku peternakan harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku diharapkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen seperti menyembunyikan kualitas produknya.

Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal yang Kompetitif

Sila ketiga merupakan salah satu jabaran sila pertama. Untuk mengembangkan peternakan yang mempunyai  kekuatan pasar yang tinggi, maka dunia peternakan harus mengembangkan pakan yang mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pakan menempati porsi terbesar dari total produksi. Kita tidak bisa mengandalkan begitu saja negara lain sebagai pensuplai pakan ternak. Sebab, hal ini sangat rawan bagi dunia peternakan nasional. Kita bisa saja membentuk suatu asosiasi multinegara untuk mengembangkan pakan tersebut, asalkan kita mempunyai kekuatan yang seimbang. Artinya kita harus berusaha untuk mengembangkan salah satu sumberdaya pakan yang amat penting bagi kegiatan peternakan di negara lain, sementara negara lain yang tergabung dalam ikatan perjanjian tersebut memproduksi bahan pakan lain. Dengan cara ini, Indonesia mempunyai kekuatan tawar yang tinggi. Mungkin kita bisa mulai kerjasama dengan negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN.

Penciptaan Bibit Unggul

Sila keempat  yaitu penciptaan bibit unggul. Idealnya, jika sistem peternakan yang bersifat universal  terbentuk, maka bibit unggul tidaklah harus diproduksi di masing-masing negara. Namun, dalam alam empiris hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Oleh sebab itu, agar dunia peternakan dapat berkembang di tingkat nasional, kita seharusnya menciptakan bibit unggul yang khas. Mungkin kita akan kalah bersaing dengan negara lain dalam hal penciptaan ternak unggul yang sudah ada. Oleh sebab itu, kita dapat mengembangkan bibit unggul yang belum dikembangkan oleh negara lain. Alam telah menyediakan hal tersebut di negara kita yaitu berupa plasma nutfah yang beraneka ragam. Tinggal kita mau dan mempunyai kemampuan untuk  menggali dan mengembangkannya. Saya yakin, kita telah banyak memiliki ahli pemuliaan, namun pada kenyataannya belum dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Kita mempunyai banyak plasma nutfah untuk keperluan pengembangan bibit unggul. Sebagai contoh kita dapat mengembangkan budidaya ayam hutan merah dan hijau untuk keperluan pengembangan ayam hias yang khas. Sebagai contoh ayam Burgo yang merupakan hasil persilangan ayam hutan merah dan ayam kampung menghasilkan ayam hias yang bagus pada ayam jantan, sedangkan ayam betina mempunyai produksi telur yang lebih tinggi dari ayam kampung. Kita juga mempunyai ayam Arab yang produksi telurnya menyamai ayam ras. Kita juga mempunyai domba Garut sebagai penghasil wol yang halus. Kita juga mempunyai kerbau asli seperti kerbau Enggano dan kerbau Benuang yang mempunyai postur tubuh yang besar. Dan jangan lupa, kita juga mempunyai rusa Sambar yang mempunyai tubuh yang besar. Dan juga masih mempunyai kambing gunung yang berbadan besar. Dan, masih banyak lagi plasma nutfah yang belum digali. Semua plasma nutfah tersebut memerlukan penangan serius agar diperoleh bibit unggul yang mampu menembus pasar internasional.

Perencanaan Usaha Terintegratif

Sila kelima adalah perencanaan usaha terintegratif. Artinya dalam merencanakan usaha  peternakan kita tidak dapat hanya merencanakan usaha di masing-masing perusahaan, tetapi juga melakukan perencanaan usaha menyeluruh secara nasional.

Perencanaan memang perlu dalam pengembangan perusahaan peternakan yang handal. Dewasa ini, peternak kecil dan menengah kurang mempunyai perencanaan yang baik, sehingga mereka kurang dapat memprediksi perkembangan pasar. Hal ini berakibat dalam pengembangan usaha mereka hanya berdasarkan perkiraan saja. Memang, pada perusahaan besar, telah dilakukan perencanaan yang baik, sehingga mereka mampu mengendalikan pasar. Namun, ketika perusahaan besar berhadapan dengan perusahaan besar dari negara lain maka daya tahan mereka masih cukup rawan. Oleh sebab itu, mereka harus mampu membuat perencanaan yang mampu mengimbangi invansi perusahaan dari luar.

Nah, untuk menghadapi invansi dari luar, maka perusahaan tidak dapat mengandalkan kekuatan perusahaan itu sendiri. Juga, bukan sekedar mengandalkan kekuatan asosiasi perusahaan tersebut secara terpisah dengan asosiasi pelaku peternakan lainnya. Akan tetapi, para pelaku peternakan harus secara terpadu bekerja sama dan membuat perencanaan terpadu secara nasional, dari perusahaan hulu sampai dengan perusahaan hilir.

Penciptaan Tatalaksana Berbasis Peternakan Berkelanjutan

Sila keenam adalah penciptaan atau pekembangan teknologi tata laksana berbasis peternakan berkelanjutan. Sila keenam ini merupakan salah satu jabaran sila kedua. Artinya dalam kegiatan usaha peternakan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan fisik. Kegiatan-kegiatan peternakan diupayakan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan yang paling rendah. Memang, hal ini memerlukan biaya yang tinggi. Namun itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku peternakan. Dewasa ini telah dilakukan penelitian-penelitian untuk mengurangi gas metan dan gas amoniak. Gas metan dikenal sebagai salah satu gas rumah kaca yang berbahaya bagi lapisan ozon, sedangkan gas amoniak dapat menimbulkan hujan asam, menurunkan pH tanah dan air.

Dalam tatalaksana peternakan berkelanjutan, maka pemeliharaan ternak diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan produksi dan efisiensi produksi yang menguntungkan bagi peternak tetapi menghasilkan polusi seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menyusun ransum  yang bermutu baik, sehingga kemungkinan nutrisi tersebut terbuang menjadi feses berkurang drastis. Hal ini akan mengurangi produksi feses. Feses yang diproduksi dapat langsung diolah menjadi pupuk kandang pada areal terpisah. Demikian pula limbah cair yang dihasilkan ternak dapat diproses menjadi senyawa yang berguna bagi tanaman. Seperti diketahui urin ternak mengadung banyak senyawa aktif untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena urin mengandung hormon pengatur tumbuh.

Kesehatan yang Optimal bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat

Sila ketujuh kesehatan yang optimal bagi ternak, peternak, dan masyarakat. Dalam kegiatan usaha peternakan factor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kesehatan yang harus diperhatikan meliputi kesehatan ternak, kesehataan pelaku peternakan itu sendiri dan juga kesehatan masyarakat.

Kesehatan peternak, dapat dicapai jika dalam pengelolaannya memperhatikan sila keenam. Dengan pengelolaan yang baik, maka kandang menjadi tidak berbau, menghasilkan gas beracun yang masih dalam ambang toleransi dll. Dengan cara ini kesehatan peternak dan pekerjanya menjadi terjamin.

Kesehatan ternak dapat dicapai jika peternak memperhatikan semua aspek yang dibutuhkan ternak seperti kebutuhan pakan, air minum, lingkungan mikro yang sehat, dan juga kasih saying peternak. Dalam era sekarang, peternak juga dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan ternaknya. Jadi, selain memenuhi kebutuhan fisik, peternak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan non-fisik ternak seperti kebutuhan bersosialisasi dll. Memang, jika peternak dituntut seperti ini, maka biaya produksi meningkat. Ini memang menjadi problema kita bersama.

Memperhatikan kesehatan masyarakat berarti seorang peternak harus memproduksi produk ternak yang bergizi dan aman dikonsumsi. Aman berarti produk tersebut bebas dari mikrobia patogen dan bebas dari residu obat-obatan, rendah kandungan zat-zat yang dapat menimbulkan dampak penyakit dan sebagainya. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan bahwa kegiatannya tidak menimbulkan gangguang bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Artinya, peternak harus meminimisasi polusi yang diakibatkan oleh kegiatan peternakannya.

Pengelolaan Keuangan, dan Kemudahan Berusaha serta Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha

Usaha peternakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pengelolaan keuangan yang baik, kemudahan dalam berusaha serta ketersediaan modal yang memadai. Point ini dituangkan dalam sila ke delapan. Seringkali peternak terutama peternak kecil sulit mendapatkan modal usaha terutama dari bank. Meskipun ada program pemerintah tentang hal ini, namun pada kenyataannya peternak masih mendapatkan kesulitan dalam mengurus permodalan. Untuk mempermudah mendapat modal usaha, maka peternak dapat bergabung membentuk koperasi  atau badan usaha bersama.

Pemasaran Terpadu

Sebagai konsekwensi sila pertama maka dalam dunia ideal pelaku peternakan seharusnya melakukan pemasaran terpadu atau terintegratif. Dalam dunia ideal, dalam proses kegiatan pemasaran tidak ada satu pihakpun yang dirugikan kepentingannya. Pada kenyataan empiris pemasaran lebih banyak dikuasai oleh individu atau lembaga tertentu. Bahkan sering terjadi adanya mafia perdagangan dan adanya persaingan bebas. Hal ini menyebabkan peternak kecil dalam posisi tawar yang rendah dan tidak berdaya.

Kesejahteraan bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat Luas

Dan sila terakhir adalah merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan peternakan yaitu terciptanya kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ini tidak saja menyangkut seluruh pelaku peternakan, tetapi juga masyarakat dan bahkan juga kesejahteraan ternak. Kesejahteraan bagi pelaku peternakan dapat diartikan bahwa mereka mendapat penghasilan yang memadai untuk keperluan hidup yang standar, ketenangan dan keamanan dalam berusaha dll. Kesejahteraan bagi masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kebutuhan gizinya terutama protein asal produk ternak dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan terjamin. Diharapkan pula pelaku peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam arti mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat luas. Selain itu, peternak dalam aktivitasnya harus pula memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seekor ternak. Jadi ternak, jangan hanya dijadikan objek untuk menddapatkan penghasilan, tetapi peternak harus juga memperhatikan keperluan dan kebutuhan mereka seperti makan, minum, kebutuhan akan interaksi antara mereka, kasih saying dari peternak dll.

B. Beberapa Permasalahan Peternakan

DUNIA peternakan di Indonesia dihadapkan kepada kendala-­kendala yang berat yang harus segera diatasi dalam menghadapi tantangan era pasar bebas. Pertama, belum dapat dicapainya standar gizi nasional sebesar 6 gram protein hewani asal ternak per hari per orang. Kedua, produktivitas ternak masih rendah serta angka kematian ternak yang relatif masih cukup tinggi. Ketiga, belum dapat dimanfaatkannya peluang ekspor ternak dan hasil ternak dalam upaya peningkatan penerinnaan devisa dan penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, kerugian yang diderita akibat penurunan mutu dan kerusakan hasil‑hasil peternakan karena penanganan yang kurang tepat. Kelima. belum dimanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal karena kurangnya minat instansi dan masalah-­masalah lainnya yang terkait, di antaranya kurangnya tenaga teknis terampil. ketersediaan teknologi tepat guna dan lain-­lain. Keenam, lemahnya kelembagaan dan posisi peternak. Ketujuh. adanya tuntutan agar pengelolaan peternakan dapat memperhatikan masalah lingkungan yang dihasilkannya. Permasalahan‑permasalahan tersebut harus segera diatasi guna menghadapi era otonomi daerah dan era pasar bebas.

Standar gizi

Dalam kaitannya dengan masalah program gizi di Indonesia, maka ditemukan empat masalah utama, yaitu kurangnya kalori‑protein (KKP), kekurangan vitamin A, anemia karena kekurangan zat besi, dan gondok endemik karena kekurangan yodium.

Tahun 1996 tingkat konsumsi telur rakyat Indonesia mencapai 3,1 kg/kapita/tahun, sedangkan tingkat konsumsi daging baru mencapai 5,316 kg/kapita/tahun. Ini tentunya masih belum mencapai standar gizi yang dicanangkan yaitu untuk telur sebanyak 3,4 kg, daging 10 kg dan susu 6/ kg/kapita/tahun atau setara dengan 6 gram protein asal ternak/kapita/hari.

Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan konsumsi telur dan daging unggas penduduk Indonesia. Terjadi peningkatan konsumsi produk unggas yang cukup berarti. Sedangkan konsumsi daging sapi pada tahun 1998 diperkirakan sebesar 0,416 kg/kapita/tahun.

Tabel 1. Konsumsi telur dan daging unggas (kg/kapita/tahun) di Indonesia

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Telur 1,8 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 3,1
Daging 2,0 2,7 2,9 3,4 3,7 4,2 4,4 4,9

Sumber: Poultry Intemational (1999)

Hasil analisis Susunas (BPS) pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa untuk mencapai konsumsi asal ternak sebanyak 5 g/kapita/hari adalah golongan dengan pengeluaran sebesar Rp, 30.000 ‑ Rp. 40.000/bulan/kapita. Apabila in! Dipetakan terhadap masyarakat waktu itu temyata bahwa jumlah penduduk yang mampu mengkonsumsi protein hewani asal ternak di atas 4,5 g baru mencapai 5,49% di pedesaan dan di perkotaan atau secara nasionai baru mencapai 17,96%. Menurut Santoso (1996) bahwa untuk mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka masyarakat  Bengkulu pada tahun 1995 harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 68,978,‑/kapita/bulan. Jlka sebuah keluarga  mempunyai 4 anggota saja maka untuk kebutuhan pangannya diperlukan uang sebesar Rp. 275.941,‑. Hasil perhitungan ini dapat dipaslikan tidak sesuai lagi untuk tahun 2000. Jika kita perhitungkan bahwa kenaikan biaya tersebut tiga kali lipat, make untuk memenuhi kebutuhan gizinya diperlukan uang sejumlah Rp. 206.955,75/kapita/bulan untuk tahun 2000.  Hasil perhitungan tahun 2000 ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi untuk tahun 2009. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika di masa krisis ekonomi ini banyak penyakit yang timbul disebabkan oleh kekurangan gizi. Dalam jangka panjang hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas generasi penerus.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan konsumsi protein asal ternak dalam tahun­ tahun terakhir ini adalah sangat sulit, mengingat tingkat pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia menurun drastis. Pada kondisi seperti ini, opini masyarakat bahwa produk ternak adalah barang mewah barangkali semakin tajam. Untuk itu, haruslah dicari langkah‑langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat bawah, bukan para pejabat. Langkah pertama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah Indonesia dengan mengupayakan stabilitas politik dan konsistensi perundang‑undangan dan pelaksanaannya di lapangan tanpa pilih kasih. Apabila hal ini sudah dapat diatasi, barangkali perbaikan sektor ekonomi adalah ‘,ngkah berikutnya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru, perundang‑undangan yang jelas dan tegasdalam pelaksanaannya serta. efisiensi kerja yang tinggi. Dengan cara ini diharapkan tingkat pendapatan dan pemerataannya dapat meningkat. Selain tingkat pendapatan yang harus ditingkatkan, juga peningkatan efisiensi usaha di sektor peternakan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini tentunya menyangkut semua pihak yang             terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat peternak. Dengan fingginya efisiensi usaha, maka diharapkan tingkat            keuntungan peternak dapat memadai tetapi dengan harga produk ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pacia kenyataannya, pada tahun 1998‑2000 ini meskipun harga produk ternak cukup mahal, namun peternak tidak dapat memetik keuntungan yang memadai dan bahkan merugi sehingga banyak peternakan yang gulung tikar. Hal ini disebabkan disamping harga sarana produksi yang tinggi, juga dikarenakan daya beli masyarakat menurun.

Usaha lain untuk dapat meningkatkan pemerataan gizi adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Upaya tersebut harus dibarengi dengan contoh yang nyata. Seorang yang memiliki pengetahuan, kadang kala enggan melakukan hal yang diketahui itu meskipun ia tahu bahwa hal itu baik. Contoh nyata, misalnya, seorang sariana peternakan yang telah mempelajari fungsi produk ternak bagi kesehatan tubuhnya, temyata ia belum mau minum susu atau makan telur meskipun penghasilannya memadai untuk mengkonsumsi produk tersebut. Seorang dokter, misdlnya, ia mengetahui bahwa rokok itu mengandung nikotin yang berbahaya bagi paru‑parunya, pun ada pula yang kecanduan rokok. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi harus pula diimbangi oleh langkah lain, yaitu usaha peningkatan kesadaran gIzi. Kampanye gizi memang perlu, namun harus dibarengi dengan contoh dari para pakar yang bergerak di bidang gizi dan peternakan, disusul oleh masyarakat yang usahanya di bidang gizi dan peternakan. Kampanye gizi dapat meluruskan kembali informasi‑informasi yang kusut tentang produk ternak khususnya telur dan daging. Informasi inilah yang menyebabkan orang yang finggi pendapatannya pun menjadi takut mengkonsumsi produk tersebut. H~l ini tentu saja mengurangi daya serap pasar.

Ringkasnya, bahwa untuk mengatasil kekurangan konsumsi gizi itu dapat dilakukan usaha‑usaha antara lain : 1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan; 2. Melakukan kampanye gizi, sehingga masyarakat sadar gizi; 3. Melakukan efisiensi usaha dan perbaikan kebijakan untuk membuat patokan harga produk ternak yang menguntungkan semua pihak tanpa membebani konsumen.

Peluang ekspor

Peluang ekspor ternak dan hasil ternak sebenarnya besar. Namun untuk mampu menembus pasar intemasional diperlukan beberapa perubahan. Faktor pertama adalah mutu dari produk yang dihasilkan. Mutu harus memenuhi syarat yang diajukan oleh negara pengimpor. Pada saat ini selera antara konsumen dalam negeri dan luar negeri berbeda, sehingga jika akan diekspor diperlukan adanya beberapa perubahan dalam manajemen peternakan di Indonesia. MisaInya saja, produk daging ayam yang bobot hidupnya berkisar antara 1‑2 kg/ekor di dalam negeri, harus diseragamkan menjadi 2 kg bobot hidup sesuai dengan keinginan Negara pengimpor. Demikian pula mengenai bentuk harus yang disukai konsumen luar negeri. Misalkan adalah sulit bila kita mengekspor ayam beku dalam bentuk utuh ke Jepang. Disamping Indonesia belum mampu bersaing dalam hal harga dengan Amerika, juga karena Jepang lebih suka mengimpor ayam dalam bentuk potong­-potongan atau yang sudah siap dimasak.

Masalah higienis produk ternak juga sudah saatnya diperhatikan, jika diinginkan Indonesia memasuki era ekspor. Selama ini hal tersebut kurang diperhatikan oleh peternak Indonesia. Oleh karena itu, harus juga dilakukan perubahan besar dalam tatalaksana pemeliharaan ternak agar memenuhi standar kesehatan yang diinginkari. Dalam kondisi ini, petemalk lebih baik membentuk suatu asosiasi agar diperoleh tingkat efisiensi yang optimal, atau dapat pula melakukan kemitraan dengan pengusaha besar. Apabila diperlukan, kebijakan peternakan di Indonesia perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan peternakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, perlu diperhatikan pula tingkat harga di negara tersebut, dan kemudian dibandingkan dengan biaya produksi, transportasi, biaya  keluar dan masuk dan lain­ lain. Demikian pula perlu dilihat tingkat harga negara­ negara lain yang mengekspor hasil ternak ke negara tersebut. Dengan demikian  bisa diperhitungkan tingkat harga yang menguntungkan. Jangan sampai mengekspor ternak malah rugi.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesinambungan ekspor dan konsistensi terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Hal ini penting untuk menjaga tingkat kepercayaan negara tersebut kepada negara pengekspor. Memang selama ini Indonesia telah membuat gebrakan‑gebrakan untuk mengekspor ternak dan hasil ternak. Akan tetapi kesinambungannya, belum bisa dibanggakan. Tampaknya. ekspor tersebut hanya merupakan strategi saja agar harga di dalam negeri fidak jatuh. Sebagai contoh, bulan Oktober 1987 mengekspor te!ur segar ke Singapura can Hongkong. Bulan Nopember 1987 mengekspor DOC Parent Stock ke Malaysia, bulan Desember 1988 telah dilakukan ekspor anak ayam ke Singapura, d1l. Namun kelanjutannya tersendat. Padahal salah satu cara untuk mengatasi permasaiahan peternakan di Indonesia adalah mengekspor temalk dan hasil‑hasil ternak. Dalam jangka pariang ekspor merupakan salah satu altematif untuk menstabilkan harga produk ternak di Indonesia.

Untuk menghadapi peluang seperti itu, serta untuk mempercepat perkembangan industri petem*akan, diperlukan sekali untuk memantapkan tahap konsolidasi peternakan agar bisa memasuki tahap ketangguhan dengan semua aspek peternakan yang lebih mantap. Penataan ke dalann‑dalam arti aspek teknis, organisasi, peraturan, sistenn pengawasan, pembinaan dan penciptaan kondisi usaha yang merangsang pemindahan modal dari luar ke dalam lebih lancar ‑ sudah merupakan keharusan agar bisa diraih peluang tersebut. Apabila kita kurang berhasil dalam penataan ini seperti yang terjadi saat ini, maka peluang ekspor akan jatuh ke negara lain.

Langkah awal dalam konsolidasi adalah mengumpulkan data yang akurat. Hal ini memerlukan kejujuran pihak‑pihak yang terkait. Data harus dikumpulkan antara lain jumlah pabrik pakan ternak dan pembibitan, dan total produksi yang dijual ke pasar, kebutuhart anak ayam dan pakan di tingkat produsen hasil ternak. Hal ini berkaitan erat dengan keseimbangan antara. jumlah suplai dengan tingkat kebutuhan. Data lain yang juga penting adalah tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk ternak. Hal ini berkaitan erat dengan penentuan jumlah produksi yang harus dihasilkan peternak. Selama ini, karena data yang akurat belum ada, maka sering terjadi kelebihan suplai bibit, misalnya, yang membuat harga bibit iatuh. Namun sebaiiknya sering pula terjadi kelangkaan bibit sehingga harga bibit naik drastis. Namun di sisi lain, harga ransum pabrik melonjak terus. Akhimya, harga produk ternak pun menjadi berfluktuasi sehingga peternak mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Hal lain yang perlu ditata adalah aspek pemasaran. Baik pemasaran telur, daging dan susu yang sasarannya bisa dikaitkan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat maupun kegiatan ekspor non migas, sejauh ini belum ditangani secara optimal. Kondisi pemasaran yang ada sekarang ini masih diperlukan pendekatan baru yang lebih dinamis, yaitu pendekatan yang arahnya membina pasar yang sudah terbentuk serta merintis pasar baru yang masih terbuka peluangnya baik di dalam maupun di luar negeri. Di era otonomi daerah ini, maka diperlukan pemetaan dan penataan jalur pemasaran.

Sikap konsistensi terhadap kesepakatan yang telah diambil juga sangat penting. Kita tidak boleh membatalkan kesanggupan mengirim komoditas yang telah disepakati disebabkan ada negara lain yang memberikan harga yang lebih tinggi atau karena harga di dalam negeri sedang membaik. Sikap tak konsisten ini pemah terjadi pada ekspor babi beberapa tahun yang lalu, yang berakibat terhambatnya kegiatan ekspor komoditas tersebut pada kesempatan lain. Memanfaatkan peluang ekspor secara berkesinambungan ini tampaknya menjadi semakin sulit mengingat krisis yang terjadi saat ini justru berakibat secara langsung dengan gulung tikamya perusahaan peternakan di Indone­sia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus menambah impomya dan semakin rumit karena daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga daiam jangka panjang dapat menurunkan mutu generasi penerus.

Sumberdaya pakan

Ongkos produksi yang berasal dari pakan merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 50‑80% dari total biaya produksi tergantung kepada jenis ternak yang dipeliharanya dan efisiensi manajemennya. Oleh karena itu banvak usaha dilakukan untuk mendapatkan pakan yang murah tanpa mengurangi nilai gizi, tidak bersaing dengan manusia dan cukup tersedia. Sumber alam berupa bahan baku pakan baik jenis maupun jumlahnya cukup besar, namun usaha ke arah pemanfaatannya masih mengalami banyak hambatan. Sampai sekarang ini pabrik pakan memakai  bahan baku utama jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Sebetulnya sudah ada usaha penggantian bahan pakan utama tersebut oleh pabrik palkan, namun temyata harga pakan tidak juga turun. Ini berarti ada faktor dominan lain yang perlu diindentifikasi.

Namun demikian, bukan berarti peningkatan bahan baku utama atau penggantian bahan baku utama tersebut kemudian ditinggalkan. Peternak kecil, dapat menyusun pakannya dengan menggunakan bahan pakan yang banyalk tersedia di daerahnya. Memang saat ini banyalk peternak yang telah memodifilkasi pakannya dengan mencampur konsentrat pabrik dengan jagung dan dedak. Sebenamya telah banyak penelitian di bidang nutrisi dan makanan ternak yang dapat ciaplikasikan bailk pada pabrik pakan ternak maupun di tingkat masyarakat peternak. Banyak hasil penelitian yang tertumpuk saja di perpustakaan.

Selain peninglkatan efisiensi manajemen, maka perlu dilakukan upaya penjajagan kemungkinan pengalihan jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan‑bahan tersebut dapat berupa limbah industri atau limbah pertanian atau bahan­bahan yang tidak bersaing dengan manusia. Hal ini memang memerlukan proses yang cukup lama dan berkaitan erat dengan beberapa pihak yang tidak mau dirugikan. Beberapa pendekatan perfu dilakukan. Juga dituntut kejujuran pihak pabrik pakan ternak. Jika mereka telah menggunalkan bahan yang lebih murah, maka diharapkan mereka mau menurunkan harga pakannya.

Ada dua aspek dalam hal penekanan biaya pakan, yaitu aspek telknologi dan tataniaga. Dalam aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebutuhan gizi yang sekarang dianut masih dapat diturunkan. Aspek tataniaga pakan ternak juga memegang peranan penting. Masalah tataniaga bahan baku pakan ternak misalnya, penyempurnaan akan mempunyai arti yang besar. Usaha ke arah itu sudah dilakukan oleh pemerintah misainya dengan diserahkannya kembali pembelian jagung dan tepung ikan oleh BULOG kepada pihak swasta, artinya swasta bisa membelinya langsung dari pasar luar negeri. Namun sejauh mana hal ini dapat menekan biaya pakan masih belum diketahui.

Penurunan mutu produk

Seringnya terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, perusahaan pakan, maupun pembibitan, ditinjau secara global dari aspek pengembangan industri, maka kemungkinan yang menjadi permasalahannya yaitu akibat kondisi struktur industri yang belum berkembang secara seimbang. Artinya yang baru berkembang adalah sektor industri proses produksi dan sarana produksi, sedangkan sektor industri pasca produksi belum mengalami perkembangan yang berarti.

Berkembangnya industri pasca produksi merupakan salah satu pengendali dan stabilitas harga hasil ternak, dan dapat sebagai sektor pengaman hasil ternak sehubungan bahwa hasil ternak termasuk produk yang mudah dan cepat rusak. Disamping itu juga diketahui bahwa sektor tersebut dapat sebagai sektor peringkat nilai tambah produk ternak.

Pengelolaan pasca panen sangat penting untuk menjaga mutu produk ternak. Penanganan yang kurang tepat akan menghasilkan kerugian besar. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu terjadi pembuangan susu karena tidak diterimanya susu oleh pabrik karena tidak memenuhi syarat. Untuk menjaga kestabilan harga, maka susu dibuang. Jika industri pengolahan susu pada tingkat rumah tangga telah berkembang, mungkin hal im tidak perlu terjadi. Demikian pula perlu perbaikan penanganan susu di tingkat peternak dan koperasi untuk mempertahankan mutu sekaligus perbaikan mutunya. Kerusakan susu pada KPBS Pengalengan pada tahun 1988 sekitar 3% dari jumlah susu yang diterima.

Produk ternak lain yaitu telur, penanganan pasca produksinya juga masih kurang diperhatikan. Menurunnya mutu telur dipengaruhi oleh waktu dan kondisi penyimpanan. Manajemen pasca produksi daging juga masih belum memadai, disamping mutunya belum disesuaikan dengan standar intemasional. Banyak ternak yang dipotong karena sudah afkir balk sebagai ternak kerja, ternak perah atau temalk khusus diambil dagingnya. Demikian pula pada ayam potong belum adanya keseragaman berat ayam yang dipasarkan, disamping belum ketatnya permintaan mutu karena konsumen pada unnumnya belum memperhatilkan mutu secara serius melainkan hanya didasarkan harganya yang murah. Kini sudah saatnya ‑ jilka tidak mau dianggap terlambat ‑ dunia peternakan mengembangkan industri pasca produksi untuk menstabilkan harga, disamping adanya usaha peningkatan mutu dan merebut pasar dan efisiensi usaha.

Produktivitas ternak

Sebagian besar peternakan merupakan peternak kecil. Petemalkan ralkyat tersebut pada umumnya mempunyai ciri‑ciri berupa rendahnya tingkat keirampilan, keciInya modal usaha, belum digunakannya bibit unggul ‑ terutama pada peternakan ayam buras, sapi, kambing, domba dan kerbau–, keciinya ternak Yang produktif, dan belum sempumanya cara penggunaan pakan sehingga produksinya rendah. Hasil produksi yang berasal dari peternakan masih di bawah hasil produksi dari perusahaan.

Bagi petemalk rakyat ada tiga masalah utama, yaitu rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil temalk. Dari segi bibit, masih banyak temalk lokal yang tidak unggul, sering kemajiran, mutu pejantan dan betina yang rendah d1l. Kemajiran ini disebabkan oleh corpus luteum persisten, hipofungsi ovarium, endometritis. Ketidaksuburan sapi‑sapi betina di Indonesia belum banyak diteliti, tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan pakan yang menyolok, kelainan fisiologik‑anatomik dan kelainan patologi saluran kelamin betina dan merajalelanya penyakit kelamin menular khusus.

Untulk meningkatkan mutu genetik ternak, maka pemerintah melakukan impor ternak dan semen, bahkan embrio transfer, disamping memperbaiki ternak lokal yang berpoten si seperti sapi Bali. Namun, beberapa kasus impor ternak, misalnya sapi perah, kita tidak bisa memilih sapi yang benar­benar sapi terbaik di negara tersebut. Kita hanya bisa mengambil sapi pada suatu ranch yang telah disediakan tanpa dapat memilih. Ini berarti yang diimpor bukan sapi unggul di negara tersebut, melainkan campuran dari berbagai kualitas. Ternak dan semen impor dikawinkan dengan sapi lokal dengan harapan mampu memperbaiki mutu genetik sapi lokal. Pemerintah melalui program Gerbang Serba Bisa telah melakukan program pembibitan di tingkat pedesaan. Namun, sejauh ini keberhasilan tentang proyek tersebut masih dipertanyakan. Hasil pengamatan pendahuluan di Bengkulu misalnya, proyek tersebut tidak tampak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi lokal.

Selain perbaikan faktor genetik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pakan dan manajemen serta tatalaksana pemeliharaan. Meskipun secara genetik ternak tersebut mempunyai potensi produksi yang tinggi, namun jilka faktor­faktor lain yang mempengaruhl produktivitas kurang diperhatilkan, maka potensi yang tinggi itu tidak akan tercermin dilapangan.

Kemitraan vs koperasl mandiri

Permasalahan lain yang juga penting perlu mendapat perhatian adalah lemahnya kelembagaan petemalk. Meskipun telah dibentuk kelompok‑kelompok usaha, koperasi d1l., namun pada kenyataannya fungsi kelembagaan peternak masih lemah. Salah satu sebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Koperasi memang merupakan wadah yang tepat bagi peternak. Tetapi koperasi yang bagaimana yang harus dibentuk ? Pada hemat penulis, maka koperasi harus mampu menjadi badan usaha yang mandiri secara nasional. Koperasi mandiri ditandai dengan antara lain kemampuannya mengelola usaha secara profesional dan mempunyai “bargaining power”.

Cara lain untuk peternak kecil mampu eksis ‑ jika mereka belum mampu mendirikan koperasi mandiri ‑, mereka dapat melakukan “kemitraan” dengan pengusaha besar. Kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu mengembarigkan peternakan di Indonesia serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak itu sendiri.

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kegiatan peternakan dapat menekan sekecil mungkin polusi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, usaha peternakan dituntut untuk menciptakan usaha yang “ramah lingkungan”

Kesimpulan

Dari uraian di atas, problema peternakan harus segera mendapat penanganan serius. Pemecahan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Dari segi aspek pengembangan, maka perlu dikembangkan industri pasca produksi, disamping memperbaiki industri sarana produksi dan industri proses produksi. 2. Dilakukan efisiensi usaha di semua sektor peternakan, sehingga memberikan keuntungan yang memadai di pihak proses produksi dengan harga hasil ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar konsumen. 3. Dari segi pemasaran, perlu direalisasikan ekspor ternak dan produk ternak, disamping menggali potensi konsumen dalam negeri dengan menciptakan produk ternak dengan standar intemasional. 4. Dilakukannya pembenahan secara total di seluruh kegiatan peternakan. 5. Adanya kerjasama yang saling menguntungkan di semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. 6. Menciptakan usaha peternakan terpadu, agar usaha tersebut dapat menimbulkan tingkat polusi yang minimal. 7. Memperbaiki kelembagaan peternak. (Pernah dimuat di Poultry Indonesia edisi Nopember 2000)

C. Membenahi Sumber Daya Manusia Peternakan
Dalam milenium ketiga ini, Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Mau tidak mau, siap tidak siap kita harus memasuki era persaingan bebas atau era perdagangan bebas. Peristiwa penting lainnya adalah adanya otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22/1999 serta diberlakukannya otonomi perguruan tinggi.
Ketiga peristiwa tersebut harus diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga sebagian besar tantangan, ancaman dan kendala dalam mempersiapkan diri menghadapi tatanan dunia yang berubah begitu cepat dapat diatasi dengan tepat. Hal ini memerlukan suatu usaha untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di suatu daerah. Kualitas SDM yang tinggi merupakan aktor utama dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah dan era pasar dunia.
Perguruan tinggi sebagai penghasil, penyedia dan pengelola SDM dituntut untuk menghasilkan lulusan dan menyediakan SDM yang berkualitas tinggi ditinjau dari segi daya pikir, wawasan maupun keterampilan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan yang akan timbul di dalam masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga dituntut menghasilkan produk-produk unggulan yang dibuat melalui teknologi, baik teknologi sederhana maupun modern guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat pengguna lainnya.
Pemerintah daerah yang merupakan motor penggerak otonomi daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu mendayagunakan semua potensi daerah bagi kemajuan dan perkembangan daerahnya.
Agar pembangunan di suatu daerah berjalan maksimal, maka adalah suatu keharusan adanya kerjasama dalam konteks yang benar antara perguruan tinggi sebagai institusi penyedia SDM dengan Pemerintah Daerah dalam mensiasati otonomi daerah di era pasar bebas. Untuk itu diperlukan suatu sikap yang bijaksana dengan melepaskan ego-ego yang selama ini terjadi.
Salah satu bidang garapan usaha yang sangat potensial dalam mendukung era otonomi daerah sekaligus menghadapi era pasar bebas adalah sektor peternakan. Namun demikian, diperlukan perubahan orientasi, misi dan visi serta manajemen yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

Otonomi Daerah dan Pembenahan SDM
UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah menekankan adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat dan utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintah, kecuali mengenai bidang-bidang tertentu.
Otonomi daerah dilakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Untuk itu, upaya harus segera dilakukan oleh daerah adalah melakukan pembaharuan paradigma manajemen pemerintah (Thoha, 1999) yang mengakibatkan keharusan untuk mengubah tatanan birokrasi pemerintah untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional (SDN) yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu untuk terlaksananya UU No. 22/1999, maka dikeluarkanlah UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 25/1999 itu diperlukan karena perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32/1956 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
UU No. 25/1999 ini mempunyai tujuan pokok antara lain:
a. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
b. Menciptakan sistempembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Menurut Sondakh (2000) pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap peluang ekonomi/pembangunan. Peluang ekonomi yang timbul karena otonomi daerah hanya akan efektif dimanfaatkan jika demokratisasi daerah berjalan paralel dengan otonomisasi, dan perekonomian rakyat diberdayakan untuk menjadi tulang punggungperekonomian daerah. Di bidang pertanian (termasuk peternakan) pemberdayaan dilakukan dengan merestrukturisasi sistem industri pertanian menjadi sistem agribisnis agar proses agroindustrialisasi dengan ”value added” yang tingi dapat menjadi kenyataan. Tanpa itu, otonomisasi akan melahirkan ”raja-raja lokal” dan ”desentralisasi korupsi” ke daerah.
Menurut Gany (2000) bahwa format penyelenggaraan pembangunan pertanian (termasuk peternakan-red) di Indonesia yang optimal dalam era otonomi daerah adalah format yang berbasis pada ”kemandirian lokal” yang mengakui dan memahami sepenuhnya kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain, (1) pengebalian kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan kemampuan pemerintah, yang harus tampil sebagai prime mover dalam merancang, merumuskan berbagai kebijakan yang memihak kepada petani, (2) menyiapkan pengembangan SDM pertanian (termasuk peternakan-red) yang sesuai dengan fungsi yang akan dipeankan, (3) reformulasi berbagai perangkat kelembagaan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, sehingga semua unsur terjamin hak-hak dan kompetensinya untuk berperan secara fungsional tanpa kehilangan identitas masing-masing, (4) menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan, sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis.
Disini dapat disimpulkan bahwa aktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah SDM. SDM yang berkualitas baik – dalam arti daya pikir, keahlian, wawasan, keterampilan dan bermodal tinggi – akan mampu mengaktualisasikan otonomi daerah ke arah pembangunan daerah seperti yang diharapkan. Pemda perlu mengoptimalkan SDM yang ada di daerahnya termasuk SDM yang ada di perguruan tinggi. Moto yang barangkali ada antara lain seperti ”Project Oriented” perlu diganti dengan pencanangan moto ”Kami siap melayani anda” yang memang keluar dari kesadaran secara institusi bukan dari beberapa individu saja. Pembinaan SDM di lingkungan Pemda dapat meliputi antara lain:
a. Pendidikan moral
b. Perubahan sistem birokrasi untuk memperkecil KKN
c. Penerapan ”Reward and Punishment System” bagi semua orang
d. Penerapan hukum yang berkeadilan
e. Membangun konsistensi dan keseragaman komitment
f. Menbentuk “team work” yang baik
g. Pembinaan “on job training” dan “cross job”

Sumbangan Peternakan terhadap Peningkatan Kualitas SDM
Untuk mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah diperlukan SDM yang bermutu tinggi. Salah satu kegiatan peternakan yang dapat mendukung hal ini adalah penyediaan protein asal ternak yang bermutu tinggi. Selain itu, peternakan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat terutama di pedesaan, membantu pengembangan industri pertanian. Ini semua berarti dapat meningkatan pendapatan asli daerah.

Menyediakan zat gizi
Fakta menunjukkan bahwa kemajuan bahwa kemajuan suatu Negara atau daerah lebih ditentukan oleh kualitas SDM yang tinggi daripada SDA yang tinggi. Langkah awal untuk mencetak SDM yang bermutu tinggi adalah memberikan kepada masyarakat zat gizi yang baik dan seimbang. Dengan gizi yang baik, maka seorang manusia dapat mengekspresikan potensi genetiknya secara optimal. Pemenuhan gizi dalam jangka panjang juga akan memperbaiki potensi genetik masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan peternakan di era otonomi daerah akan sangat relevan guna menyediakan protein hewani asal ternak yang bermutu tinggi. Problema yang sampai saat ini masih teras mengganjal anatara lain adalah bahwa produk asal ternak harganya relatif masih mahal, sehingga tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat strategi agar harga produk ternak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan memberikan keuntungan yang wajar dan layak bagi peternak.
Dewasa ini, target gizi terutama protein hewani di Indonesia masih belum tercapai. Target gizi protein hewani asal ternak sebesar 6 g/kapita/hari masih belum dapat dipenuhi. Apalagi jika ditinjau dari sebaran konsumsi produk ternak, maka hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang telah mampu mengeyam konsumsi sebesar 6 g/kapita/hari atau lebih tinggi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak ini pemerintah masih melakukan impor. Masalah yang timbul dari produk impor adalah diragukannya kehalalan dan kaulitasnya, karena disinyalir produk impor merupakan produk sisa yang kurang laku di negara pengekspor. Hal ini merupakan peluang yang besar untuk mengembangkan peternakan di dalam negeri.
Penyediaan zat gizi yang bermutu internasional dan dalam jumlah yang memadai, bahkan jika perlu berlebihan untuk menembus pasar dunia, merupakan salah satu strategi dalam menciptakan ketahanan pangan di era otonomi daerah dan pasar bebas. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang paling strategis dalam konteks pembangunan negara. Sasaran utama ketahanan pangan, misalnya protein hewani asal ternak, adalah terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan mutu yang baik untuk eksistensi hidup sehat dan produktif (Dillon, 2000). Penerapan otonomi daerah akan berdampak kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif komoditas yang dimilikinya. Jika masing-masing daerah bertahan kepada keunggulan komoditas yang dinilai harga jualnya lebih tinggi, maka hal ini dapat berdampak negatif kepada ketahanan pangan secara nasional. Dalam hal ini maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Jika tidak ada koordinasi secara nasional, diduga daerah akan lebih mengembangkan komoditas tanaman pangan daripada ternak karena pengembangan ternak dinilai kurang prospektif. Selama ini kebijakan dalam pengembangan peternakan di Indonesia masih “ngambang” dan terlihat kurang konsisten.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan peternakan selain dapat menciptakan ketahanan pangan protein hewani asal ternak, juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Sangat logis jika di eara otonomi daerah ini, petani akan lebih mengembangkan komoditas yang dinilai akan memberikan keuntungan yang maksimal.seperti yang diketahui bahwa kemajuan peternakan juga amat dipengaruhi oleh kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu sangat wajar jika peternakan dianggap kurang menguntungkan maka petani akan beralih profesi kepada produk unggulan lainnya yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah (di bawah koordinasi Pemerintah Pusat ) melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatan keuntungan petani disektor peternakan. Pembinaan peternak yang tergabung dalam suatu koperasi yang mandiri amat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat peternak, mengingat koperasi nantinya dapat dan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga produk ternak. Pengembangan koperasi yang mandiri akan dapat membantu pengembangan industri peternakan yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatan pendapatan asli daerah.
Selama ini selalu didebatkan antara pengusaha kecil dan besar. Pengusaha besar diminta kearifannya dengan memberi kesempatan lepada yang kecil untuk tetap mandiri. Dalam dunia perunggasan misalnya pernah dilakukan kebijakan tentang batas maksimal pemeliharaan broiler dan ayam petelur. Setelah disadari adanya kelemahan pada kebijakan tersebut, maka dilakukan penggantian kebijakan.

Peranan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas SDM Peternakan
Fakta menunjukkan bahwa jika suatu negara mempunyai SDM yang unggul, maka perkembangan negara tersebut akan sangat pesat. Sebagai contoh, Jepang meskipun mempunyai SDA yang rendah, tetapi dengan SDM yang tinggi negara tersebut bisa berdiri sejajar dengan negara maju lainnya.
Perguruan tinggi sebagai pencipta dan penyedia SDM tentunya memegang peranan penting pada pembangunan daerah dan negara. Ada tiga pokok tugas perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, pengembangan IPTEKS dan penerapan IPTEKS di masyarakat.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Bidang pendidikan dan pengajaran maka perguruan tinggi (dalam hal ini Jurusan atau Fakultas Peternakan) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Bertanggungjawab dalam penyediaan SDMyang ahli dan trampil di bidang peternakan
b. Mencetak SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang mandiri
c. Mencetak SDM yang mempunyai moral yang tinggi

SDM yang bermutu tinggi baik ditinjau dari segi keahlian, ketrampilan dan moral sangat dibutuhkan untuk menata pembangunan daerah yang bersih dari KKN. Perguruan tinggi sebagai penyedia SDM hendaknya dilibatkan di dalam proses pembangunan daerah pada berbagai bidang. Muktamar dan Santoso (1999) menganalisis bahwa kendala bagi efektivitas hasil-hasil pembangunan daerah diberbagai bidang adalah lemahnya penyerapan dan pemanfaatan SDM bernutu baik yang dimiliki perguruan tinggi di daerah. Perguruan tinggi masih belum dilibatkan secara komprehensif dalam aktivitas utama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Mengapa hal ini terjadi ?
Perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Salah satu sisi saja tidak ada, maka ia dapat dikatakan uang dan tidak laku digunakan sebagai alat jual-beli. Pembangunan daerah di masa otonomi daerah ini, keterlibatan perguruan tinggi seharusnya menjadi sangat penting guna kesuksesan dan kemajuan daerah. Hal ini bukan hanya perlu disadari, tetapi juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk saling mendekati untuk bekerjasama bagi kemajuan daerah. Untuk itu perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia SDM perlu membenahi diri dan mengoreksi terutama internal management-nya agar dihasilkan SDM yang baik yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan daerah. Disisi lain, Pemerintah

Daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana termasuk dana bagi pembangunan daerah perlu untuk membuka pintunya lebar-lebar bagi perguruan tinggi (dalam arti institusi bukan individu atau kelompok) dalam semua proses pembangunan daerah dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
Untuk menghasilkan SDM yang mampu memecahkan masalah pembangunan daerah, maka kurikulum yang ada sekarang perlu dievaluasi kembali, apakah kurikulum tersebut dapat menghasilkan SDM yang diharapkan. Sayangnya, kurikulum yang sekarang ini berlaku, lebih banyak ditentukan oleh pusat (60%) sehingga perguruan tinggi tidak dapat mengubah kurikulumnya sesuai dengan kemajuan yang berkembang di masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan SDM yang dihasilkan semakin tidak siap untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat pengguna.
Untuk mendukung kelancaran kurikulum, maka segala sarana laboratorium dan workshop, sarana perpustakaan, saran dana, sarana kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan penyedia tenaga edukatif berkualitas tinggi perlu ditingkatkan secara maksimal. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa juga perlu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang akan mendukung peningkatan kualitas SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Namun meskipun perguruan tinggi telah mengubah kurikulumnya mendekati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, tentu saja lulusan yang dihasilkannyapun belum memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Tugas pokok perguruan tinggi dalam mencetak SDM adalah menghasilkan SDM yang mempunyai wawasan, daya pikir dan jiwa kewirausahaan yang tinggi. Adalah sangat sulit untuk memenuhi sepenuhnya permintaan pasar akan SDM yang sesuai dengan mereka.

Bidang Pengembangan IPTEKS
Perguruan tinggi juga bertanggungjawab dalam pengembangan IPTEKS dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan peningkatan pendapatan peternak dan negara. Untuk saat ini, pengembangan teknologi tepat guna amat relevan dengan kebutuhan industri kecil. Selain itu juga perlu dikembangkan teknologi canggih guna memperbaiki kualitas produk ternak. Indonesia belum memprioritaskan penelitian sebagai ujung tombak pembangunan. Di negara maju, penelitian merupakan ujung tombak pada setiap pengambilan keputusan. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kedua pola tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Kerjasama penelitian antara perguruan tinggi, Pemda dan industri di bidang peternakan akan sangat mendukung kemajuan daerah.
Pada bidang penelitian, perguruan tinggi harus bersedia mengubah orientasi teoritik ke riset aplikatif yang dapat memecahkan masalah pembangunan baik yang berkaitan dengan ipoleksosbuhankam maupun teknologi. Hasil-hasil riset tersebut dapat dengan mudah diaplikasikan ke masyarakat pengguna. Namun demikian, sebagai perguruan tinggi yang mempunyai peranan dalam pengembangan ipteks, maka pengembangan ipteks yang berorientasi jangka panjang dan pengembangan teori-teori yang bebas nilai juga perlu dikembangkan. Namun, jika suatu perguruan tinggi ingin mengembangkan kedua-duanya, maka hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adalah bijaksana jika pengembangan perguruan tinggi untuk masa sekarang lebih ditekankan kepada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat pengguna, baru kemudian jika hal ini telah mampu dilakukan oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat mengembangkan fungsi kedua yaitu orientasi teoritik. Untuk hal ini, perguruan tinggi harus menyiapkan SDM berwawasan ipteks aplikatif dalam jangka pendek. Namun demikian, SDM yang berkualitas baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal tanpa adanya pengelolaan SDM yang baik. Untuk itu, perguruan tinggi hendaknya melakukan perubahan mendasar pada internal management-nya. Perlu dibentuk team work yang baik, dan pembinaan on job training dan cross job.
Jepang pada masa-masa awal perkembangannya, dimana mereka telah hancur akibat perang, mereka memutuskan untuk mengembangkan ipteks yang secara langsung dapat mendukung kemajuan negaranya. Oleh karena itu, Jepang kemudian mengirim orang=-orangnya untuk belajar ke luar negeri untuk mendalami ilmu-ilmu yang aplikatif. Jepang juga mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri untuk membantu perkembangan Jepang yang hancur total. Hasilnya, Jepang maju pesat. Dewasa ini, setelah Jepang mampu mensejajarkan diri dengan Negara maju lainnya, Jepang mulai mengembangkan ipteks yang bersifat teoritik dan bebas nilai.
Untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pengembangan dan penelitian diperlukan beberapa hal antara lain:
a. pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan seminar hasil penelitian.
b. Peningkatan sarana untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian.
c. Peningkatan komunikasi antara perguruan tinggi-litbang-industri/pengguna.
d. Peningkatan dana bagi pengembangan dan penelitian.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Bidang ini merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha peternakan. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi hendaknya diterapkan ke masyarakat dengan mengubahnya menjadi teknologi tepat guna, sehingga masyarakat mampu mengadopsinya. Sampai saat ini, perguruan tinggi banyak melakukan penelitian, namun hasilnya hanya tertumpuk di perpustakaan saja. Banyak penelitian yang belum berorientasikan aplikatif. Tugas SDM peternakan dari perguruan tinggi adalah menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan peternak. Sangat logis jika mereka secara institusional melakukan kerjasama dengan Pemda.
Kinerja perguruan tinggi tidak terlepas dari kerjasama secara institusional dalam suatu kerjasama secara kelompok dari unit bahwah ke atas daripada kerja individual. Banyak contoh suatu perguruan tinggi yang mempunyai SDM dengan kemampuan individu yang tinggi, namun ternyata kemajuannya amat tersendat. Hal ini diakibatkan oleh kurang baiknya internal management perguruan tinggi tersebut dalam mengelola SDM-nya.

Peranan Perusahaan Peternakan dalam Peningkatan Kualitas SDM
Perusahaan peternakan atau masyarakat pengguna lainnya disamping berfungsi sebagai penghasil produk baik jasa maupun barang, juga merupakan tempat untuk mengembangkan lebih lanjut SDM yang diproduksi oleh perguruan tinggi atau isntitusi pendidikan yang lebih rendah. Di perusahaan inilah SDM dikembangkan menjadi tenaga terampil dan bekerja secara profesional. Perusahaan peternakan hendaknya menyadari betapapun lulusan telah dibekali dengan kewirausahaan dan praktek langsung serta kurikulumnya telah disesuaikan, namun pada dasarnya lulusan perguruan tinggi belum siap menjadi tenaga terampil sesuai dengan harapan pengguna. Perguruan tinggi hanya mencetak bibit-bibit yang siap dikembangkan melalui pola pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan peternakan atau masyarakat pengguna lainnya.
Pengembangan industriatau kegiatan ekonomi lainnya, hendaknya melibatkan secara langsung masyarakat di sekitarnya, dengan cara mendidiknya menjadi tenaga trampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemudian merekrut mereka sebagai tenaga-tenaga di perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan secara langsung dapat meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan atau pusat kegiatan ekonomi. Kondisi mengisolasi diri sebagaimana sering dpraktekkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia justru akan sangat berbahaya bagi perusahaan tersebut, karena dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti contohnya ”penjarahan”.
Untuk memajukan perusahaan atau kegiatan ekonomi lainnya diperlukan pusat-pusat penelitian dan pengembangan (Litbang) terutama di perusahaan-prusahaan. Moto bahwa ”Litbang hanya membuang uang”, harus diubah menjadi moto bahwa ”Litbang justru akan meningkatkan perekonomian baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi daerah dimana perusahaan tersebut berdiri”. Pengembangan Litbang secara langsung akan meningkatkan kualitas SDM.
Satu hal lagi yang menurut hemat penulis juga sangat memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM tetapi sering dilupakan adalah ”pendidikan moral” bagi masyarakat. Pendidikan moral akan menghasilkan SDM yang mempunyai moral yang tinggi.

Membentuk Koperasi Mandiri
Pada masa yang akan datang tujuan pembangunan peternakan bukan hanya untuk meningkatkan permintaan dengan cara menciptakan pasar dan daya beli. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan peternak dan mendorong peternak agar tetap mampu bersaing baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Pengelolaan ternak yang jumlahnya kecil kurang efisien jika dibandingkan dengan dalam skala besar. Disamping itu pengelolaan oleh peternak kecil masih dirasa kurang efisien dan efektif, sehingga menghambat kemajuan peternakan unggas. Akan lebih baik jika peternak kecil melakukan penggabungan usaha dalam koperasi yang mandiri. Dengan koperasi yang mandiri ini mereka dapat melakukan tawar-menawar dalam penentuan harga produknya. Pembentukan koperasi mandiri ini sangat mendesak, karena menghadapi era pasar bebas segala proteksi akan dihapuskan sehingga mau tidak mau peternak harus bersaing tidak hanya dengan pengusaha besar dalam negeri tetapi juga dengan pengusaha luar negeri. Pencabutan proteksi tersebut telah dialami oleh peternak susu. Meskipun demikian, krisis ekonomi dimana nilai rupiah menurun drastis dibandingkan dengan dolar Amerika mampu menyelamatkan peternak susu dari kebangkrutan. Cara lainnya adalah membentuk kemitraan dengan pengusaha besar.
Koperasi perlu membentuk usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembibitan, pakan, obat-obatan samapi budidaya dan pemasaran dilakukan oleh koperasi.hal ini untuk membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk membangun ketahanan yang kuat diperlukan perangkat organisasi yang kuat, mempunyai visi misi dan pengalaman usaha dan berkoperasi yang memadai (Al-Bachry , 2000). Hal ini sangat penting bagi kepentingan bersama para anggota koperasi seperti kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mereka. Strategi ini juga dilakukan agar koperasi mempunyai ”bargaining pasition” dan ”bargaining power”yang kuat. Penggabungan koperasi secara nasional dapat memperkuat koperasi menjadi suatu lembaga yang mandiri (Hermawan, 1999). Untuk mencapai koperasi mandiri, koperasi mandiri beserta anggotanya harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh (Pambudy, 2000).
Selain itu koperasi dapat pula mengembangkan pola kemitraan. Kemitraan – dengan segala kelebihan dan kekurangannya – pada kenyataannya telah mampu memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan di Indonesia. Walau bagaimanapun juga posisi peternak kecil akan sangat terjepit jika mereka tidak melakukan kemitraan atau tidak bergabung membentuk kelompok usaha mandiri. Kerjasama yang baik ini akan mampu menghadapi era pasar bebas.
Kedua jenis kelompok usaha (peternak kecil dan pengusaha besar) akan mampu mendorong kepada ketahanan ekonomi di era pasar bebas. Visi pembangunan di masa yang akan datang harus benar-benar bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Telah terbukti bahwa perekonomian yang bertumpu kepada pengusaha besar ternyata merupakan tatanan perekonomian yang rapuh (Sutawi, 1999). Untuk mengaktualisasikan perekonomian di bidang peternakan yang kuat, maka diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Saragih (2000) menyatakan bahwa untuk membangun sistem agribisnis peternakan berdaya saing diperlukan dua hal pokok yaitu mampu menghasilkan atribut sesuai dengan keinginan konsumen dan harus mampu merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien. Pengelolaan terintegrasi belum menjamin tercapainya daya saing, perlu didukung oleh ”team work” yang harmonis. Untuk membangun ”team work” yang baik diperlukan waktu yang lama. Penyelenggaraan ”on job training” tidaklah cukup sehingga diperlukan pembinaan wawasan secara ”cross job”.
Ini semua memerlukan pengembangan SDM yang mandiri dan tangguh, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha ternyata secara lebih kritis, meningkatkan efisiensi penempatan sumber daya pembangunan yang dimilikinya dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan petenakan di pedesaan adalah masih rendahnya mutu SDM (Rasahan,1996). Oleh karena itu, pemberdayaan SDM peternakan di Indonesia pada dasarnya adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu SDM yang terlibat dalam pembangunan peternakan. Fokus utama dalam peningkatan mutu SDM peternakan diarahkan kepada (1) peningkatan mutu penguasaan IPTEKS peternakan; dan (2) penguasaan mutu ketrampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan sifat-sifat profesionalisme. Selain pembinaan SDM, maka koperasi harus memanfaatkan sistem manajemennya.
Selain hal-hal tersebut di atas, maka pemberdayaan dalam pengelolaan SDA, pemberdayaan dan pengembangan penelitian dan penerapan IPTEKS peternakan, pemberdayaan kelembagaan peternakan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia peternakan.
Terakhir kiranya perlu kita menengok kembali kepada visi pembangunan peternakan yang telah dicanangkan sejak tahun 1967. di tahun ini lahirlah UU No. 6 tahun 1967 tentang ”Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang tersebut tersirat tentang visi pembangunan peternakan nasional yaitu ”terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal”. Untuk itu perlu diciptakan landasan yang kokoh dengan cara antara lain adanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri sarana produksi (pakan, bibit, obat-obatan), adanya kebijakan (undang-undang, peraturan-peraturan) yang mampu mengakomodasikan kepentingan semuapelaku di bidang peternakan, adanya institusi pemasaran yang dapat berperan mendorong meningkatnya daya serap konsumen terhadap hasil-hasil peternakan. Dalam mewujudkan visi tersebut, kita harus berpikir dan bertindak dalam kerangka industri.

Penutup
Untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang diperlukan beberapa perubahan pada tatanan birokrasi. Perubahan tatanan tersebut harus mengacu kepada perubahan-perubahan paradigma yang terjadi dewasa ini. Untuk mendukung perubahan tersebut, maka diperlukan SDM yang berkualitas baik. Perguruan tinggi sebagai lembaga utama mencetak dan menyediakan SDM bertanggungjawab dalam menghasilkan SDM yang bukan saja mampu memecahkan masalah pembangunan tetapi juga bermoral tinggi. Tangging jawab peningkatan SDM juga berada pada masyarakat pengguna (industri barang dan jasa, litbang dll) karena walau bagaimanapun perguruan tinggi berusaha mencetak SDM (lulusan) yang sesuai dengan kebutuhan pasar namun SDM tersebut belum memiliki ketrampilan yang memadai bagi masyarakat pengguna.
Peternakan sebagai salah satu faktor yang memberikan sumbangan kepada peningkatan kualitas SDM perlu ditingkatkan peranannya dalam era otonomi daerah. Diperlukan perubahan visi-misi dan strategi pada dunia peternakan agar peternakan mampu merupakan unsur pendukung bagi ketahanan pangan nasional sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara peternak kecil (yang mungkin tergabung dalam koperasi mandiri) dengan pengusaha besar untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang tangguh. Untuk hal ini diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi.

DASASILA PETERNAKAN DALAM PEMBANGUNAN PEETERNAKAN DI INDONESIA[1]

Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D

Jurusaan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Jalan Raya WR Supratman, Bengkulu

Peternakan diakui sebagai salah satu komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Pada kenyataannya, target kebutuhan protein hewani asal ternak sebesar 6 g/kapita/hari masih jauh dari terpenuhi. Ada sedikitnya sepuluh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan peternakan yaitu pemerataan dan standar gizi nasional belum tercapai, peluang ekspor yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya pakan yang minimal, belum adanya bibit unggul produk nasional, kualitas produk yang belum standar, efisiensi dan produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal, belum adanya keterpaduan antara pelaku peternakan, komitmen yang rendah dan tingginya kontribusi peternakan pada pencemaran lingkungan.

Bahkan, akhir-akhir ini produk ternak  dari luar negeri semakin membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah dan mutu yang lebih baik. Hal ini sangat sulit untuk dihindari, karena adanya kecenderungan adanya perdagangan bebas dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapinya. Hal ini tentu saja mengancam perkembangan peternakan di Indonesia.

Untuk mengantisipasi terpaan dari luar, peternakan di Indonesia harus mengubah strategi agar mampu bertahan dan bahkan mampu bersaing dengan produk luar baik dalam memperebutkan pasar nasional maupun pasar internasional.

A. Dasasila Peternakan

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis mengemukakan selupuh dasar peternakan yang harus dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Sepuluh dasar tersebut yang penulis namakan Dasasila Peternakan telah diseminarkan di forum seminar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2004 di Bengkulu. Konsep  ini  meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis.

2. Interaksi Pelaku Peternakan dengan Lingkungan yang Harmonis.

3. Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal yang Kompetitif.

4. Penciptaan Bibit Unggul.

5. Perencanaan Usaha Terintegratif.

6. Penciptaan Tatalaksana Berbasis Peternakan Berkelanjutan.

7. Kesehatan yang Optimal bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat.

8. Pengelolaan Keuangan, dan Kemudahan Berusaha serta Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha.

9. Pemasaran Terpadu.

10. Kesejahteraan bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat Luas.

Sepuluh sila tersebut telah ada dan telah dimengerti dan dipahami oleh dunia peternakan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya kebijakan pemerintah dan juga strategi swasta masih terkotak-kotak. Belum terintegrasi.

Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis

Sila pertama dan kedua merupakan sila yang amat fundamental. Kedua sila ini merupakan atmosfir ideal yang hendak diraih, dan juga merupakan intisari dari sila-sila selanjutnya.

Pada sila pertama dikemukakan bahwa untuk mencapai dunia peternakan yang ideal, para pelaku peternakan baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi secara harmonis. Yang dimaksud dengan para pelaku peternakan antara lain pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian sub peternakan beserta jajarannya, Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas-dinas Peternakan dll.), Asosiasi-asosiasi Peternakan, Bank, Pengusaha, Peternak, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia usaha peternakan.

Interaksi antar pelaku peternakan yang harmonis dapat diamati pada Bagan 1 di bawah ini. Dari bagan tersebut, pemerintah berperan sebagai koordinator semua kegiatan peternakan, dimana dalam membuat kebijakan umum harus melakukan koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam peternakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Bagan di atas menunjukkan adanya kesejajaran antara pelaku peternakan di bawah koordinasi pemerintah, sehingga satu dengan yang lainnya tidak bersifat dominan. Untuk mencapai kesejajaran, maka peternak harus berada dalam suatu wadah yang kokoh yaitu koperasi mandiri yang menasional, yang mempunyai kekuatan tawar dengan pelaku peternakan lainnya. Semua elemen pelaku peternakan secara bebas memberi umpan balik kepada perintah dan dapat memberi input terhadap elemen lainnya. Pemerintah selain sebagai koordinator, ia juga sebagai pihak evaluator dan pengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jadi, untuk menghasilkan interaksi yang harmonis perlu adanya sistem peternakan yang baik.

Dalam konsep sistem peternakan meliputi proses, struktur dan fungsi. Proses merupakan pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam sistem peternakan lembaga seperti departemen pertanian, direktorat jenderal peternakan, asosiasi-asosiasi, birokrasi dll. tidak lain adalah proses-proses. Lembaga-lembaga ini mempunyai kehidupan masing-masing. Mereka mencerminkan struktur perilaku. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga formal dan informal. Sementara fungsi adalah membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat seperti kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat peternakan.

Dalam sistem peternakan ada 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan dan budaya peternakan. Kekuasaan adalah cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kepentingan adalah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku peternakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan adalah sebagai orientasi subjektif individu terhadap sistem peternakan yang berlaku. Keempat komponen tersebut harus dibangun secara bersama, agar dicapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan.

Interaksi Pelaku Peternakan dengan Lingkungan yang Harmonis

Sila kedua pelaku peternakan juga harus berinteraksi secara harmonis dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut  berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Lingkungan fisik ada yang bersifat mikro dan ada pula yang bersifat makro. Nah, dalam kaitannya dengan lingkungan fisik ini pelaku peternakan selain menggunakan sumber daya alam secara optimal juga harus menjaga keseimbangan lingkungan  fisik di mana mereka berusaha. Hal ini berarti setiap limbah yang dihasilkan harus diolah sedemikian rupa sehingga limbah sebelum dialirkan ke sumber air harus bebas dari kontaminan. Selain itu, peternakan harus dikelola dengan menghasilkan tingkat polusi seminimal mungkin.

Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah dapat berupa lingkungan sosial dalam sistem kegiatan peternakan itu sendiri dan dapat pula berupa masyarakat luas di mana mereka beraktivitas. Kegiatan peternakan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitar mereka. Agar supaya kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, maka sudah selayaknya mereka merekrut masyarakat sebagai pekerja atau tenaga professional serta melatih mereka agar mendapat pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini sebenarnya menghindarkan perusahaan peternakan dari sikap dan perilaku negatif dari masyarakat.

Disamping itu, para pelaku peternakan harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku diharapkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen seperti menyembunyikan kualitas produknya.

Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal yang Kompetitif

Sila ketiga merupakan salah satu jabaran sila pertama. Untuk mengembangkan peternakan yang mempunyai  kekuatan pasar yang tinggi, maka dunia peternakan harus mengembangkan pakan yang mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pakan menempati porsi terbesar dari total produksi. Kita tidak bisa mengandalkan begitu saja negara lain sebagai pensuplai pakan ternak. Sebab, hal ini sangat rawan bagi dunia peternakan nasional. Kita bisa saja membentuk suatu asosiasi multinegara untuk mengembangkan pakan tersebut, asalkan kita mempunyai kekuatan yang seimbang. Artinya kita harus berusaha untuk mengembangkan salah satu sumberdaya pakan yang amat penting bagi kegiatan peternakan di negara lain, sementara negara lain yang tergabung dalam ikatan perjanjian tersebut memproduksi bahan pakan lain. Dengan cara ini, Indonesia mempunyai kekuatan tawar yang tinggi. Mungkin kita bisa mulai kerjasama dengan negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN.

Penciptaan Bibit Unggul

Sila keempat  yaitu penciptaan bibit unggul. Idealnya, jika sistem peternakan yang bersifat universal  terbentuk, maka bibit unggul tidaklah harus diproduksi di masing-masing negara. Namun, dalam alam empiris hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Oleh sebab itu, agar dunia peternakan dapat berkembang di tingkat nasional, kita seharusnya menciptakan bibit unggul yang khas. Mungkin kita akan kalah bersaing dengan negara lain dalam hal penciptaan ternak unggul yang sudah ada. Oleh sebab itu, kita dapat mengembangkan bibit unggul yang belum dikembangkan oleh negara lain. Alam telah menyediakan hal tersebut di negara kita yaitu berupa plasma nutfah yang beraneka ragam. Tinggal kita mau dan mempunyai kemampuan untuk  menggali dan mengembangkannya. Saya yakin, kita telah banyak memiliki ahli pemuliaan, namun pada kenyataannya belum dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Kita mempunyai banyak plasma nutfah untuk keperluan pengembangan bibit unggul. Sebagai contoh kita dapat mengembangkan budidaya ayam hutan merah dan hijau untuk keperluan pengembangan ayam hias yang khas. Sebagai contoh ayam Burgo yang merupakan hasil persilangan ayam hutan merah dan ayam kampung menghasilkan ayam hias yang bagus pada ayam jantan, sedangkan ayam betina mempunyai produksi telur yang lebih tinggi dari ayam kampung. Kita juga mempunyai ayam Arab yang produksi telurnya menyamai ayam ras. Kita juga mempunyai domba Garut sebagai penghasil wol yang halus. Kita juga mempunyai kerbau asli seperti kerbau Enggano dan kerbau Benuang yang mempunyai postur tubuh yang besar. Dan jangan lupa, kita juga mempunyai rusa Sambar yang mempunyai tubuh yang besar. Dan juga masih mempunyai kambing gunung yang berbadan besar. Dan, masih banyak lagi plasma nutfah yang belum digali. Semua plasma nutfah tersebut memerlukan penangan serius agar diperoleh bibit unggul yang mampu menembus pasar internasional.

Perencanaan Usaha Terintegratif

Sila kelima adalah perencanaan usaha terintegratif. Artinya dalam merencanakan usaha  peternakan kita tidak dapat hanya merencanakan usaha di masing-masing perusahaan, tetapi juga melakukan perencanaan usaha menyeluruh secara nasional.

Perencanaan memang perlu dalam pengembangan perusahaan peternakan yang handal. Dewasa ini, peternak kecil dan menengah kurang mempunyai perencanaan yang baik, sehingga mereka kurang dapat memprediksi perkembangan pasar. Hal ini berakibat dalam pengembangan usaha mereka hanya berdasarkan perkiraan saja. Memang, pada perusahaan besar, telah dilakukan perencanaan yang baik, sehingga mereka mampu mengendalikan pasar. Namun, ketika perusahaan besar berhadapan dengan perusahaan besar dari negara lain maka daya tahan mereka masih cukup rawan. Oleh sebab itu, mereka harus mampu membuat perencanaan yang mampu mengimbangi invansi perusahaan dari luar.

Nah, untuk menghadapi invansi dari luar, maka perusahaan tidak dapat mengandalkan kekuatan perusahaan itu sendiri. Juga, bukan sekedar mengandalkan kekuatan asosiasi perusahaan tersebut secara terpisah dengan asosiasi pelaku peternakan lainnya. Akan tetapi, para pelaku peternakan harus secara terpadu bekerja sama dan membuat perencanaan terpadu secara nasional, dari perusahaan hulu sampai dengan perusahaan hilir.

Penciptaan Tatalaksana Berbasis Peternakan Berkelanjutan

Sila keenam adalah penciptaan atau pekembangan teknologi tata laksana berbasis peternakan berkelanjutan. Sila keenam ini merupakan salah satu jabaran sila kedua. Artinya dalam kegiatan usaha peternakan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan fisik. Kegiatan-kegiatan peternakan diupayakan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan yang paling rendah. Memang, hal ini memerlukan biaya yang tinggi. Namun itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku peternakan. Dewasa ini telah dilakukan penelitian-penelitian untuk mengurangi gas metan dan gas amoniak. Gas metan dikenal sebagai salah satu gas rumah kaca yang berbahaya bagi lapisan ozon, sedangkan gas amoniak dapat menimbulkan hujan asam, menurunkan pH tanah dan air.

Dalam tatalaksana peternakan berkelanjutan, maka pemeliharaan ternak diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan produksi dan efisiensi produksi yang menguntungkan bagi peternak tetapi menghasilkan polusi seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menyusun ransum  yang bermutu baik, sehingga kemungkinan nutrisi tersebut terbuang menjadi feses berkurang drastis. Hal ini akan mengurangi produksi feses. Feses yang diproduksi dapat langsung diolah menjadi pupuk kandang pada areal terpisah. Demikian pula limbah cair yang dihasilkan ternak dapat diproses menjadi senyawa yang berguna bagi tanaman. Seperti diketahui urin ternak mengadung banyak senyawa aktif untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena urin mengandung hormon pengatur tumbuh.

Kesehatan yang Optimal bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat

Sila ketujuh kesehatan yang optimal bagi ternak, peternak, dan masyarakat. Dalam kegiatan usaha peternakan factor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kesehatan yang harus diperhatikan meliputi kesehatan ternak, kesehataan pelaku peternakan itu sendiri dan juga kesehatan masyarakat.

Kesehatan peternak, dapat dicapai jika dalam pengelolaannya memperhatikan sila keenam. Dengan pengelolaan yang baik, maka kandang menjadi tidak berbau, menghasilkan gas beracun yang masih dalam ambang toleransi dll. Dengan cara ini kesehatan peternak dan pekerjanya menjadi terjamin.

Kesehatan ternak dapat dicapai jika peternak memperhatikan semua aspek yang dibutuhkan ternak seperti kebutuhan pakan, air minum, lingkungan mikro yang sehat, dan juga kasih saying peternak. Dalam era sekarang, peternak juga dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan ternaknya. Jadi, selain memenuhi kebutuhan fisik, peternak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan non-fisik ternak seperti kebutuhan bersosialisasi dll. Memang, jika peternak dituntut seperti ini, maka biaya produksi meningkat. Ini memang menjadi problema kita bersama.

Memperhatikan kesehatan masyarakat berarti seorang peternak harus memproduksi produk ternak yang bergizi dan aman dikonsumsi. Aman berarti produk tersebut bebas dari mikrobia patogen dan bebas dari residu obat-obatan, rendah kandungan zat-zat yang dapat menimbulkan dampak penyakit dan sebagainya. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan bahwa kegiatannya tidak menimbulkan gangguang bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Artinya, peternak harus meminimisasi polusi yang diakibatkan oleh kegiatan peternakannya.

Pengelolaan Keuangan, dan Kemudahan Berusaha serta Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha

Usaha peternakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pengelolaan keuangan yang baik, kemudahan dalam berusaha serta ketersediaan modal yang memadai. Point ini dituangkan dalam sila ke delapan. Seringkali peternak terutama peternak kecil sulit mendapatkan modal usaha terutama dari bank. Meskipun ada program pemerintah tentang hal ini, namun pada kenyataannya peternak masih mendapatkan kesulitan dalam mengurus permodalan. Untuk mempermudah mendapat modal usaha, maka peternak dapat bergabung membentuk koperasi  atau badan usaha bersama.

Pemasaran Terpadu

Sebagai konsekwensi sila pertama maka dalam dunia ideal pelaku peternakan seharusnya melakukan pemasaran terpadu atau terintegratif. Dalam dunia ideal, dalam proses kegiatan pemasaran tidak ada satu pihakpun yang dirugikan kepentingannya. Pada kenyataan empiris pemasaran lebih banyak dikuasai oleh individu atau lembaga tertentu. Bahkan sering terjadi adanya mafia perdagangan dan adanya persaingan bebas. Hal ini menyebabkan peternak kecil dalam posisi tawar yang rendah dan tidak berdaya.

Kesejahteraan bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat Luas

Dan sila terakhir adalah merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan peternakan yaitu terciptanya kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ini tidak saja menyangkut seluruh pelaku peternakan, tetapi juga masyarakat dan bahkan juga kesejahteraan ternak. Kesejahteraan bagi pelaku peternakan dapat diartikan bahwa mereka mendapat penghasilan yang memadai untuk keperluan hidup yang standar, ketenangan dan keamanan dalam berusaha dll. Kesejahteraan bagi masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kebutuhan gizinya terutama protein asal produk ternak dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan terjamin. Diharapkan pula pelaku peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam arti mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat luas. Selain itu, peternak dalam aktivitasnya harus pula memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seekor ternak. Jadi ternak, jangan hanya dijadikan objek untuk menddapatkan penghasilan, tetapi peternak harus juga memperhatikan keperluan dan kebutuhan mereka seperti makan, minum, kebutuhan akan interaksi antara mereka, kasih saying dari peternak dll.

B. Beberapa Permasalahan Peternakan

DUNIA peternakan di Indonesia dihadapkan kepada kendala-­kendala yang berat yang harus segera diatasi dalam menghadapi tantangan era pasar bebas. Pertama, belum dapat dicapainya standar gizi nasional sebesar 6 gram protein hewani asal ternak per hari per orang. Kedua, produktivitas ternak masih rendah serta angka kematian ternak yang relatif masih cukup tinggi. Ketiga, belum dapat dimanfaatkannya peluang ekspor ternak dan hasil ternak dalam upaya peningkatan penerinnaan devisa dan penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, kerugian yang diderita akibat penurunan mutu dan kerusakan hasil‑hasil peternakan karena penanganan yang kurang tepat. Kelima. belum dimanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal karena kurangnya minat instansi dan masalah-­masalah lainnya yang terkait, di antaranya kurangnya tenaga teknis terampil. ketersediaan teknologi tepat guna dan lain-­lain. Keenam, lemahnya kelembagaan dan posisi peternak. Ketujuh. adanya tuntutan agar pengelolaan peternakan dapat memperhatikan masalah lingkungan yang dihasilkannya. Permasalahan‑permasalahan tersebut harus segera diatasi guna menghadapi era otonomi daerah dan era pasar bebas.

Standar gizi

Dalam kaitannya dengan masalah program gizi di Indonesia, maka ditemukan empat masalah utama, yaitu kurangnya kalori‑protein (KKP), kekurangan vitamin A, anemia karena kekurangan zat besi, dan gondok endemik karena kekurangan yodium.

Tahun 1996 tingkat konsumsi telur rakyat Indonesia mencapai 3,1 kg/kapita/tahun, sedangkan tingkat konsumsi daging baru mencapai 5,316 kg/kapita/tahun. Ini tentunya masih belum mencapai standar gizi yang dicanangkan yaitu untuk telur sebanyak 3,4 kg, daging 10 kg dan susu 6/ kg/kapita/tahun atau setara dengan 6 gram protein asal ternak/kapita/hari.

Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan konsumsi telur dan daging unggas penduduk Indonesia. Terjadi peningkatan konsumsi produk unggas yang cukup berarti. Sedangkan konsumsi daging sapi pada tahun 1998 diperkirakan sebesar 0,416 kg/kapita/tahun.

Tabel 1. Konsumsi telur dan daging unggas (kg/kapita/tahun) di Indonesia

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Telur 1,8 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 3,1
Daging 2,0 2,7 2,9 3,4 3,7 4,2 4,4 4,9

Sumber: Poultry Intemational (1999)

Hasil analisis Susunas (BPS) pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa untuk mencapai konsumsi asal ternak sebanyak 5 g/kapita/hari adalah golongan dengan pengeluaran sebesar Rp, 30.000 ‑ Rp. 40.000/bulan/kapita. Apabila in! Dipetakan terhadap masyarakat waktu itu temyata bahwa jumlah penduduk yang mampu mengkonsumsi protein hewani asal ternak di atas 4,5 g baru mencapai 5,49% di pedesaan dan di perkotaan atau secara nasionai baru mencapai 17,96%. Menurut Santoso (1996) bahwa untuk mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka masyarakat  Bengkulu pada tahun 1995 harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 68,978,‑/kapita/bulan. Jlka sebuah keluarga  mempunyai 4 anggota saja maka untuk kebutuhan pangannya diperlukan uang sebesar Rp. 275.941,‑. Hasil perhitungan ini dapat dipaslikan tidak sesuai lagi untuk tahun 2000. Jika kita perhitungkan bahwa kenaikan biaya tersebut tiga kali lipat, make untuk memenuhi kebutuhan gizinya diperlukan uang sejumlah Rp. 206.955,75/kapita/bulan untuk tahun 2000.  Hasil perhitungan tahun 2000 ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi untuk tahun 2009. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika di masa krisis ekonomi ini banyak penyakit yang timbul disebabkan oleh kekurangan gizi. Dalam jangka panjang hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas generasi penerus.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan konsumsi protein asal ternak dalam tahun­ tahun terakhir ini adalah sangat sulit, mengingat tingkat pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia menurun drastis. Pada kondisi seperti ini, opini masyarakat bahwa produk ternak adalah barang mewah barangkali semakin tajam. Untuk itu, haruslah dicari langkah‑langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat bawah, bukan para pejabat. Langkah pertama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah Indonesia dengan mengupayakan stabilitas politik dan konsistensi perundang‑undangan dan pelaksanaannya di lapangan tanpa pilih kasih. Apabila hal ini sudah dapat diatasi, barangkali perbaikan sektor ekonomi adalah ‘,ngkah berikutnya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru, perundang‑undangan yang jelas dan tegasdalam pelaksanaannya serta. efisiensi kerja yang tinggi. Dengan cara ini diharapkan tingkat pendapatan dan pemerataannya dapat meningkat. Selain tingkat pendapatan yang harus ditingkatkan, juga peningkatan efisiensi usaha di sektor peternakan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini tentunya menyangkut semua pihak yang             terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat peternak. Dengan fingginya efisiensi usaha, maka diharapkan tingkat            keuntungan peternak dapat memadai tetapi dengan harga produk ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pacia kenyataannya, pada tahun 1998‑2000 ini meskipun harga produk ternak cukup mahal, namun peternak tidak dapat memetik keuntungan yang memadai dan bahkan merugi sehingga banyak peternakan yang gulung tikar. Hal ini disebabkan disamping harga sarana produksi yang tinggi, juga dikarenakan daya beli masyarakat menurun.

Usaha lain untuk dapat meningkatkan pemerataan gizi adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Upaya tersebut harus dibarengi dengan contoh yang nyata. Seorang yang memiliki pengetahuan, kadang kala enggan melakukan hal yang diketahui itu meskipun ia tahu bahwa hal itu baik. Contoh nyata, misalnya, seorang sariana peternakan yang telah mempelajari fungsi produk ternak bagi kesehatan tubuhnya, temyata ia belum mau minum susu atau makan telur meskipun penghasilannya memadai untuk mengkonsumsi produk tersebut. Seorang dokter, misdlnya, ia mengetahui bahwa rokok itu mengandung nikotin yang berbahaya bagi paru‑parunya, pun ada pula yang kecanduan rokok. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi harus pula diimbangi oleh langkah lain, yaitu usaha peningkatan kesadaran gIzi. Kampanye gizi memang perlu, namun harus dibarengi dengan contoh dari para pakar yang bergerak di bidang gizi dan peternakan, disusul oleh masyarakat yang usahanya di bidang gizi dan peternakan. Kampanye gizi dapat meluruskan kembali informasi‑informasi yang kusut tentang produk ternak khususnya telur dan daging. Informasi inilah yang menyebabkan orang yang finggi pendapatannya pun menjadi takut mengkonsumsi produk tersebut. H~l ini tentu saja mengurangi daya serap pasar.

Ringkasnya, bahwa untuk mengatasil kekurangan konsumsi gizi itu dapat dilakukan usaha‑usaha antara lain : 1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan; 2. Melakukan kampanye gizi, sehingga masyarakat sadar gizi; 3. Melakukan efisiensi usaha dan perbaikan kebijakan untuk membuat patokan harga produk ternak yang menguntungkan semua pihak tanpa membebani konsumen.

Peluang ekspor

Peluang ekspor ternak dan hasil ternak sebenarnya besar. Namun untuk mampu menembus pasar intemasional diperlukan beberapa perubahan. Faktor pertama adalah mutu dari produk yang dihasilkan. Mutu harus memenuhi syarat yang diajukan oleh negara pengimpor. Pada saat ini selera antara konsumen dalam negeri dan luar negeri berbeda, sehingga jika akan diekspor diperlukan adanya beberapa perubahan dalam manajemen peternakan di Indonesia. MisaInya saja, produk daging ayam yang bobot hidupnya berkisar antara 1‑2 kg/ekor di dalam negeri, harus diseragamkan menjadi 2 kg bobot hidup sesuai dengan keinginan Negara pengimpor. Demikian pula mengenai bentuk harus yang disukai konsumen luar negeri. Misalkan adalah sulit bila kita mengekspor ayam beku dalam bentuk utuh ke Jepang. Disamping Indonesia belum mampu bersaing dalam hal harga dengan Amerika, juga karena Jepang lebih suka mengimpor ayam dalam bentuk potong­-potongan atau yang sudah siap dimasak.

Masalah higienis produk ternak juga sudah saatnya diperhatikan, jika diinginkan Indonesia memasuki era ekspor. Selama ini hal tersebut kurang diperhatikan oleh peternak Indonesia. Oleh karena itu, harus juga dilakukan perubahan besar dalam tatalaksana pemeliharaan ternak agar memenuhi standar kesehatan yang diinginkari. Dalam kondisi ini, petemalk lebih baik membentuk suatu asosiasi agar diperoleh tingkat efisiensi yang optimal, atau dapat pula melakukan kemitraan dengan pengusaha besar. Apabila diperlukan, kebijakan peternakan di Indonesia perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan peternakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, perlu diperhatikan pula tingkat harga di negara tersebut, dan kemudian dibandingkan dengan biaya produksi, transportasi, biaya  keluar dan masuk dan lain­ lain. Demikian pula perlu dilihat tingkat harga negara­ negara lain yang mengekspor hasil ternak ke negara tersebut. Dengan demikian  bisa diperhitungkan tingkat harga yang menguntungkan. Jangan sampai mengekspor ternak malah rugi.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesinambungan ekspor dan konsistensi terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Hal ini penting untuk menjaga tingkat kepercayaan negara tersebut kepada negara pengekspor. Memang selama ini Indonesia telah membuat gebrakan‑gebrakan untuk mengekspor ternak dan hasil ternak. Akan tetapi kesinambungannya, belum bisa dibanggakan. Tampaknya. ekspor tersebut hanya merupakan strategi saja agar harga di dalam negeri fidak jatuh. Sebagai contoh, bulan Oktober 1987 mengekspor te!ur segar ke Singapura can Hongkong. Bulan Nopember 1987 mengekspor DOC Parent Stock ke Malaysia, bulan Desember 1988 telah dilakukan ekspor anak ayam ke Singapura, d1l. Namun kelanjutannya tersendat. Padahal salah satu cara untuk mengatasi permasaiahan peternakan di Indonesia adalah mengekspor temalk dan hasil‑hasil ternak. Dalam jangka pariang ekspor merupakan salah satu altematif untuk menstabilkan harga produk ternak di Indonesia.

Untuk menghadapi peluang seperti itu, serta untuk mempercepat perkembangan industri petem*akan, diperlukan sekali untuk memantapkan tahap konsolidasi peternakan agar bisa memasuki tahap ketangguhan dengan semua aspek peternakan yang lebih mantap. Penataan ke dalann‑dalam arti aspek teknis, organisasi, peraturan, sistenn pengawasan, pembinaan dan penciptaan kondisi usaha yang merangsang pemindahan modal dari luar ke dalam lebih lancar ‑ sudah merupakan keharusan agar bisa diraih peluang tersebut. Apabila kita kurang berhasil dalam penataan ini seperti yang terjadi saat ini, maka peluang ekspor akan jatuh ke negara lain.

Langkah awal dalam konsolidasi adalah mengumpulkan data yang akurat. Hal ini memerlukan kejujuran pihak‑pihak yang terkait. Data harus dikumpulkan antara lain jumlah pabrik pakan ternak dan pembibitan, dan total produksi yang dijual ke pasar, kebutuhart anak ayam dan pakan di tingkat produsen hasil ternak. Hal ini berkaitan erat dengan keseimbangan antara. jumlah suplai dengan tingkat kebutuhan. Data lain yang juga penting adalah tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk ternak. Hal ini berkaitan erat dengan penentuan jumlah produksi yang harus dihasilkan peternak. Selama ini, karena data yang akurat belum ada, maka sering terjadi kelebihan suplai bibit, misalnya, yang membuat harga bibit iatuh. Namun sebaiiknya sering pula terjadi kelangkaan bibit sehingga harga bibit naik drastis. Namun di sisi lain, harga ransum pabrik melonjak terus. Akhimya, harga produk ternak pun menjadi berfluktuasi sehingga peternak mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Hal lain yang perlu ditata adalah aspek pemasaran. Baik pemasaran telur, daging dan susu yang sasarannya bisa dikaitkan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat maupun kegiatan ekspor non migas, sejauh ini belum ditangani secara optimal. Kondisi pemasaran yang ada sekarang ini masih diperlukan pendekatan baru yang lebih dinamis, yaitu pendekatan yang arahnya membina pasar yang sudah terbentuk serta merintis pasar baru yang masih terbuka peluangnya baik di dalam maupun di luar negeri. Di era otonomi daerah ini, maka diperlukan pemetaan dan penataan jalur pemasaran.

Sikap konsistensi terhadap kesepakatan yang telah diambil juga sangat penting. Kita tidak boleh membatalkan kesanggupan mengirim komoditas yang telah disepakati disebabkan ada negara lain yang memberikan harga yang lebih tinggi atau karena harga di dalam negeri sedang membaik. Sikap tak konsisten ini pemah terjadi pada ekspor babi beberapa tahun yang lalu, yang berakibat terhambatnya kegiatan ekspor komoditas tersebut pada kesempatan lain. Memanfaatkan peluang ekspor secara berkesinambungan ini tampaknya menjadi semakin sulit mengingat krisis yang terjadi saat ini justru berakibat secara langsung dengan gulung tikamya perusahaan peternakan di Indone­sia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus menambah impomya dan semakin rumit karena daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga daiam jangka panjang dapat menurunkan mutu generasi penerus.

Sumberdaya pakan

Ongkos produksi yang berasal dari pakan merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 50‑80% dari total biaya produksi tergantung kepada jenis ternak yang dipeliharanya dan efisiensi manajemennya. Oleh karena itu banvak usaha dilakukan untuk mendapatkan pakan yang murah tanpa mengurangi nilai gizi, tidak bersaing dengan manusia dan cukup tersedia. Sumber alam berupa bahan baku pakan baik jenis maupun jumlahnya cukup besar, namun usaha ke arah pemanfaatannya masih mengalami banyak hambatan. Sampai sekarang ini pabrik pakan memakai  bahan baku utama jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Sebetulnya sudah ada usaha penggantian bahan pakan utama tersebut oleh pabrik palkan, namun temyata harga pakan tidak juga turun. Ini berarti ada faktor dominan lain yang perlu diindentifikasi.

Namun demikian, bukan berarti peningkatan bahan baku utama atau penggantian bahan baku utama tersebut kemudian ditinggalkan. Peternak kecil, dapat menyusun pakannya dengan menggunakan bahan pakan yang banyalk tersedia di daerahnya. Memang saat ini banyalk peternak yang telah memodifilkasi pakannya dengan mencampur konsentrat pabrik dengan jagung dan dedak. Sebenamya telah banyak penelitian di bidang nutrisi dan makanan ternak yang dapat ciaplikasikan bailk pada pabrik pakan ternak maupun di tingkat masyarakat peternak. Banyak hasil penelitian yang tertumpuk saja di perpustakaan.

Selain peninglkatan efisiensi manajemen, maka perlu dilakukan upaya penjajagan kemungkinan pengalihan jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan‑bahan tersebut dapat berupa limbah industri atau limbah pertanian atau bahan­bahan yang tidak bersaing dengan manusia. Hal ini memang memerlukan proses yang cukup lama dan berkaitan erat dengan beberapa pihak yang tidak mau dirugikan. Beberapa pendekatan perfu dilakukan. Juga dituntut kejujuran pihak pabrik pakan ternak. Jika mereka telah menggunalkan bahan yang lebih murah, maka diharapkan mereka mau menurunkan harga pakannya.

Ada dua aspek dalam hal penekanan biaya pakan, yaitu aspek telknologi dan tataniaga. Dalam aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebutuhan gizi yang sekarang dianut masih dapat diturunkan. Aspek tataniaga pakan ternak juga memegang peranan penting. Masalah tataniaga bahan baku pakan ternak misalnya, penyempurnaan akan mempunyai arti yang besar. Usaha ke arah itu sudah dilakukan oleh pemerintah misainya dengan diserahkannya kembali pembelian jagung dan tepung ikan oleh BULOG kepada pihak swasta, artinya swasta bisa membelinya langsung dari pasar luar negeri. Namun sejauh mana hal ini dapat menekan biaya pakan masih belum diketahui.

Penurunan mutu produk

Seringnya terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, perusahaan pakan, maupun pembibitan, ditinjau secara global dari aspek pengembangan industri, maka kemungkinan yang menjadi permasalahannya yaitu akibat kondisi struktur industri yang belum berkembang secara seimbang. Artinya yang baru berkembang adalah sektor industri proses produksi dan sarana produksi, sedangkan sektor industri pasca produksi belum mengalami perkembangan yang berarti.

Berkembangnya industri pasca produksi merupakan salah satu pengendali dan stabilitas harga hasil ternak, dan dapat sebagai sektor pengaman hasil ternak sehubungan bahwa hasil ternak termasuk produk yang mudah dan cepat rusak. Disamping itu juga diketahui bahwa sektor tersebut dapat sebagai sektor peringkat nilai tambah produk ternak.

Pengelolaan pasca panen sangat penting untuk menjaga mutu produk ternak. Penanganan yang kurang tepat akan menghasilkan kerugian besar. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu terjadi pembuangan susu karena tidak diterimanya susu oleh pabrik karena tidak memenuhi syarat. Untuk menjaga kestabilan harga, maka susu dibuang. Jika industri pengolahan susu pada tingkat rumah tangga telah berkembang, mungkin hal im tidak perlu terjadi. Demikian pula perlu perbaikan penanganan susu di tingkat peternak dan koperasi untuk mempertahankan mutu sekaligus perbaikan mutunya. Kerusakan susu pada KPBS Pengalengan pada tahun 1988 sekitar 3% dari jumlah susu yang diterima.

Produk ternak lain yaitu telur, penanganan pasca produksinya juga masih kurang diperhatikan. Menurunnya mutu telur dipengaruhi oleh waktu dan kondisi penyimpanan. Manajemen pasca produksi daging juga masih belum memadai, disamping mutunya belum disesuaikan dengan standar intemasional. Banyak ternak yang dipotong karena sudah afkir balk sebagai ternak kerja, ternak perah atau temalk khusus diambil dagingnya. Demikian pula pada ayam potong belum adanya keseragaman berat ayam yang dipasarkan, disamping belum ketatnya permintaan mutu karena konsumen pada unnumnya belum memperhatilkan mutu secara serius melainkan hanya didasarkan harganya yang murah. Kini sudah saatnya ‑ jilka tidak mau dianggap terlambat ‑ dunia peternakan mengembangkan industri pasca produksi untuk menstabilkan harga, disamping adanya usaha peningkatan mutu dan merebut pasar dan efisiensi usaha.

Produktivitas ternak

Sebagian besar peternakan merupakan peternak kecil. Petemalkan ralkyat tersebut pada umumnya mempunyai ciri‑ciri berupa rendahnya tingkat keirampilan, keciInya modal usaha, belum digunakannya bibit unggul ‑ terutama pada peternakan ayam buras, sapi, kambing, domba dan kerbau–, keciinya ternak Yang produktif, dan belum sempumanya cara penggunaan pakan sehingga produksinya rendah. Hasil produksi yang berasal dari peternakan masih di bawah hasil produksi dari perusahaan.

Bagi petemalk rakyat ada tiga masalah utama, yaitu rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil temalk. Dari segi bibit, masih banyak temalk lokal yang tidak unggul, sering kemajiran, mutu pejantan dan betina yang rendah d1l. Kemajiran ini disebabkan oleh corpus luteum persisten, hipofungsi ovarium, endometritis. Ketidaksuburan sapi‑sapi betina di Indonesia belum banyak diteliti, tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan pakan yang menyolok, kelainan fisiologik‑anatomik dan kelainan patologi saluran kelamin betina dan merajalelanya penyakit kelamin menular khusus.

Untulk meningkatkan mutu genetik ternak, maka pemerintah melakukan impor ternak dan semen, bahkan embrio transfer, disamping memperbaiki ternak lokal yang berpoten si seperti sapi Bali. Namun, beberapa kasus impor ternak, misalnya sapi perah, kita tidak bisa memilih sapi yang benar­benar sapi terbaik di negara tersebut. Kita hanya bisa mengambil sapi pada suatu ranch yang telah disediakan tanpa dapat memilih. Ini berarti yang diimpor bukan sapi unggul di negara tersebut, melainkan campuran dari berbagai kualitas. Ternak dan semen impor dikawinkan dengan sapi lokal dengan harapan mampu memperbaiki mutu genetik sapi lokal. Pemerintah melalui program Gerbang Serba Bisa telah melakukan program pembibitan di tingkat pedesaan. Namun, sejauh ini keberhasilan tentang proyek tersebut masih dipertanyakan. Hasil pengamatan pendahuluan di Bengkulu misalnya, proyek tersebut tidak tampak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi lokal.

Selain perbaikan faktor genetik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pakan dan manajemen serta tatalaksana pemeliharaan. Meskipun secara genetik ternak tersebut mempunyai potensi produksi yang tinggi, namun jilka faktor­faktor lain yang mempengaruhl produktivitas kurang diperhatilkan, maka potensi yang tinggi itu tidak akan tercermin dilapangan.

Kemitraan vs koperasl mandiri

Permasalahan lain yang juga penting perlu mendapat perhatian adalah lemahnya kelembagaan petemalk. Meskipun telah dibentuk kelompok‑kelompok usaha, koperasi d1l., namun pada kenyataannya fungsi kelembagaan peternak masih lemah. Salah satu sebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Koperasi memang merupakan wadah yang tepat bagi peternak. Tetapi koperasi yang bagaimana yang harus dibentuk ? Pada hemat penulis, maka koperasi harus mampu menjadi badan usaha yang mandiri secara nasional. Koperasi mandiri ditandai dengan antara lain kemampuannya mengelola usaha secara profesional dan mempunyai “bargaining power”.

Cara lain untuk peternak kecil mampu eksis ‑ jika mereka belum mampu mendirikan koperasi mandiri ‑, mereka dapat melakukan “kemitraan” dengan pengusaha besar. Kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu mengembarigkan peternakan di Indonesia serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak itu sendiri.

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kegiatan peternakan dapat menekan sekecil mungkin polusi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, usaha peternakan dituntut untuk menciptakan usaha yang “ramah lingkungan”

Kesimpulan

Dari uraian di atas, problema peternakan harus segera mendapat penanganan serius. Pemecahan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Dari segi aspek pengembangan, maka perlu dikembangkan industri pasca produksi, disamping memperbaiki industri sarana produksi dan industri proses produksi. 2. Dilakukan efisiensi usaha di semua sektor peternakan, sehingga memberikan keuntungan yang memadai di pihak proses produksi dengan harga hasil ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar konsumen. 3. Dari segi pemasaran, perlu direalisasikan ekspor ternak dan produk ternak, disamping menggali potensi konsumen dalam negeri dengan menciptakan produk ternak dengan standar intemasional. 4. Dilakukannya pembenahan secara total di seluruh kegiatan peternakan. 5. Adanya kerjasama yang saling menguntungkan di semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. 6. Menciptakan usaha peternakan terpadu, agar usaha tersebut dapat menimbulkan tingkat polusi yang minimal. 7. Memperbaiki kelembagaan peternak. (Pernah dimuat di Poultry Indonesia edisi Nopember 2000)

C. Membenahi Sumber Daya Manusia Peternakan
Dalam milenium ketiga ini, Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Mau tidak mau, siap tidak siap kita harus memasuki era persaingan bebas atau era perdagangan bebas. Peristiwa penting lainnya adalah adanya otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22/1999 serta diberlakukannya otonomi perguruan tinggi.
Ketiga peristiwa tersebut harus diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga sebagian besar tantangan, ancaman dan kendala dalam mempersiapkan diri menghadapi tatanan dunia yang berubah begitu cepat dapat diatasi dengan tepat. Hal ini memerlukan suatu usaha untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di suatu daerah. Kualitas SDM yang tinggi merupakan aktor utama dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah dan era pasar dunia.
Perguruan tinggi sebagai penghasil, penyedia dan pengelola SDM dituntut untuk menghasilkan lulusan dan menyediakan SDM yang berkualitas tinggi ditinjau dari segi daya pikir, wawasan maupun keterampilan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan yang akan timbul di dalam masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga dituntut menghasilkan produk-produk unggulan yang dibuat melalui teknologi, baik teknologi sederhana maupun modern guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat pengguna lainnya.
Pemerintah daerah yang merupakan motor penggerak otonomi daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu mendayagunakan semua potensi daerah bagi kemajuan dan perkembangan daerahnya.
Agar pembangunan di suatu daerah berjalan maksimal, maka adalah suatu keharusan adanya kerjasama dalam konteks yang benar antara perguruan tinggi sebagai institusi penyedia SDM dengan Pemerintah Daerah dalam mensiasati otonomi daerah di era pasar bebas. Untuk itu diperlukan suatu sikap yang bijaksana dengan melepaskan ego-ego yang selama ini terjadi.
Salah satu bidang garapan usaha yang sangat potensial dalam mendukung era otonomi daerah sekaligus menghadapi era pasar bebas adalah sektor peternakan. Namun demikian, diperlukan perubahan orientasi, misi dan visi serta manajemen yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

Otonomi Daerah dan Pembenahan SDM
UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah menekankan adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat dan utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintah, kecuali mengenai bidang-bidang tertentu.
Otonomi daerah dilakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Untuk itu, upaya harus segera dilakukan oleh daerah adalah melakukan pembaharuan paradigma manajemen pemerintah (Thoha, 1999) yang mengakibatkan keharusan untuk mengubah tatanan birokrasi pemerintah untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional (SDN) yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu untuk terlaksananya UU No. 22/1999, maka dikeluarkanlah UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 25/1999 itu diperlukan karena perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32/1956 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
UU No. 25/1999 ini mempunyai tujuan pokok antara lain:
a. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
b. Menciptakan sistempembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Menurut Sondakh (2000) pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap peluang ekonomi/pembangunan. Peluang ekonomi yang timbul karena otonomi daerah hanya akan efektif dimanfaatkan jika demokratisasi daerah berjalan paralel dengan otonomisasi, dan perekonomian rakyat diberdayakan untuk menjadi tulang punggungperekonomian daerah. Di bidang pertanian (termasuk peternakan) pemberdayaan dilakukan dengan merestrukturisasi sistem industri pertanian menjadi sistem agribisnis agar proses agroindustrialisasi dengan ”value added” yang tingi dapat menjadi kenyataan. Tanpa itu, otonomisasi akan melahirkan ”raja-raja lokal” dan ”desentralisasi korupsi” ke daerah.
Menurut Gany (2000) bahwa format penyelenggaraan pembangunan pertanian (termasuk peternakan-red) di Indonesia yang optimal dalam era otonomi daerah adalah format yang berbasis pada ”kemandirian lokal” yang mengakui dan memahami sepenuhnya kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain, (1) pengebalian kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan kemampuan pemerintah, yang harus tampil sebagai prime mover dalam merancang, merumuskan berbagai kebijakan yang memihak kepada petani, (2) menyiapkan pengembangan SDM pertanian (termasuk peternakan-red) yang sesuai dengan fungsi yang akan dipeankan, (3) reformulasi berbagai perangkat kelembagaan yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, sehingga semua unsur terjamin hak-hak dan kompetensinya untuk berperan secara fungsional tanpa kehilangan identitas masing-masing, (4) menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan, sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis.
Disini dapat disimpulkan bahwa aktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah SDM. SDM yang berkualitas baik – dalam arti daya pikir, keahlian, wawasan, keterampilan dan bermodal tinggi – akan mampu mengaktualisasikan otonomi daerah ke arah pembangunan daerah seperti yang diharapkan. Pemda perlu mengoptimalkan SDM yang ada di daerahnya termasuk SDM yang ada di perguruan tinggi. Moto yang barangkali ada antara lain seperti ”Project Oriented” perlu diganti dengan pencanangan moto ”Kami siap melayani anda” yang memang keluar dari kesadaran secara institusi bukan dari beberapa individu saja. Pembinaan SDM di lingkungan Pemda dapat meliputi antara lain:
a. Pendidikan moral
b. Perubahan sistem birokrasi untuk memperkecil KKN
c. Penerapan ”Reward and Punishment System” bagi semua orang
d. Penerapan hukum yang berkeadilan
e. Membangun konsistensi dan keseragaman komitment
f. Menbentuk “team work” yang baik
g. Pembinaan “on job training” dan “cross job”

Sumbangan Peternakan terhadap Peningkatan Kualitas SDM
Untuk mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah diperlukan SDM yang bermutu tinggi. Salah satu kegiatan peternakan yang dapat mendukung hal ini adalah penyediaan protein asal ternak yang bermutu tinggi. Selain itu, peternakan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat terutama di pedesaan, membantu pengembangan industri pertanian. Ini semua berarti dapat meningkatan pendapatan asli daerah.

Menyediakan zat gizi
Fakta menunjukkan bahwa kemajuan bahwa kemajuan suatu Negara atau daerah lebih ditentukan oleh kualitas SDM yang tinggi daripada SDA yang tinggi. Langkah awal untuk mencetak SDM yang bermutu tinggi adalah memberikan kepada masyarakat zat gizi yang baik dan seimbang. Dengan gizi yang baik, maka seorang manusia dapat mengekspresikan potensi genetiknya secara optimal. Pemenuhan gizi dalam jangka panjang juga akan memperbaiki potensi genetik masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan peternakan di era otonomi daerah akan sangat relevan guna menyediakan protein hewani asal ternak yang bermutu tinggi. Problema yang sampai saat ini masih teras mengganjal anatara lain adalah bahwa produk asal ternak harganya relatif masih mahal, sehingga tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat strategi agar harga produk ternak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan memberikan keuntungan yang wajar dan layak bagi peternak.
Dewasa ini, target gizi terutama protein hewani di Indonesia masih belum tercapai. Target gizi protein hewani asal ternak sebesar 6 g/kapita/hari masih belum dapat dipenuhi. Apalagi jika ditinjau dari sebaran konsumsi produk ternak, maka hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang telah mampu mengeyam konsumsi sebesar 6 g/kapita/hari atau lebih tinggi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak ini pemerintah masih melakukan impor. Masalah yang timbul dari produk impor adalah diragukannya kehalalan dan kaulitasnya, karena disinyalir produk impor merupakan produk sisa yang kurang laku di negara pengekspor. Hal ini merupakan peluang yang besar untuk mengembangkan peternakan di dalam negeri.
Penyediaan zat gizi yang bermutu internasional dan dalam jumlah yang memadai, bahkan jika perlu berlebihan untuk menembus pasar dunia, merupakan salah satu strategi dalam menciptakan ketahanan pangan di era otonomi daerah dan pasar bebas. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang paling strategis dalam konteks pembangunan negara. Sasaran utama ketahanan pangan, misalnya protein hewani asal ternak, adalah terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan mutu yang baik untuk eksistensi hidup sehat dan produktif (Dillon, 2000). Penerapan otonomi daerah akan berdampak kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif komoditas yang dimilikinya. Jika masing-masing daerah bertahan kepada keunggulan komoditas yang dinilai harga jualnya lebih tinggi, maka hal ini dapat berdampak negatif kepada ketahanan pangan secara nasional. Dalam hal ini maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Jika tidak ada koordinasi secara nasional, diduga daerah akan lebih mengembangkan komoditas tanaman pangan daripada ternak karena pengembangan ternak dinilai kurang prospektif. Selama ini kebijakan dalam pengembangan peternakan di Indonesia masih “ngambang” dan terlihat kurang konsisten.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan peternakan selain dapat menciptakan ketahanan pangan protein hewani asal ternak, juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Sangat logis jika di eara otonomi daerah ini, petani akan lebih mengembangkan komoditas yang dinilai akan memberikan keuntungan yang maksimal.seperti yang diketahui bahwa kemajuan peternakan juga amat dipengaruhi oleh kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu sangat wajar jika peternakan dianggap kurang menguntungkan maka petani akan beralih profesi kepada produk unggulan lainnya yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah (di bawah koordinasi Pemerintah Pusat ) melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatan keuntungan petani disektor peternakan. Pembinaan peternak yang tergabung dalam suatu koperasi yang mandiri amat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat peternak, mengingat koperasi nantinya dapat dan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga produk ternak. Pengembangan koperasi yang mandiri akan dapat membantu pengembangan industri peternakan yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatan pendapatan asli daerah.
Selama ini selalu didebatkan antara pengusaha kecil dan besar. Pengusaha besar diminta kearifannya dengan memberi kesempatan lepada yang kecil untuk tetap mandiri. Dalam dunia perunggasan misalnya pernah dilakukan kebijakan tentang batas maksimal pemeliharaan broiler dan ayam petelur. Setelah disadari adanya kelemahan pada kebijakan tersebut, maka dilakukan penggantian kebijakan.

Peranan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas SDM Peternakan
Fakta menunjukkan bahwa jika suatu negara mempunyai SDM yang unggul, maka perkembangan negara tersebut akan sangat pesat. Sebagai contoh, Jepang meskipun mempunyai SDA yang rendah, tetapi dengan SDM yang tinggi negara tersebut bisa berdiri sejajar dengan negara maju lainnya.
Perguruan tinggi sebagai pencipta dan penyedia SDM tentunya memegang peranan penting pada pembangunan daerah dan negara. Ada tiga pokok tugas perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, pengembangan IPTEKS dan penerapan IPTEKS di masyarakat.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Bidang pendidikan dan pengajaran maka perguruan tinggi (dalam hal ini Jurusan atau Fakultas Peternakan) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Bertanggungjawab dalam penyediaan SDMyang ahli dan trampil di bidang peternakan
b. Mencetak SDM yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang mandiri
c. Mencetak SDM yang mempunyai moral yang tinggi

SDM yang bermutu tinggi baik ditinjau dari segi keahlian, ketrampilan dan moral sangat dibutuhkan untuk menata pembangunan daerah yang bersih dari KKN. Perguruan tinggi sebagai penyedia SDM hendaknya dilibatkan di dalam proses pembangunan daerah pada berbagai bidang. Muktamar dan Santoso (1999) menganalisis bahwa kendala bagi efektivitas hasil-hasil pembangunan daerah diberbagai bidang adalah lemahnya penyerapan dan pemanfaatan SDM bernutu baik yang dimiliki perguruan tinggi di daerah. Perguruan tinggi masih belum dilibatkan secara komprehensif dalam aktivitas utama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Mengapa hal ini terjadi ?
Perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Salah satu sisi saja tidak ada, maka ia dapat dikatakan uang dan tidak laku digunakan sebagai alat jual-beli. Pembangunan daerah di masa otonomi daerah ini, keterlibatan perguruan tinggi seharusnya menjadi sangat penting guna kesuksesan dan kemajuan daerah. Hal ini bukan hanya perlu disadari, tetapi juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk saling mendekati untuk bekerjasama bagi kemajuan daerah. Untuk itu perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia SDM perlu membenahi diri dan mengoreksi terutama internal management-nya agar dihasilkan SDM yang baik yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan daerah. Disisi lain, Pemerintah

Daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana termasuk dana bagi pembangunan daerah perlu untuk membuka pintunya lebar-lebar bagi perguruan tinggi (dalam arti institusi bukan individu atau kelompok) dalam semua proses pembangunan daerah dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
Untuk menghasilkan SDM yang mampu memecahkan masalah pembangunan daerah, maka kurikulum yang ada sekarang perlu dievaluasi kembali, apakah kurikulum tersebut dapat menghasilkan SDM yang diharapkan. Sayangnya, kurikulum yang sekarang ini berlaku, lebih banyak ditentukan oleh pusat (60%) sehingga perguruan tinggi tidak dapat mengubah kurikulumnya sesuai dengan kemajuan yang berkembang di masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan SDM yang dihasilkan semakin tidak siap untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat pengguna.
Untuk mendukung kelancaran kurikulum, maka segala sarana laboratorium dan workshop, sarana perpustakaan, saran dana, sarana kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan penyedia tenaga edukatif berkualitas tinggi perlu ditingkatkan secara maksimal. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa juga perlu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang akan mendukung peningkatan kualitas SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Namun meskipun perguruan tinggi telah mengubah kurikulumnya mendekati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, tentu saja lulusan yang dihasilkannyapun belum memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Tugas pokok perguruan tinggi dalam mencetak SDM adalah menghasilkan SDM yang mempunyai wawasan, daya pikir dan jiwa kewirausahaan yang tinggi. Adalah sangat sulit untuk memenuhi sepenuhnya permintaan pasar akan SDM yang sesuai dengan mereka.

Bidang Pengembangan IPTEKS
Perguruan tinggi juga bertanggungjawab dalam pengembangan IPTEKS dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan peningkatan pendapatan peternak dan negara. Untuk saat ini, pengembangan teknologi tepat guna amat relevan dengan kebutuhan industri kecil. Selain itu juga perlu dikembangkan teknologi canggih guna memperbaiki kualitas produk ternak. Indonesia belum memprioritaskan penelitian sebagai ujung tombak pembangunan. Di negara maju, penelitian merupakan ujung tombak pada setiap pengambilan keputusan. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kedua pola tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Kerjasama penelitian antara perguruan tinggi, Pemda dan industri di bidang peternakan akan sangat mendukung kemajuan daerah.
Pada bidang penelitian, perguruan tinggi harus bersedia mengubah orientasi teoritik ke riset aplikatif yang dapat memecahkan masalah pembangunan baik yang berkaitan dengan ipoleksosbuhankam maupun teknologi. Hasil-hasil riset tersebut dapat dengan mudah diaplikasikan ke masyarakat pengguna. Namun demikian, sebagai perguruan tinggi yang mempunyai peranan dalam pengembangan ipteks, maka pengembangan ipteks yang berorientasi jangka panjang dan pengembangan teori-teori yang bebas nilai juga perlu dikembangkan. Namun, jika suatu perguruan tinggi ingin mengembangkan kedua-duanya, maka hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adalah bijaksana jika pengembangan perguruan tinggi untuk masa sekarang lebih ditekankan kepada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat pengguna, baru kemudian jika hal ini telah mampu dilakukan oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat mengembangkan fungsi kedua yaitu orientasi teoritik. Untuk hal ini, perguruan tinggi harus menyiapkan SDM berwawasan ipteks aplikatif dalam jangka pendek. Namun demikian, SDM yang berkualitas baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal tanpa adanya pengelolaan SDM yang baik. Untuk itu, perguruan tinggi hendaknya melakukan perubahan mendasar pada internal management-nya. Perlu dibentuk team work yang baik, dan pembinaan on job training dan cross job.
Jepang pada masa-masa awal perkembangannya, dimana mereka telah hancur akibat perang, mereka memutuskan untuk mengembangkan ipteks yang secara langsung dapat mendukung kemajuan negaranya. Oleh karena itu, Jepang kemudian mengirim orang=-orangnya untuk belajar ke luar negeri untuk mendalami ilmu-ilmu yang aplikatif. Jepang juga mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri untuk membantu perkembangan Jepang yang hancur total. Hasilnya, Jepang maju pesat. Dewasa ini, setelah Jepang mampu mensejajarkan diri dengan Negara maju lainnya, Jepang mulai mengembangkan ipteks yang bersifat teoritik dan bebas nilai.
Untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pengembangan dan penelitian diperlukan beberapa hal antara lain:
a. pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan seminar hasil penelitian.
b. Peningkatan sarana untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian.
c. Peningkatan komunikasi antara perguruan tinggi-litbang-industri/pengguna.
d. Peningkatan dana bagi pengembangan dan penelitian.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Bidang ini merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha peternakan. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi hendaknya diterapkan ke masyarakat dengan mengubahnya menjadi teknologi tepat guna, sehingga masyarakat mampu mengadopsinya. Sampai saat ini, perguruan tinggi banyak melakukan penelitian, namun hasilnya hanya tertumpuk di perpustakaan saja. Banyak penelitian yang belum berorientasikan aplikatif. Tugas SDM peternakan dari perguruan tinggi adalah menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan peternak. Sangat logis jika mereka secara institusional melakukan kerjasama dengan Pemda.
Kinerja perguruan tinggi tidak terlepas dari kerjasama secara institusional dalam suatu kerjasama secara kelompok dari unit bahwah ke atas daripada kerja individual. Banyak contoh suatu perguruan tinggi yang mempunyai SDM dengan kemampuan individu yang tinggi, namun ternyata kemajuannya amat tersendat. Hal ini diakibatkan oleh kurang baiknya internal management perguruan tinggi tersebut dalam mengelola SDM-nya.

Peranan Perusahaan Peternakan dalam Peningkatan Kualitas SDM
Perusahaan peternakan atau masyarakat pengguna lainnya disamping berfungsi sebagai penghasil produk baik jasa maupun barang, juga merupakan tempat untuk mengembangkan lebih lanjut SDM yang diproduksi oleh perguruan tinggi atau isntitusi pendidikan yang lebih rendah. Di perusahaan inilah SDM dikembangkan menjadi tenaga terampil dan bekerja secara profesional. Perusahaan peternakan hendaknya menyadari betapapun lulusan telah dibekali dengan kewirausahaan dan praktek langsung serta kurikulumnya telah disesuaikan, namun pada dasarnya lulusan perguruan tinggi belum siap menjadi tenaga terampil sesuai dengan harapan pengguna. Perguruan tinggi hanya mencetak bibit-bibit yang siap dikembangkan melalui pola pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan peternakan atau masyarakat pengguna lainnya.
Pengembangan industriatau kegiatan ekonomi lainnya, hendaknya melibatkan secara langsung masyarakat di sekitarnya, dengan cara mendidiknya menjadi tenaga trampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemudian merekrut mereka sebagai tenaga-tenaga di perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan secara langsung dapat meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan atau pusat kegiatan ekonomi. Kondisi mengisolasi diri sebagaimana sering dpraktekkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia justru akan sangat berbahaya bagi perusahaan tersebut, karena dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti contohnya ”penjarahan”.
Untuk memajukan perusahaan atau kegiatan ekonomi lainnya diperlukan pusat-pusat penelitian dan pengembangan (Litbang) terutama di perusahaan-prusahaan. Moto bahwa ”Litbang hanya membuang uang”, harus diubah menjadi moto bahwa ”Litbang justru akan meningkatkan perekonomian baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi daerah dimana perusahaan tersebut berdiri”. Pengembangan Litbang secara langsung akan meningkatkan kualitas SDM.
Satu hal lagi yang menurut hemat penulis juga sangat memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM tetapi sering dilupakan adalah ”pendidikan moral” bagi masyarakat. Pendidikan moral akan menghasilkan SDM yang mempunyai moral yang tinggi.

Membentuk Koperasi Mandiri
Pada masa yang akan datang tujuan pembangunan peternakan bukan hanya untuk meningkatkan permintaan dengan cara menciptakan pasar dan daya beli. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan peternak dan mendorong peternak agar tetap mampu bersaing baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Pengelolaan ternak yang jumlahnya kecil kurang efisien jika dibandingkan dengan dalam skala besar. Disamping itu pengelolaan oleh peternak kecil masih dirasa kurang efisien dan efektif, sehingga menghambat kemajuan peternakan unggas. Akan lebih baik jika peternak kecil melakukan penggabungan usaha dalam koperasi yang mandiri. Dengan koperasi yang mandiri ini mereka dapat melakukan tawar-menawar dalam penentuan harga produknya. Pembentukan koperasi mandiri ini sangat mendesak, karena menghadapi era pasar bebas segala proteksi akan dihapuskan sehingga mau tidak mau peternak harus bersaing tidak hanya dengan pengusaha besar dalam negeri tetapi juga dengan pengusaha luar negeri. Pencabutan proteksi tersebut telah dialami oleh peternak susu. Meskipun demikian, krisis ekonomi dimana nilai rupiah menurun drastis dibandingkan dengan dolar Amerika mampu menyelamatkan peternak susu dari kebangkrutan. Cara lainnya adalah membentuk kemitraan dengan pengusaha besar.
Koperasi perlu membentuk usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembibitan, pakan, obat-obatan samapi budidaya dan pemasaran dilakukan oleh koperasi.hal ini untuk membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk membangun ketahanan yang kuat diperlukan perangkat organisasi yang kuat, mempunyai visi misi dan pengalaman usaha dan berkoperasi yang memadai (Al-Bachry , 2000). Hal ini sangat penting bagi kepentingan bersama para anggota koperasi seperti kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mereka. Strategi ini juga dilakukan agar koperasi mempunyai ”bargaining pasition” dan ”bargaining power”yang kuat. Penggabungan koperasi secara nasional dapat memperkuat koperasi menjadi suatu lembaga yang mandiri (Hermawan, 1999). Untuk mencapai koperasi mandiri, koperasi mandiri beserta anggotanya harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh (Pambudy, 2000).
Selain itu koperasi dapat pula mengembangkan pola kemitraan. Kemitraan – dengan segala kelebihan dan kekurangannya – pada kenyataannya telah mampu memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan di Indonesia. Walau bagaimanapun juga posisi peternak kecil akan sangat terjepit jika mereka tidak melakukan kemitraan atau tidak bergabung membentuk kelompok usaha mandiri. Kerjasama yang baik ini akan mampu menghadapi era pasar bebas.
Kedua jenis kelompok usaha (peternak kecil dan pengusaha besar) akan mampu mendorong kepada ketahanan ekonomi di era pasar bebas. Visi pembangunan di masa yang akan datang harus benar-benar bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Telah terbukti bahwa perekonomian yang bertumpu kepada pengusaha besar ternyata merupakan tatanan perekonomian yang rapuh (Sutawi, 1999). Untuk mengaktualisasikan perekonomian di bidang peternakan yang kuat, maka diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Saragih (2000) menyatakan bahwa untuk membangun sistem agribisnis peternakan berdaya saing diperlukan dua hal pokok yaitu mampu menghasilkan atribut sesuai dengan keinginan konsumen dan harus mampu merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien. Pengelolaan terintegrasi belum menjamin tercapainya daya saing, perlu didukung oleh ”team work” yang harmonis. Untuk membangun ”team work” yang baik diperlukan waktu yang lama. Penyelenggaraan ”on job training” tidaklah cukup sehingga diperlukan pembinaan wawasan secara ”cross job”.
Ini semua memerlukan pengembangan SDM yang mandiri dan tangguh, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha ternyata secara lebih kritis, meningkatkan efisiensi penempatan sumber daya pembangunan yang dimilikinya dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan petenakan di pedesaan adalah masih rendahnya mutu SDM (Rasahan,1996). Oleh karena itu, pemberdayaan SDM peternakan di Indonesia pada dasarnya adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu SDM yang terlibat dalam pembangunan peternakan. Fokus utama dalam peningkatan mutu SDM peternakan diarahkan kepada (1) peningkatan mutu penguasaan IPTEKS peternakan; dan (2) penguasaan mutu ketrampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan sifat-sifat profesionalisme. Selain pembinaan SDM, maka koperasi harus memanfaatkan sistem manajemennya.
Selain hal-hal tersebut di atas, maka pemberdayaan dalam pengelolaan SDA, pemberdayaan dan pengembangan penelitian dan penerapan IPTEKS peternakan, pemberdayaan kelembagaan peternakan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia peternakan.
Terakhir kiranya perlu kita menengok kembali kepada visi pembangunan peternakan yang telah dicanangkan sejak tahun 1967. di tahun ini lahirlah UU No. 6 tahun 1967 tentang ”Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang tersebut tersirat tentang visi pembangunan peternakan nasional yaitu ”terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal”. Untuk itu perlu diciptakan landasan yang kokoh dengan cara antara lain adanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri sarana produksi (pakan, bibit, obat-obatan), adanya kebijakan (undang-undang, peraturan-peraturan) yang mampu mengakomodasikan kepentingan semuapelaku di bidang peternakan, adanya institusi pemasaran yang dapat berperan mendorong meningkatnya daya serap konsumen terhadap hasil-hasil peternakan. Dalam mewujudkan visi tersebut, kita harus berpikir dan bertindak dalam kerangka industri.

Penutup
Untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang diperlukan beberapa perubahan pada tatanan birokrasi. Perubahan tatanan tersebut harus mengacu kepada perubahan-perubahan paradigma yang terjadi dewasa ini. Untuk mendukung perubahan tersebut, maka diperlukan SDM yang berkualitas baik. Perguruan tinggi sebagai lembaga utama mencetak dan menyediakan SDM bertanggungjawab dalam menghasilkan SDM yang bukan saja mampu memecahkan masalah pembangunan tetapi juga bermoral tinggi. Tangging jawab peningkatan SDM juga berada pada masyarakat pengguna (industri barang dan jasa, litbang dll) karena walau bagaimanapun perguruan tinggi berusaha mencetak SDM (lulusan) yang sesuai dengan kebutuhan pasar namun SDM tersebut belum memiliki ketrampilan yang memadai bagi masyarakat pengguna.
Peternakan sebagai salah satu faktor yang memberikan sumbangan kepada peningkatan kualitas SDM perlu ditingkatkan peranannya dalam era otonomi daerah. Diperlukan perubahan visi-misi dan strategi pada dunia peternakan agar peternakan mampu merupakan unsur pendukung bagi ketahanan pangan nasional sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara peternak kecil (yang mungkin tergabung dalam koperasi mandiri) dengan pengusaha besar untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang tangguh. Untuk hal ini diperlukan sistem agribisnis peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi.


[1] Disampaikan dalam kuliah umum pada Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary tanggal 26 Juni 2010


[1] Disampaikan dalam kuliah umum pada Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary tanggal 26 Juni 2010

About these ads

Actions

Information

13 responses

21 07 2010
Naga212Geni

sekedar blogwalking bro. info artikelnya menarik. ijin untuk menikmati sejenak. silahkan mengadakan kunjungan balik. ditunggu… :)
terima kasih dan salam kenal dari Wiro Sableng 212

22 07 2010
uripsantoso

Terima kasih naga 212 geni, saya tentu saja berkunjung. tq.

6 12 2010
Kerry Buchana

This weblog seems to recieve a large ammount of visitors. How do you advertise it? It offers a nice unique twist on things. I guess having something useful or substantial to give info on is the most important thing.

10 02 2011
ade

assalamu’alaikum . pa, saya dari fakultas peternakan smt.V tertarik dengan jurnal yang bapak buat ini. Rencananya saya akan melakukan penelitian terhadap suatu peternakan rakyat yang pada mulanya biasa saja dan sekarang sudah dapat menorehkan prestasi dan lain-lain (zero to hero). saya meminta izin untuk menggunakan jurnal ini sebagai referensi saya. dan aopabila ada referensi lain yangsekiranya mendukung, saya mohon bantuan dan masukannya pa. terimakasih .. as_138@yahoo.com..

9 05 2011
antique furniture

I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

8 08 2011
elementy kute

Thank you for useful information. Waiting for new posts.

26 08 2011
shemaletube

Lol! Very funny! I love your site!

6 04 2012
satriya

pak mohon ijin menggunakan jurnal bapak sebagai referensi tugas saya membuat paper tentang “pembangunan masyaraka melalui peternakan”. ini sangat membantu

28 06 2012
fransiskus teda

Pak mohon ijin bwt copy bahannya,untuk dijdikan tugas,,makash sbelumnya

17 09 2012
margaretha nurwati

pak mohon ijin untuk buat kelengkapan materi kuliah. trimakasih

17 09 2012
margaretha nurwati

transfer aplikasi praktis kepada pelaku praktisi peternakan mungkin akan mempersempit berbagai kesenjangan

2 05 2013
21 12 2013
EugeneBoal

Hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: