Sasaran Kerja PNS (SKP) sebagai Pengganti DP3

20 01 2014

Mulai tahun 2014 penilaian PNS yaitu DP3 diganti dengan SKP menurut PP 46 Tahun 2011. Sementara petunjuk teknisnya juga telah diterbitkan yaitu Perka BKN no 1 tahun 2013. Meskipun demikian Perka BKN itu harus diterjemahkan lebih lanjut oleh institusi  agar operasional.

Sebagai contoh, untuk dosen contoh yang diberikan oleh BKN dalam Perka tersebut kurang menggambarkan  Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dosen. Dalam Perka tersebut hanya mencontohkan sebagian kecil tugas dosen. Jika contoh itu diterapkan begitu saja maka akan banyak dosen yang tidak bisa memperoleh SKP yang baik. Mengapa? Sebab ada poin-poin yang tidak semua dosen dapat dilaksanakannya. Contohnya adalah membimbing mahasiswa KKN. Jumlah mahasiswa KKN itu kan terbatas, maka tidak memungkinkan semua dosen menjadi pembimbing KKN. Lalu, tidak semua perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa KKN.  Jika membimbing KKN itu wajib ada, maka banyak dosen yang tidak mendapat nilai dari poin ini. Demikian pula membimbing seminar mahasiswa, membimbing skripsi, menguji skripsi dll. Tidak semua dosen memperoleh bimbingan, karena jumlah mahasiswa di Program Studi tertentu juga terbatas. Disamping itu dalam contoh yang dibuat oleh BKN itu kurang menggambarkan keseimbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, karena BKN lebih menekankan pada pendidikan & pengajaran.

Untuk itu, khusus untuk dosen SKP bisa disesuaikan dengan peraturan Beban Kerja Dosen (BKD) atau peraturan tentang Angka Kredit Dosen (AKD) yang tertuang dalam Permenpan no. 17 tahun 2013.  Lalu siapa yang berwenang untuk membuat aturan SKP itu, sebab dalam SKP juga ada angka kredit yang besarnya berbeda dengan aturan BKD dan AKD. Menurut saya institusi yang berwenang untuk membuat aturan angka kredit SKP adalah Dikti. Sayangnya sampai detik ini belum ada tanda-tanda Dikti membuatnya, padahal aturan SKP ini berlaku mulai tahun 2014.

Nah, sambil menunggu peraturan angka kredit SKP dari Dikti, sebaiknya setiap perguruan tinggi mencoba menjabarkan angka kredit SKP dengan mengacu pada contoh pada Perka BKN no 1 tahun 2013 khusus untuk dosen.

Kalau membaca contoh-contoh dalam Perka itu tampaknya perguruan tinggi bukan saja harus membuat angka kredit SKP untuk dosen, tapi juga untuk non-dosen, agar setiap PNS bisa mengisi SKP sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Berikut saya sajikan power point Petunjuk Teknis SKP dan contoh SKP. Semoga bermanfaat bagi pembaca.





Menggugat Perpres 88 Tahun 2013

19 12 2013

Remunerasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditandatangani oleh Presiden RI. Namun sayangnya, dosen tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima remunerasi dengan alasan bahwa dosen sudah menerima tunjangan sertifikasi. Suatu alasan yang dibuat-buat, sebab sertifikasi dan remunerasi adalah dua hal yang berbeda. Kalau dosen di lingkungan kementerian lain memperoleh remunerasi, mengapa di Kemendikbud tidak menerima? Kalau dosen di lingkungan kementerian lain memperoleh  remunerasi dari selisih nilai grade remunerasi dan tunjangan sertifikasi, mengapa di Kemendikbud tidak? Ini jelas pemerintah tidak menunjukkan keadilan! Dosen di satu sisi termasuk PNS sehingga kewajiban sebagai PNS harus dipenuhi termasuk kehadiran, di sisi lain dosen diperlakukan lain seperti tidak mendapat cuti tahunan dan tidak memperoleh remunerasi. Padahal dosen dituntut untuk   menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi seperti menghasilkan patent, artikel ilmiah berskala nasional dan internasional dsb.

Dosen adalah pelaku utama di perguruan tinggi, tetapi mengapa dosen selalu diperlakukan tidak adil? Karyawan yang notabene sebagai pelaku pendukung di perguruan tinggi malahan mendapat gaji yang jauh lebih besar daripada dosen. Guru besar yang notabene sebagai ikon perguruan tinggi dan dituntut menghasilkan produk-produk yang bermutu internasional menerima gaji yang jauh lebih rendah daripada Kepala Biro, sementara Lektor Kepala akan menerima gaji lebih rendah daripada Kepala Bagian, dst.

Kalau alasan dosen sudah menerima tunjangan profesi, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan:

1) apakah tunjangan profesi itu sudah senilai tunjangan remunerasi?

2) apakah sudah semua dosen menerima tunjangan profesi? Bukankah tunjangan itu diperoleh dengan susah payah dengan memenuhi kriteria tertentu? Bukankah dosen yang tidak memenuhi kinerja akan diputus tunjangan profesinya? Bukankah dosen yang sekolah juga diputus tunjangan profesinya?

3) Dosen dituntut berkinerja setinggi langit agar citra  Indonesia di dunia internasional terdongkrak tapi malahan  haknya tidak diperhatikan>

4) Bukankah dosen dan guru itu  merupakan garda terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu? Bukankah negara yang maju adalah negara yang mempunyai SDM yang bagus?

5) Bukankah dosen dituntut harus berpendidikan S3  untuk mencapai jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar?

6) dan masih banyak pertanyaan mengapa dosen diperlakukan kurang adil.

Bagi  mereka yang berpendapat bahwa dosen sudah menerima berbagai tunjangan, cobalah lihat besaran rupiahnya. Sangat kecil! Itu tidak sepadan dengan tugas dosen yang amat berat, yaitu mendidik dan mengajar, mengembangkan ilmu dan mengabdi kepada masyarakat. Oleh sebab itu wajarlah jika timbul petisi sebagai reaksi dari Perpres 88 tahun 2013.

Berikut  petisi dosen yang perlu didukung oleh semua dosen.

Petisi thd Perpres 88 2013

Bagi yang penasaran tentang Perpress 88 2013 dapat berkunjung disini.

Selain itu, petisi juga menggugat Perpress 65 Tahun 2007 mengenai tunjangan fungsional dosen. Memang kalau dilihat nilai rupiah dari perpres tersebut memang tidak masuk akal. Dosen yang berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi mendapat tunjangan fungsional yang rendah. Apalagi perpres itu sudah 7 tahun dan selama 7 tahun nilai rupiah semakin anjlok. Jadi rupiah dalam perpres tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini (tahun 2014). Tunjangan fungsional  sebagai guru besar (jenjang jabatan tertinggi dosen) hanya Rp 1.350.000,-/bulan. Tunjangan ini jauh lebih rendah dari Kepala Biro di suatu perguruan tinggi. Padahal karyawan dalam suatu perguruan tinggi fungsinya adalah sebagai SDM pendukung sementara pelaku utama adalah dosen.

Berikut saya sajikan perpres 65 tahun 2007! Perpres65-2007Tunjangan

Sebagai tambahan berikut saya sajikan tulisan M. Arifinal. yang dikirmkan kepada saya melalui e-mail.





Refleksi Pelatihan ALIHE Hari Kedua

13 11 2013

Hari ini adalah hari kedua saya mengikuti Alihe. Saya sangat terkesan terhadap cara pembelajaran yang dicontohkan oleh para instruktur. Mereka benar-benar mempraktekkan pembelajaran aktif. Mereka benar-benar mampu memotivasi saya dan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Saya tidak merasa bosan meskipun saya harus belajar dari jam 08.00 sampai jam 17.00. Sungguh suatu praktek pembelajaran aktif yang bagus. Saya termotivasi untuk berusaha mempraktekkan pembelajaran aktif pada matakuliah  yang saya asuh nanti setelah selesai pelatihan ini. Sebab banyak hal yang harus saya perbaiki dari proses belajar mengajar yang telah saya lakukan selama puluhan tahun menjadi dosen. Saya menjadi sadar bahwa saya harus selalu memperbaiki Proses belajar mengajar saya, sehingga saya bukan saja hanya berperan sebagai pengajar  namun juga sebagai pendidik. Saya sadar saya harus memperbaiki proses belajar mengajar saya secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi mahasiswa, perkembangan teknologi pembelajaran, kondisi fasilitas yang tersedia. Dengan demikian saya mampu mengembangkan metode belajar mengajar sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Read the rest of this entry »





Refleksi Pelatihan ALIHE Hari Pertama

13 11 2013

Pada hari pertama saya mengikuti pelatihan ALIHE paling tidak saya mendapat penyegaran mengenai metode pembelajaran yang pernah saya ikuti beberapa puluh tahun yang lalu. Saya diingatkan kembali kepada beberapa hal antara lain bagaimana seharusnya dosen  mengajar dan memotivasi mahasiswa agar apa yang disampaikan oleh saya dapat dengan mudah dikuasai oleh mahasiswa. Meskipun apa yang disampaikan dalam pelatihan itu beberapa hal sudah saya praktekkan namun pada dasarnya saya memperoleh atau diingatkan kembali beberapa poin penting yang saya lupakan. Dengan demikian, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki  metode belajar-mengajar saya di semester-semester berikutnya.

Pembelajaran itu bukan sekadar transfer ilmu, tetapi yang lebih penting lagi adalah mendidik bagaimana mahasiswa itu mempunyai moral yang mulia. IQ hanyalah memberikan sedikit kontribusi pada kesuksesan mahasiswa, hanya berkisar antara 5-20%. Selebihnya adalah EQ, SQ & kecerdasan sosial dan kecerdasan kinetestik. Saya sangat setuju itu. Dalam pembelajaran yang saya praktekkan selama ini juga telah menyelipkan nilai-nilai moral. Hal ini bertujuan mengingatkan kepada mahasiswa agar tidak terjebak hanya kepada pencapaian nilai tertinggi, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjadi insan yang cerdas secara menyeluruh. Read the rest of this entry »





Uang Kuliah Tunggal, Komersialisasi Pendidikan Gaya Baru

28 08 2013

Mulai tahun 2013, semua perguruan tinggi negeri wajib melaksanakan kebijakan baru dari Direktorat Pendidikan Tinggi, yaitu apa yang dinamakan uang kuliah tunggal (UKT). Secara prinsip bahwa UKT dibayarkan satu kali setiap semester dan tidak ada biaya lagi yang akan dibebankan kepada mahasiswa. UKT ada 5 tingkat, yaitu dari UKT tinggal terendah dimana mahasiswa membayar UKT terendah (bisa Rp 0) sampai yang tertinggi. Setiap Program Studi pada suatu perguruan tinggi berbeda-beda nominal UKT. Secara umum, Program Studi IPA lebih mahal daripada Program Studi IPS. Selain itu, setiap perguruan tinggi wajib mengambil mahasiswa miskin — mahasiswa yang membayar UKT tingkat 1 — minimal sebesar 5%. Sejauh pengetahuan saya, UKT dihitung dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi, gaji pegawai dan dosen, biaya penyelenggaraan Tri Dharma PT — termasuk dana yang diperoleh dari luar PT dan Dikti dihitung — dll. dihitung. Hasil penghitungan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan besaran UKT. Nah oleh karena UKT ada 5 tingkatan, maka perguruan tinggi menghitung persentase jumlah mahasiswa yang harus ada pada setiap tingkat tersebut.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi sangat berat terutama bagi mereka yang memperoleh UKT pada tingkat 4-5. Bagaimana tidak UKT pada tingkat tertinggi (tingkat 5) misalnya besaran UKT sekitar 4x lipat dari biaya mahasiswa sebelum UKT diberlakukan (misalnya dibandingkan dengan tahun 2012). Penentuan besarnya UKT juga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Misalnya, seorang PNS yang suami isterinya golongan 2 di suatu perguruan tinggi sudah dikenakan UKT tertinggi. Kasus lain, seorang PNS golongan 3 yang isterinya tidak bekerja juga dikenakan UKT tertinggi. Penentuan biaya UKT di satu perguruan tinggi hanya didasarkan kepada gaji kotor yang diperoleh tanpa memperhitungkan beban yang ditanggung oleh suatu rumah tangga. Celakanya, dalam contoh kasus ini perguruan tinggi tersebut tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka dengan petugas penentu UKT, sehingga membuat masyarakat frustasi. Saya mendengar di beberapa perguruan tinggi membuka peluang bagi masyarakat untuk bertatap muka, sehingga setelah didiskusikan maka biaya UKT yang harus dibayarkan menjadi turun. Hal lain yang saya amati adalah kemungkinan ketidakjujuran masyarakat yang bekerja di sektor swasta, yaitu mereka yang bekerja mandiri seperti pedagang, petani dll. yang tidak ada catatan penghasilan yang tertulis. Mereka bisa saja menulis pendapatan  jauh di bawah yang sebenarnya, sehingga UKT mereka menjadi rendah. Untuk mengantisipasi kecurangan ini, beberapa perguruan tinggi telah mewajibkan masyarakat untuk melampirkan beberapa dokumen yang mungkin bisa dijadikan dasar penghitungan UKT seperti bukti pembayaran telpon, listrik, air dll. Dengan cara ini kejadian di atas dapat diminimalisasi. Sayangnya tidak semua perguruan tinggi melakukannya, sebab hal ini dianggap rumit.

Apakah setelah bayar UKT  mahasiswa tidak lagi dibebani  biaya lagi? Apakah setelah UKT diberlakukan layanan suatu perguruan tinggi menjadi lebih baik? Ternyata tidak demikian! Satu contoh, di satu perguruan tinggi mahasiswa baru masih dibebani biaya lain. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru masih dibabani biaya lain yang tidak sedikit jumlahnya. Loh, lalu apa artinya UKT itu? Ini membuat orang tua bingung. Mau protes, nanti jangan-jangan dampaknya anaknya dipersulit. Jangan-jangan nantinya mahasiswa dibebani biaya lain lagi oleh perguruan tinggi? Sudah biaya kuliah naik berlipat-lipat masih juga dibabani biaya lain. Pertanyaan berikutnya, apakah layanan terhadap mahasiswa menjadi lebih baik? Ternyata tidak selalu. Contohnya, layanan terhadap mahasiswa baru tidak menjadi lebih baik, malah menurun. Contohnya dalam penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus dimana tahun lalu mahasiswa baru diberi makan, malah setelah UKT mereka tidak  diberi makan. Padahal  kegiatan itu dari pagi sampai sore. Layanan lainnya juga masih tetap seperti tahun lalu. Tidak ada perubahan apa-apa. Dengan biaya UKT yang tinggi itu seharusnya diikuti dengan peningkatan layanan terhadap mahasiswa agar mereka puas dan memperoleh apa yang seharusnya mereka terima secara optimal. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.

Dengan demikian, filosofi UKT  dengan 5 tingkatannya itu belum mampu direalisasikan pada tingkat praktek. Misalnya, kewajiban minimal 5% perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa miskin bisa kuliah. Bisa jadi perguruan tinggi hanya memfasilitasi kewajiban minimal itu, padahal maksudnya tentu saja tidak hanya 5% tapi bisa lebih dari itu yang diseimbangkan dengan jumlah mahasiswa mampu yang membayar UKT tinggi. Dengan demikian, akan dicapai keseimbangan, yaitu yang kaya mensubsidi yang miskin. Dalam prakteknya hal ini masih belum nyata terbukti. Yang dikeluhkan banyak masyarakat adalah naiknya biaya kuliah yang begitu drastis. Biaya UKT ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Contohnya, misalnya perguruan tinggi negeri dan swasta yang sama-sama diakreditasi A, ternyata swasta lebih murah Rp 2.000.000 per semesternya. Lebih-lebih di swasta biaya kuliah bisa dicicil. Kasus ini ternyata terjadi di banyak daerah. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa UKT — dalam prakteknya — itu merupakan bentuk lain dari komersialisasi pendidikan tinggi negeri. Mudah-mudahan pelaksanaan UKT ke depan menjadi lebih  baik sehingga: 1) terjadi keseimbangan yang optimal antara mahasiswa kaya dan miskin. Yang kaya mensubsidi yang miskin bisa terjadi secara maksimal. Dengan demikian kesempatan masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan tinggi menjadi terbuka lebar; 2) layanan akademik yang sesuai dengan standard nasional yang berlaku, sehingga mutu lulusan menjadi lebih baik secara nyata; 3) terjadinya peningkatan produk perguruan tinggi yang nyata, sehingga perguruan tinggi di Indonesia menjadi lebih berkompetitif di tingkat dunia.





EKSISTENSI KARYA TULIS ILMIAH BAGI MAHASISWA

19 07 2013

Oleh: Drs. Purwadi Eka Tjahjono, MA

Pendahuluan
Judul makalah ini sedikit berbeda dengan yang ditentukan oleh Panitia Kegiatan pelatihan Metodologi Penulisan Karya Tulis Mahasiswa Bidang IPS Tahun 2008, yaitu Hakekat Karya Tulis Mahasiswa. Pengertian terminologi hakekat secara sederhana adalah intisari yang mendasari untuk adanya sesuatu. Dalam pemikiran filsafat modern terminologi hakekat seringkali diidentikkan pada kondisi yang statis, terutama jika dihubungkan dengan aktifitas kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut kemudian penulis mengubah judul makalah menjadi Eksisfensl Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa. Ter:minologi eksistensi atau yang kemudian diindonesiakan menjadi keberadaan, lebih memiliki makna yang fungsional, dinamis dan relasional, jika dihubungkan dengan aktifitas kiehilupan manusia. Penjelasan hubungan antara karya tulis ilmiah dengan mahasiswa dalam makalah ini, akan diawali dengan salah satu pengertian tentang manusia yaitu animal symbolicum’
Menurut Cassirer (1987:36-40) manusia adalah animal symbolicum atau
binatang yang mengenal simbol atau lambang-lambang sebagai tumpuan bagi
peradabannya. Salah satu lambang yang telah berhasil diciptakan manusia,
dalam proses evolusi kebudayaannya adalah huruf. Manusia sudah lama
menciptakan huruf, diawali di wilayah Mesir kuno sekitar tahun 2700 SM
(www.ms.wikipedia.org). Huruf merupakan simbol atau lambang bunyi. Kemudian dengan menggunakan kecerdasannalarnya,manusia membuat
kaidah-kaidah (aturan-aturan) untuk menyusun huruf menjadi kata, sehingga
rangkaian huruf-huruf tersebut lalu mempunyai arti. Semenjak manusia
mengenal dan mengembangkan tradisi menulis dan membaca, perkembangan
sistem pengetahuan yang dimiliki  menjadi semakin pesat kemajuannya. Tradisi menulis sangat menguntungkan dan mempermudah manusia mencatat segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya maupun yang dialami sendiri, baik secara individual maupun kolektif di dalam kehidupannya.

Selengkapnya.





Tragedi Uang Kuliah Tunggal

26 06 2013

Mulai tahun ini Uang Kuliah Tunggal  (UKT) diberlakukan bagi semua Perguruan Tinggi. Ada 5 tingkatan UKT dari Rp 0 sampai tingkat tertinggi. Tingkatan ini diberlakukan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga (orangtua) mereka. Perguruan Tinggi wajib mengakomodasi mahasiswa ekonomi lemah (tingkat 1) sebanyak minimal 5%.

Namun apa yang terjadi? Banyak mahasiswa dan orangtua yang terkejut melihat betapa tingginya biaya UKT. Betapa tidak! UKT yang dibebankan kepada mereka di luar dugaan. Misalnya untuk kasus Unib mereka yang mendapat UKT tertinggi mengeluh dan tidak jadi mendaftar ulang. Mereka tahunya Unib selama ini biaya SPP-nya hanya sekitar 1 juta per semester. Nah, ketika mereka membaca harus membayar Rp 3,9 juta per semester maka mereka menjadi terkejut. Akhirnya mereka tidak mendaftar ulang. Mereka berpendapat bahwa jika UKT sebesar itu lebih baik masuk ke Perguruan Tinggi Swasta, yang dianggapnya lebih murah. Toh sama saja sekarang antara swasta dan negeri. Kalau lulus sama mudahnya mencari pekerjaan. Apalagi kebanyakan PTS menerapkan kebijakan boleh mencicil. Untuk kasus di Bengkulu, dengan adanya UKT pada PTN jumlah mahasiswa baru di PTS Bengkulu meningkat drastis.  Salah satu kendala membayar UKT yang tinggi itu adalah masalah ekonomi keluarga yang pas-pasan. Jika UKT bisa dicicil mungkin sebagian masalah itu bisa diatasi, atau mungkin PTN diberi kewenangan untuk menentukan  range UKT yang sesuai dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Maksudnya PTN tidak harus memberlakukan 5 tingkat UKT. Misalnya untuk kasus di Bengkulu mungkin hanya sampai tingkat 3. Jika ini diperbolehkan mungkin juga bisa mengatasi masalah tersebut di atas. Kondisi di Bengkulu ini juga terjadi di PTN lain. Bahkan PTN yang notabene sudah terkenal juga merasa khawatir mengenai fenomena ini.

Jika ini tidak segera diantisipasi maka mahasiswa baru di PTN bisa menurun drastis. Diprediksi bisa mencapai 50%. Jika ini benar terjadi maka bisa menjadi tragedi yang tragis bagi PTN, sementara PTS memperoleh keuntungan yang drastis.  Penurunan jumlah mahasiswa baru ini akan berpengaruh terhadap penerimaan  dana masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Saya berharap para pemimpin PTN yang mengalami hal ini segera mencari solusi yang tepat agar tugas dan fungsi pokok PTN tidak terganggu. Saya pikir Menteri Pendidikan dan kebudayaan perlu mengevaluasi kebijakan UKT untuk PTN agar jumlah mahasiswa baru di PTN tidak turun drastis. Semoga!





Resahnya Penyelenggara Prodi Pasca Sarjana

5 06 2013

Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana memasuki babak baru. Hal ini dimotori oleh keluarnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 04 tahun 2013. Dalam surat edaran tersebut dicantumkan bahwa bagi PNS yang akan studi lanjut surat tugas atau izin belajar dapat dikeluarkan  dengan syarat PNS tersebut studi lanjut pada Prodi dengan akreditasi minimal B.

Ketentuan inilah yang paling menggelisahkan banyak perguruan tinggi yang Prodi Pascanya masih C atau bahkan belum terakreditasi. Dalam surat edaran tersebut tidak ada masa transisi alias berlaku sejak ditetapkan surat edaran tersebut. Akibat dari surat edaran ini segera terlihat jelas di beberapa Prodi di berbagai perguruan tinggi. Banyak PNS yang tidak jadi mendaftar untuk studi lanjut, sebab jika melanggar ketentuan itu maka ijazahnya (gelar akademiknya) tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk penyesuaian pangkat atau kenaikkan jabatan. Dengan demikian banyak Prodi Pasca yang menurun minat mahasiswanya atau bahkan terancam gulung tikar.

Saya mempunyai beberapa kiat bagaimana mengatasi problema tersebut, yaitu:

1) Jika memungkinkan, segera mengajukan akreditasi ke BAN-PT. Ini bisa dilakukan oleh Prodi-prodi yang sudah memenuhi syarat untuk diakreditasi atau untuk peningkatan peringkat akreditasi.

2) Ketentuan tersebut berlaku bagi PNS. Jadi bagi yang bukan PNS surat edaran tersebut tidak berlaku. Jadi, para pengelola Pasca Sarjana dapat menjaring calon mahasiswa non PNS seperti pegawai swasta, wirausahawan, sarjana yang baru lulus, para politikus dll. yang hendak melanjutkan studinya. Potensi ini cukup besar, sebab tidak semua calon mahasiswa punya kesempatan kuliah jauh dari tempat kerjanya.

3) atau lakukan kombinasi dari kedua saran saya di atas.

4) ubah strategi promosi disesuaikan dengan karakteristik calon mahasiswa.

5) perluas jangkauan promosi.

Saya tidak tahu apa latar belakang Menteri mengeluarkan surat edaran tersebut. Saya harap ketentuan pada surat edaran itu diberi satu ayat yaitu bagi Prodi Pasca yang belum memenuhi syarat diberi masa transisi. Dan pada masa transisi itu, lulusan Prodi tersebut masih diakui dan juga masih boleh menerima mahasiswa. Masa transisi ini penting agar Prodi Pasca tersebut dapat segera berbenah diri.