PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

7 04 2012


OLEH : DICKY ERLANGGA

PASCA SARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU

ABSTRAK

Akhir-akhir ini isu lingkungan menjadi isu pokok dalam berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun bila pembangunan tersebut memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka dapat menyelamatkan lingkungan dan  mengurangi dampak fatalitas bencana. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan penyelenggara infrastruktur jalan dan jembatan wajib menyelenggarakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta infrastruktur jalan dan jembatan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataan di lapangan aspek lingkungan masih kurang diperhatikan, baik pihak proyek sebagai pemilik (owner) maupun penyedia jasa (kontraktor).

Artikel ini merupakan hasil telaah pustaka yang bersumber dari literatur ilmiah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan aspek-aspek lingkungan yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholder) akan lebih peduli terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan selain akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga turut melestarikan lingkungan.

Secara umum kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan operasi serta pemeliharaan. Setiap tahapan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dalam tahap perencanaan pembangunan jalan dan jembatan supaya rute (trase) jalan dan jembatan tidak melalui daerah konservasi serta dalam pelaksanaan dan pengoperasian serta pemeliharaannya haruslah seminimal mungkin gangguannya terhadap lingkungan, baik flora dan fauna maupun masyarakat sekitarnya.

Kata kunci : infrastruktur jalan dan jembatan, stakeholder,  lingkungan

Baca selengkapnya disini.





UPAYA PELESTARIAN POPULASI HARIMAU SUMATERA SECARA MENYELURUH ¹

5 03 2012

 Oleh : Said Jauhari ²

Abstrak 

      Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatraensis) adalah salah satu satwa yang dilindungi Undang-undang dan terancam punah. Di Indonesia memiliki tiga jenis harimau antara lain Harimau Sumatera, Harimau Jawa dan Harimau Bali. Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) dan Harimau Bali (Panthera tigris Balica) sudah dinyatakan punah. Harimau Bali dinyatakan punah sejak tahun 1950-an, sedangkan Harimau Jawa dinyatakan punah sejak tahun 1970-an dan saat ini jenis kucing besar hanya Harimau Sumatera yang masih tersisa.

Populasi Harimau Sumatera di alam kian menurun diakibatkan kondisi habitat yang terus terganggu. Hutan primer dan sekunder merupakan habitat harimau, keberadaan kedua jenis hutan tersebut sulit ditemukan saat ini. Data terakhir jumlah populasi Harimau Sumatera di alam berkisar antara 400 sampai dengan 500 ekor saja yang habitatnya mulai dari Aceh sampai dengan Lampung.

Habitat Harimau Sumatera semakin menyempit dan kadangkala keluar dari habitatnya sehingga terjadi konflik antara manusia dan satwa liar (harimau). Penangan harimau bermasalah ini perlu dilakukan secara konprehensif dan melibatkan semua pihak dengan tujuan utama adalah harimau yang mengalami konflik harus terselamatkan.

Salah satu pendekatan konservasi dalam penanganan harimau bermasalah adalah membangun areal rehabilitasi harimau sumatera di habitat alam yang dikelola secara insentif sehingga satwa tersebut dapat berkembang biak secara semi alamiah. Sistem pengelolaan ini disebut dengan “Sumatran Tiger Centre” atau Pusat Perlindungan Harimau penyebab konflik. Tiger Centre ini bermanfaat sebagai koridor buatan yang menghubungkan populasi-populasi yang terfragmentasi sehingga terjadi komunikasi diantara populasi, juga sebagai tempat untuk merehabilitasi harimau penyebab konflik dengan manusia.

Kata Kunci : Hutan, Harimau Sumatera, Panthera tigris sumatraensis, konservasi Read the rest of this entry »





PENGUJIAN DAYA LAPUK SERASAH DAUN BEBERAPA JENIS TANAMAN KEHUTANAN DENGAN EFFECTIVE MICROORGANISMS

4 03 2011

Oleh: Johan. M. Matinahoru

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, Poka Ambon 97233

Abstract

In general nutrient  sources of forest ecosystem are from weathering process of  rocks and organic materials of plants.  In reality,  forest has ability to produce litters for itself nutrients need, however the main problem in the natural process of nutrients supply in forest is the duration of weathering process.  Effective Microorganism (EM) has been known as  biotechnology product can be used to increase weathering process of forest litters because it increases the work activity of the soil microorganisms.

The results of the research showed that  application of  the  effective microorganism  decreased 50 % duration of  natural weathering process  of litters from Sengon, Nak and Eukaliptus. The research had also showed that if increase the volume and concentration of the effective microorganism will increase the speed of the weathering process, and the weathering speed is depended on the  C/N ratio of the plant species.  Plants with the lowest  C/N ratio  had the higher speed of weathering process than plants with the highest C/N ratio.

Keywords : Sengon, Nak, Eukaliptus, pelapukan, effective microorganism. Read the rest of this entry »





PROBLEMATIKA LINGKINGAN HIDUP DAN SOLUSINYA DI PROPINSI SUMATERA BARAT

5 02 2011

Oleh : Frenadin Adegustara (PSLH UNAND)

  1. A. PENDAHULUAN

Problematika lingkungan hidup di Propinsi Sumatera Barat tidak bisa dilihat dari aspek perubahan lingkungan hidup secara fisik saja, namun komitmen dan tindakan nyata dari Pemerintah serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Daerah mempunyai pengaruh besar munculnya berbagai masalah di bidang lingkungan hidup.

Kelembagaan dan kewenangannya dalam mengurus lingkungan hidup yang ada pada beberapa daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat belum mampu secara optimal. Sosok kelembagaan yang ada memberikan keterbatasan dalam wewenangnya untuk mengurus masalah lingkungan hidup. Tidak terdapatnya keseragamannya nomenklatur kelembagaan lingkungan hidup, termasuk kewenangan dan penempatan posisinya dalam struktur organisasi perangkat daerah semakin memperkuat dugaan “formalitas (pemenuhan suatu norma – peraturan perundang-udangan) berkenaan dengan urusan lingkungan hidup itu dikelola oleh Daerah.”

Kementrian Lingkungan Hidup telah memberikan solusinya melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, namun masih tetap ada pengabaian terhadapnya. Masih saja ada kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang berada pada struktur Sekretariat Daerah, bahkan ada yang menggabungkan urusan lingkungan hidup dengan urusan sektoral, misalnya Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup pada Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Solok Selatan. Read the rest of this entry »





PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP NYAMUK ANOPHELES PADA PROSES TRANSMISI MALARIA

13 01 2011

EKO SAPUTRA

PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

ABSTRAK

Malaria adalah salah satu penyakit yang mempunyai penyebaran luas, sampai saat ini malaria menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Vektor malaria adalah nyamuk anopheles. Tujuan penulisan ini membahas faktor lingkungan terhadap nyamuk anopheles pada proses transmisi malaria. Lingkungan fisik meliputi suhu, kelembaban nisbi udara, hujan, ketinggian, angin, sinar matahari dan arus air. Lingkungan biologik keberadan tumbuh-tumbuhan yang dapat mempengaruhi nyamuk anopheles. Lingkungan sosial budaya berupa kebiasaan dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Lingkungan fisik, biologik dan sosial budaya mempengaruhi terhadap proses transmisi malaria.

Kata kunci: Malaria, Anopheles, Lingkungan Read the rest of this entry »





PENGUJIAN DAYA LAPUK SERASAH DAUN BEBERAPA JENIS TANAMAN KEHUTANAN DENGAN EFFECTIVE MICROORGANISMS

3 12 2010

Johan. M. Matinahoru

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Poka Ambon 97233

Abstract

In general nutrient  sources of forest ecosystem are from weathering process of  rocks and organic materials of plants.  In reality,  forest has ability to produce litters for itself nutrients need, however the main problem in the natural process of nutrients supply in forest is the duration of weathering process.  Effective Microorganism (EM) has been known as  biotechnology product can be used to increase weathering process of forest litters because it increases the work activity of the soil microorganisms.

The results of the research showed that  application of  the  effective microorganism  decreased 50 % duration of  natural weathering process  of litters from Sengon, Nak and Eukaliptus. The research had also showed that if increase the volume and concentration of the effective microorganism will increase the speed of the weathering process, and the weathering speed is depended on the  C/N ratio of the plant species.  Plants with the lowest  C/N ratio  had the higher speed of weathering process than plants with the highest C/N ratio.

Keywords : Sengon, Nak, Eukaliptus, pelapukan, effective microorganism.

Read the rest of this entry »





DAMPAK IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) TERHADAP EKOSISTEM PULAU KECIL DI MALUKU

19 10 2010

Johan. M. Matinahoru

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon

1. PENDAHULUAN

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sebuah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor   35/Kpts/1996. Latar belakang diterbitkannya keputusan Menteri ini adalah untuk memanfaatan kayu-kayu hasil land-clearing pada lahan-lahan hutan yang dikonversi untuk tujuan perkebunan, transmigrasi, HTI dan lain-lain.

Sudah 10 tahun implementasi dari Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dan  belum ada suatu evaluasi terhadap dampak dari pada pelaksanaannya. Namun dari beberapa penelitian menunjukan bahwa ada terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi SK tersebut, dan akibat-akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem hutan maupun kerugian di pihak masyarakat pemilik lahan hutan.

Beberapa penyimpangan yang dapat teridentifikasi di lapangan adalah  : (1). Hampir 50 % pengusaha menjalankan IPK pada lahan-lahan hutan produksi dan bukan pada lahan hutan konversi, (2). Hampir 100 % pengusaha yang menjalankan IPK pada lahan hutan milik masyarakat adalah membohongi masyarakat dengan janji-janji kosong berupa penanaman  kembali  lahan  mereka  dengan  tanaman  perkebunan, atau

dengan hanya  melakukan  ganti rugi yang murah yaitu Rp 10.000 sampai Rp 20.000/pohon yang ditebang.

Kondisi seperti ini telah mendorong kerusakan hutan yang hebat di Maluku, terutama karena banyak Kabupaten baru yang umumnya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara eksploitasi hutan melalui IPK.  Pada hal Maluku adalah provinsi yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga hutan merupakan satu-satunya penyangga utama bagi keselamatan pulau dan kelestarian plasma nuftahnya. Karena itu kebijakan-kebijakan eksploitasi hutan di Maluku harus jauh lebih ketat dan bukan mudah prosesnya seperti IPK. Read the rest of this entry »





ILLEGAL LOGGING DI PULAU KECIL KASUS DI PROVINSI MALUKU

14 10 2010

Johan. M. Matinahoru

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon

Illegal logging di Maluku mencapai 500.000 – 700.000 m3/tahun dengan taksiran nilai  kerugian di pihak pemerintah sebesar Rp 10 milliar/tahun.  Selain itu illegal logging juga mempengaruhi kestabilan ekosistem hutan pada banyak pulau-pulau kecil di Maluku.  Terjadinya illegal logging di Maluku disebabkan oleh beberapa faktor utama yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mafia Penyelundupan Kayu

Ada mafia bermodal besar yang mempraktekkan illegal logging di Indonesia Bagian Timur, termasuk di provinsi Maluku.  Hasil pantauan lapangan menunjukan bahwa mafia tersebut memiliki backing keamanan berupa aparat TNI/POLRI dalam menjalankan operasi penyelundupan kayu. Pusat mafia di perkirakan berada di Surabaya (Jawa Timur), sesuai hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat  dalam jaringan mafia dimaksud.  Hampir pada tiap bulan di propinsi Maluku ada terjadi penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengangkut kayu hasil illegal logging tersebut di perairan provinsi Maluku oleh satuan operasi keamaan laut (TNI Angkatan Laut Armada Timur Read the rest of this entry »





DAMPAK PERLADANGAN BERPINDAH BAGI KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN

13 10 2010

Johan  M. Matinahoru

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon

Maluku merupakan provinsi yang terdiri dari 632 pulau kecil dan hanya 4 pulau berukuran sedang yaitu pulau  Seram, Buru, Yamdena dan  Wetar.  Mayoritas penduduk Maluku yaitu kira-kira 80 % bertani, 15 % merupakan nelayan dan sisanya adalah pegawai, pedagang dan buruh.

Mayoritas dari penduduk yang bertani di Maluku yaitu kira-kira 70 %  merupakan peladang berpindah, dan  kondisi ini karena perladangan berpindah merupakan suatu warisan kegiatan dari nenek moyang petani, dan nampaknya akan sulit diatasi jika tidak ada kemauan pemerintah untuk pengendaliannya.  Perladangan berpindah adalah sebuah sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder.   Secara umum peladang di Maluku membuka areal hutan untuk berladang karena alasan kesuburan tanah.  Hal ini karena secara umum para  peladang berpendapat bahwa hutan memiliki tanah yang subur sehingga hasil ladang yang dicapai akan lebih tinggi.             Kerusakan ekosistem pulau kecil di Maluku  secara umum disebabkan oleh 3 hal pokok, yaitu perladangan berpindah, eksploitasi hutan oleh pengusaha hutan  dan kebakaran hutan.           Namun demikian perladangan berpindah memiliki kontribusi kerusakan ekosistem cukup signifikan karena pada pulau-pulau yang berukuran relatif kecil, disana tidak ada aktivitas pengusahaan hutan.  Selain itu perladangan berpindah dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya pada musim kemarau.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran dimana-mana karena dipicuh oleh aktivitas perladangan. Read the rest of this entry »





PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) SECARA HAYATI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

8 09 2010

Oleh:

Edi Gunawan

Abstrak

Orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan serta meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia dalam produksi pertanian, sehingga penerapan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Pelaksanaan program pengendalian hama terpadu (Integreted Pest Management) merupakan langkah yang sangat strategis dalam kerangka tuntutan tersebut, karena aman dikonsumsi, menjaga kelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Salah satu komponen pengendalian hama terpadu (PHT) ini yang sesuai untuk menunjang pertanian berkelanjutan adalah pembangunan pertanian secara hayati karena pengendalian ini lebih selektif (tidak merusak organisme yang berguna dan manusia) dan lebih berwawasan lingkungan. Pengendalian hayati sangat besar pada tingkat laboratorium dan rumah kaca, namun hanya sebagian kecil saja yang telah dimanfaatkan di tingkat lapangan dalam skala ekonomi. Hal ini tidak perlu menjadi alasan untuk menyatakan bahwa prospek pengendalian hayati dalam praktek kecil atau kurang relevan. Prospek keanekaragaman dari mikrooragnisme yang antagonistik dan kekayaan sumberdaya alam di Indonesia, sebenarnya menjanjikan peluang yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengendalian hayati penyakit tanaman. Read the rest of this entry »





KAJIAN KUALITAS AIR TANAH DITINJAU DARI PARAMETER BAKTERI Escherichia Coli (E. coli)

8 09 2010

Disusun oleh : BAYU PANJI AJI

PROGRAM PASCA SARJANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

INTISARI

Penurunan kualitas air tanah yang terjadi di daerah penelitian menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu tercemarnya air oleh bakteri golongan Coliform, permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola hidup masyarakat. Pencemaran dan Penurunan kualitas air tanah disebabkan oleh buangan limbah domestik yang meningkat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kepadatan penduduk, aktifitas penduduk, sistem sanitasi/sistem pembuangan limbah rumah tangga serta jumlah bakteri golongan Coliform yang terkandung dalam air tanah pada sumur sampel di daerah penelitian serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Penelitian dilaksanakan dengan cara pengujian di laboratorium, observasi lokasi, kuisioner, serta wawancara. Metode uji yang digunakan untuk parameter jumlah bakteri E. coli menggunakan metode uji APHA 9221-B Ed. 20-1998, dengan perhitungan jumlah bakteri E. coli menggunakan Tabel Most Probable Number (MPN). Pengambilan sampel dilakukan pada sejumlah titik sampel  pada waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk kuisioner menggunakan analisa sensus.

Hasil penelitian dan pemeriksaan untuk bakteri golongan coliform di daerah penelitian, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi titik sampel dengan jumlah bakteri E. coli adalah aktifitas penduduk, pembuangan limbah rumah tangga melalui saluran pembuangan limbah penduduk, dan juga konstruksi ring sumur.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan penanganan yang khusus baik oleh masyarakat maupun pemerintah agar dapat terciptanya kualitas air tanah yang memenuhi standar kualitas sanitasi, baku mutu lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran kualitas air tanah tersebut. Read the rest of this entry »





DAMPAK KEBAKARAN HUTAN BAGI KESEHATAN MANUSIA

8 09 2010

Oleh : RICI SUGIANTO

Program Pasca Sarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

A b s t r a k

Indonesia  mempunyai  luas  hutan  yang  menempati  urutan  ke  tiga dunia  setelah  Brasil  dan  Zaire.  Luas  hutan  Indonesia  kini  diperkirakan mencapai  120,35  juta  ha,  atau  63  persen  luas  daratan  (Herdiman,  2003). Hutan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu merupakan salah satu  sumber daya alam yang penting bagi  Indonesia. Dengan  sumber yang cukup  tinggi  bagi  pendapatan  ekspor,  lapangan  kerja,  serta  sumber pendapatan masyarakat  lokal,  namun  demikian  saat  ini  semakin  terancam akibat sering terjadinya kebakaran hutan dari tahun ke tahun. Kebakaran  hutan merupakan  salah  satu  sebab  degradasi  hutan  dan terbukti menimbulkan  dampak merugikan di  bidang  kesehatan dan bidang-bidang  lainnya,   dan  pada berbagai    aspek baik ekonomi,  ekologi, maupun sosial. serta berskala lokal, nasional, internasional, regional, dan global.

Penulisan karya tulis  ini  bertujuan  untuk mencermati  kasus  kebakaran hutan  di  Indonesia  yang  terjadi  dari  tahun  1998-2005,  mencakup  tingkat kebakaran hutan yang terjadi, penyebab kebakaran hutan, dampak terhadap kesehatan  (berbagai  macam  penyakit  yang  ditimbulkan)  dan pengendalian/pengatasan  masalah  kebakaran  hutan  dalam  kontek  pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia.  Kasus kebakaran hutan yang besar di Indonesia dimulai sejak 1980 an, ketika industri perkebunan mulai menggeliat dan mulai mempraktekkan budaya tebang, imas dan bakar.

Kebakaran  hutan  dalam  skala  besar  merupakan  salah  satu  sebab degradasi  hutan  dan  terbukti  menimbulkan  kerusakan  dan  kerugian  baik pada  aspek  ekonomi,  ekologi, maupun  sosial,  dan  dapat  dianggap  sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi  ekosistem  kontribusinya  terhadap  peningkatan  emisi  karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati, dan juga bagi kesehatan manusia.

Penyebab  kebakaran  hutan  di  Indonesia  bersumber  pada  kebijakan pengelolaan hutan, lemahnya peraturan perundangan dan penegakan aturan yang  ada,  dan  ekanisme  sistem/kelembagaan  yang  bertanggung  jawab terhadap kebakaran hutan. Bahwa  api  tidak  bisa  sepenuhnya  dihilangkan  dari  ekosistem  hutan, beberapa  tipe  vegetasi  hutan merupakan  klimaks  api.  Pengurangan  resiko kebakaran hutan dapat ditempuh dengan mempertimbanglkan kearifan lokal dari  masyarakat  tradisional.  Rimbawan  telah  menggunakan  api  dalam praktek kehutanan yang dikenal dengan istilah manajemen api dalam bentuk Swalling dan Prescribe Burning. Read the rest of this entry »





KONSERVASI : SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK MANUSIA – SATWA

5 09 2010

OLEH

PARPEN SIREGAR *)

*) Progam Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

  1. I. Pendahuluan

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong terjadinya upaya konversi lahan untuk kepentingan ekonomi manusia. Aktivitas konversi lahan untuk perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), HPH, perladangan, llegal logging, pemukiman, dll menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa kerap terjadi dan tidak dapat dihindari. Konflik antara manusia-satwa liar merugikan kedua belah pihak; manusia rugi karena kehilangan hewan ternak bahkan nyawa sedangkan satwa liar rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia yang marah dan ingin membunuhnya.

Serangan satwa liar terutama harimau dan gajah terhadap sawah, kebun, rumah-rumah penduduk, hewan ternak, bahkan nyawa manusia telah sering dilaporkan. Nythus and Tilson (2004) mencatat berturut-turut terdapat sebanyak 48, 36, dan 34 kali konflik antara manusia dan harimau sumatera di Propinsi Sumatera Barat, Riau, dan Aceh selama periode 1978 – 1997. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 146 orang meninggal dunia, 30 orang luka-luka, dan 870 ekor ternak terbunuh. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Popinsi Sumatera Barat tercatat 26 kasus konflik harimau dengan manusia, sebanyak 16 kasus menghilangkan nyawa manusia dan sisanya memangsa ternak masyarakat (Kompas, 2008a).  Sementara itu, antara tahun 2002 hingga 2007 tercatat 42 orang warga tewas dan 100 ekor gajah mati akibat konflik manusia dan gajah di Sumatera (Kapanlagi, 2007). Read the rest of this entry »