Uang Kuliah Tunggal, Komersialisasi Pendidikan Gaya Baru

28 08 2013

Mulai tahun 2013, semua perguruan tinggi negeri wajib melaksanakan kebijakan baru dari Direktorat Pendidikan Tinggi, yaitu apa yang dinamakan uang kuliah tunggal (UKT). Secara prinsip bahwa UKT dibayarkan satu kali setiap semester dan tidak ada biaya lagi yang akan dibebankan kepada mahasiswa. UKT ada 5 tingkat, yaitu dari UKT tinggal terendah dimana mahasiswa membayar UKT terendah (bisa Rp 0) sampai yang tertinggi. Setiap Program Studi pada suatu perguruan tinggi berbeda-beda nominal UKT. Secara umum, Program Studi IPA lebih mahal daripada Program Studi IPS. Selain itu, setiap perguruan tinggi wajib mengambil mahasiswa miskin — mahasiswa yang membayar UKT tingkat 1 — minimal sebesar 5%. Sejauh pengetahuan saya, UKT dihitung dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi, gaji pegawai dan dosen, biaya penyelenggaraan Tri Dharma PT — termasuk dana yang diperoleh dari luar PT dan Dikti dihitung — dll. dihitung. Hasil penghitungan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan besaran UKT. Nah oleh karena UKT ada 5 tingkatan, maka perguruan tinggi menghitung persentase jumlah mahasiswa yang harus ada pada setiap tingkat tersebut.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi sangat berat terutama bagi mereka yang memperoleh UKT pada tingkat 4-5. Bagaimana tidak UKT pada tingkat tertinggi (tingkat 5) misalnya besaran UKT sekitar 4x lipat dari biaya mahasiswa sebelum UKT diberlakukan (misalnya dibandingkan dengan tahun 2012). Penentuan besarnya UKT juga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Misalnya, seorang PNS yang suami isterinya golongan 2 di suatu perguruan tinggi sudah dikenakan UKT tertinggi. Kasus lain, seorang PNS golongan 3 yang isterinya tidak bekerja juga dikenakan UKT tertinggi. Penentuan biaya UKT di satu perguruan tinggi hanya didasarkan kepada gaji kotor yang diperoleh tanpa memperhitungkan beban yang ditanggung oleh suatu rumah tangga. Celakanya, dalam contoh kasus ini perguruan tinggi tersebut tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka dengan petugas penentu UKT, sehingga membuat masyarakat frustasi. Saya mendengar di beberapa perguruan tinggi membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka, sehingga setelah didiskusikan maka biaya UKT yang harus dibayarkan menjadi turun. Hal lain yang saya amati adalah kemungkinan ketidakjujuran masyarakat yang bekerja di sektor swasta, yaitu mereka yang bekerja mandiri seperti pedagang, petani dll. yang tidak ada catatan penghasilan yang tertulis. Mereka bisa saja menulis pendapatan  jauh di bawah yang sebenarnya, sehingga UKT mereka menjadi rendah. Untuk mengantisipasi kecurangan ini, beberapa perguruan tinggi telah mewajibkan masyarakat untuk melampirkan beberapa dokumen yang mungkin bisa dijadikan dasar penghitungan UKT seperti bukti pembayaran telpon, listrik, air dll. Dengan cara ini kejadian di atas dapat diminimalisasi. Sayangnya tidak semua perguruan tinggi melakukannya, sebab hal ini dianggap rumit.

Apakah setelah bayar UKT  mahasiswa tidak lagi dibebani  biaya lagi? Apakah setelah UKT diberlakukan layanan suatu perguruan tinggi menjadi lebih baik? Ternyata tidak demikian! Satu contoh, di satu perguruan tinggi mahasiswa baru masih dibebani biaya lain. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru masih dibabani biaya lain yang tidak sedikit jumlahnya. Loh, lalu apa artinya UKT itu? Ini membuat orang tua bingung. Mau protes, nanti jangan-jangan dampaknya anaknya dipersulit. Jangan-jangan nantinya mahasiswa dibebani biaya lain lagi oleh perguruan tinggi? Sudah biaya kuliah naik berlipat-lipat masih juga dibabani biaya lain. Pertanyaan berikutnya, apakah layanan terhadap mahasiswa menjadi lebih baik? Ternyata tidak selalu. Contohnya, layanan terhadap mahasiswa baru tidak menjadi lebih baik, malah menurun. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus dimana tahun lalu mahasiswa baru diberi makan, malah setelah UKT mereka tidak  diberi makan. Padahal  kegiatan itu dari pagi sampai sore. Layanan lainnya juga masih tetap seperti tahun lalu. Tidak ada perubahan apa-apa. Dengan biaya UKT yang tinggi itu seharusnya diikuti dengan peningkatan layanan terhadap mahasiswa agar mereka puas dan memperoleh apa yang seharusnya mereka terima secara optimal. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.

Dengan demikian, filosofi UKT  dengan 5 tingkatannya itu belum mampu direalisasikan pada tingkat praktek. Misalnya, kewajiban minimal 5% perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa miskin bisa kuliah. Bisa jadi perguruan tinggi hanya memfasilitasi kewajiban minimal itu, padahal maksudnya tentu saja tidak hanya 5% tapi bisa lebih dari itu yang diseimbangkan dengan jumlah mahasiswa mampu yang membayar UKT tinggi. Dengan demikian, akan dicapai keseimbangan, yaitu yang kaya mensubsidi yang miskin. Dalam prakteknya hal ini masih belum nyata terbukti. Yang dikeluhkan banyak masyarakat adalah naiknya biaya kuliah yang begitu drastis. Biaya UKT ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Contohnya, misalnya perguruan tinggi negeri dan swasta yang sama-sama diakreditasi A, ternyata swasta lebih murah Rp 2.000.000 per semesternya. Lebih-lebih di swasta biaya kuliah bisa dicicil. Kasus ini ternyata terjadi di banyak daerah. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa UKT — dalam prakteknya — itu merupakan bentuk lain dari komersialisasi pendidikan tinggi negeri. Mudah-mudahan pelaksanaan UKT ke depan menjadi lebih  baik sehingga: 1) terjadi keseimbangan yang optimal antara mahasiswa kaya dan miskin. Yang kaya mensubsidi yang miskin bisa terjadi secara maksimal. Dengan demikian kesempatan masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi terbuka lebar; 2) layanan akademik yang sesuai dengan standard nasional yang berlaku, sehingga mutu lulusan menjadi lebih baik secara nyata; 3) terjadinya peningkatan produk perguruan tinggi yang nyata, sehingga perguruan tinggi di Indonesia menjadi lebih berkompetitif di tingkat dunia.





Tragedi Uang Kuliah Tunggal

26 06 2013

Mulai tahun ini Uang Kuliah Tunggal  (UKT) diberlakukan bagi semua Perguruan Tinggi. Ada 5 tingkatan UKT dari Rp 0 sampai tingkat tertinggi. Tingkatan ini diberlakukan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga (orangtua) mereka. Perguruan Tinggi wajib mengakomodasi mahasiswa ekonomi lemah (tingkat 1) sebanyak minimal 5%.

Namun apa yang terjadi? Banyak mahasiswa dan orangtua yang terkejut melihat betapa tingginya biaya UKT. Betapa tidak! UKT yang dibebankan kepada mereka di luar dugaan. Misalnya untuk kasus Unib mereka yang mendapat UKT tertinggi mengeluh dan tidak jadi mendaftar ulang. Mereka tahunya Unib selama ini biaya SPP-nya hanya sekitar 1 juta per semester. Nah, ketika mereka membaca harus membayar Rp 3,9 juta per semester maka mereka menjadi terkejut. Akhirnya mereka tidak mendaftar ulang. Mereka berpendapat bahwa jika UKT sebesar itu lebih baik masuk ke Perguruan Tinggi Swasta, yang dianggapnya lebih murah. Toh sama saja sekarang antara swasta dan negeri. Kalau lulus sama mudahnya mencari pekerjaan. Apalagi kebanyakan PTS menerapkan kebijakan boleh mencicil. Untuk kasus di Bengkulu, dengan adanya UKT pada PTN jumlah mahasiswa baru di PTS Bengkulu meningkat drastis.  Salah satu kendala membayar UKT yang tinggi itu adalah masalah ekonomi keluarga yang pas-pasan. Jika UKT bisa dicicil mungkin sebagian masalah itu bisa diatasi, atau mungkin PTN diberi kewenangan untuk menentukan  range UKT yang sesuai dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Maksudnya PTN tidak harus memberlakukan 5 tingkat UKT. Misalnya untuk kasus di Bengkulu mungkin hanya sampai tingkat 3. Jika ini diperbolehkan mungkin juga bisa mengatasi masalah tersebut di atas. Kondisi di Bengkulu ini juga terjadi di PTN lain. Bahkan PTN yang notabene sudah terkenal juga merasa khawatir mengenai fenomena ini.

Jika ini tidak segera diantisipasi maka mahasiswa baru di PTN bisa menurun drastis. Diprediksi bisa mencapai 50%. Jika ini benar terjadi maka bisa menjadi tragedi yang tragis bagi PTN, sementara PTS memperoleh keuntungan yang drastis.  Penurunan jumlah mahasiswa baru ini akan berpengaruh terhadap penerimaan  dana masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Saya berharap para pemimpin PTN yang mengalami hal ini segera mencari solusi yang tepat agar tugas dan fungsi pokok PTN tidak terganggu. Saya pikir Menteri Pendidikan dan kebudayaan perlu mengevaluasi kebijakan UKT untuk PTN agar jumlah mahasiswa baru di PTN tidak turun drastis. Semoga!





Uang Kuliah Tunggal

18 12 2012

Mulai tahun 2013, mahasiswa baru tidak lagi dikenakan berbagai biaya selama kuliah sampai mereka lulus. Sebagai gantinya akan diterapkan uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal  adalah uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa cukup  satu kali dalam satu semester atau satu tahun. Setelah itu mahasiswa tidak dipungut biaya apapun lagi, sebab mereka sudah membayar semuanya di awal semester. Baguskah? Bagi mereka yang mampu barangkali tidak ada masalah, tapi bagi mereka yang tidak mampu akan merasa terbebani. Sebab, mereka harus membayar sekaligus di awal semester. Meskipun secara kumulatif uang kuliah tunggal itu tidak menaikkan biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa selama ini, namun dengan harus sekaligus membayar di awal semester akan terasa berat sekali.

Kebijakan uang kuliah tunggal ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan No. 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012. Untuk mengimplementasikan uang kuliah tunggal ini, semua perguruan tinggi negeri (PTN) pada tahun 2012 ini menghitung berapa uang kuliah untuk masing-masing program studi. Hasil perhitungan masing-masing PTN itu diusulkan ke Dirjen Dikti. Dirjen Dikti kemudian mengevaluasi dan kemudian menyetujui/menetapkan uang kuliah tunggal tersebut untuk masing-masing program studi selingkung PTN masing-masing. Konsekwensi dari kebijakan ini tentu saja untuk program studi yang sama akan mempunyai uang kuliah tunggal yang bermacam-macam bergantung kepada PTN yang bersangkutan. Read the rest of this entry »