Peranan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan Pembangunan Daerah

1 09 2012

Dikompilasi Oleh: Urip Santoso

Latar Belakang

Ada beberapa hal yang medasari pentingnya Sistem Inovasi Daerah dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah  ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Sistem inovasi dibutuhkan dikarenakan juga oleh  karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat, dan pengelolaan SDM kolaboratif serta  rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat. Kondisi ini mendesak dibentuknya suatu sistem untuk mengatasi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bengkulu antara lain SDM berkualitas rendah; pertumbuhan ekonomi kurang bermutu yang didominasi oleh sektor konsumsi, sektor keuangan, dan sektor riil yang tidak bisa diperdagangkan.  Selain itu, antara perusahaan besar dan usaha rakyat belum terjalin kerjasama secara produktif dan sinergis. Satu hal lagi yang menjadi masalah adalah kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat serta biaya  dan risiko tinggi.

Animo masyarakat Bengkulu bahwa PNS masih menjadi prioritas utama dalam pencarian kerja. Padahalmajunya suatu daerah bukan ditentukan oleh banyaknya aparatur negara (PNS) tetapi seberapa jauh sektor swasta berkembang. Negara yang maju dan makmur merupakan salah satu ciri utamanya memiliki jumlah pengusaha sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya, sedangkan, Indonesia hanya sebesar 0,18%.. Jadi, Bengkulu harus mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta dengan jalan mempermudah mekanisme penanaman investasi dan fasilitas umum yang mendukung tumbuhnya sektor swasta.

Definisi Sistem Inovasi

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebuah daerah.

Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.

Prinsip-Prinsip dalam Pengembangan Strategi Inovasi Daerah

Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan strategi inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Stratregi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional.

Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Tujuan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

  1. Visi pembangunan ekonomi lokal berbasis IPTEKMAS.
  2. Mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.
  3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi
  4. Proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring.
  5. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan.
  6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
  7. Menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor.
  8. Menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

Konsep pengembangan SIDa yang dapat dilakukan dengan menggunakan model SIDa Government Procurement Model atau Framework Condition Modelatau kedua-duanya.

Untuk pengembangan model  SIDa diperlukan 18 langkah komprehensif  yaitu :

  1. Identifikasi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat
  2. Penentuan Prioritas Utama Pengembangan dan Sasaran
  3. Sosialisasi Awal Program dan Dialog Partisipatif Masyarakat
  4. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah yang Ada
  5. Analisa SWOT
  6. Penyiapan dan Penunjukan “Champion” Program
  7. Penyiapan Pendamping
  8. Pembentukan Organisasi/Komite Tingkat Lokal
  9. Penyiapan Forum Komunikasi antar Lembaga dan Organisasi
  10. Kolaborasi, Keterlibatan, Networking Kelembagaan
  11. Pelatihan, Workshop, Seminar, dan Pendampingan
  12. Pemberian Insentif Modal/Bantuan
  13. Pengembangan Pusat Informasi dan Basis Data
  14. Pemberian Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Pendampingan Insentif
  15. Peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi
  16. Pengembangan Industri: Turunan, Terkait dan Pendukung
  17. Promosi dan Pameran Produk dan Potensi
  18. Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kebijakan SIDa

Kerangka kebijakan SIDa, meliputi enam agenda inovasi. “Pertama yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, kedua memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, termasuk UKM. Agenda ketiga yaitu menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik terbaik dan hasil litbang. Sementara agenda keempat adalah mendorong budaya inovasi. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah serta penyelarasan dengan perkembangan global merupakan dua agenda inovasi lainnya yang harus dilakukan.

Apa yang Harus Disiapkan?

Untuk mendukung berjalannya SIDA dengan baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat :

1)       Mendukung pengembangan SDM daerah dengan memberikan pelatihan, dan pendidikan, dan sebagainya.

2)       Mendukung kerjasama tripartite (industri, lembaga riset pemerintah, universitas) tingkat daerah, antar daerah, dan dalam skala nasional. Menguatkan aktivitas dan fungsi institusi riset daerah untuk menjadi pendorong industri daerah dengan mempermudah pertukaran SDM antar daerah.

3)       Memindahkan sebagian dari fungsi riset Pemerintah Pusat ke daerah dalam Balai Besar Industri (BBI) atau membentuk beberapa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Daerah (BPPTD) dalam beberapa kawasan tertentu.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu

1)      Menentukan produk unggulan untuk tingkat DATI I yang merupakan kumpulan dari unggulan produk dari DATI II.

2)      Mendukung pembangunan sekolah-sekolah professional kejuruan yang mengarah kepada bidang teknologi (untuk DATI II), sedang untuk DATI I adalah pembangunan sekolah tinggi yang mengarah kepada penelitian yang berhubungan dengan kompetensi inti DATI I tersebut.

Intinya pusat inovasi di daerah  merupakan bentuk dari hasil kerja sama yang kuat antara unsur lembaga Litbang, akademisi, dunia usaha dan masyarakat di daerah di mana peran pemerintah daerah menjadi bagian terpenting dalam pengembangannya. Dengan munculnya produk-produk unggulan daerah yang dikemas dengan teknologi yang diproduksi para pelaku usaha di daerah, maka akan semakin meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Usulan Konsep SIDa Bengkulu  

1)      Sistem Inovasi Daerah Berbasis Teknologi pada UMKM

Teknologi: teknologi sebagai ‘kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan.

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008)..

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp । 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Apa SIDa berbasis Teknologi pada UMKM?

Perguruan Tinggi, pengusaha, LSM dan Pemerintah Daerah secara bersama untuk memikirkan pengembangan teknologi tepat guna untuk diterapkan bagi kelompok UMKM terplih dalam suatu wilayah agar dapat berkembang dan berdaya saing.  Sebelum menentukan kelompok UMKM terpilih, maka diperlukan analisis tentang produk unggulan di suatu kabupaten/kota yang telah berkembang dari hulu sampai hlir – meskipun belum sempurna. UMKM-UMKM yang bergerak di bidang produk unggulan tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kelompok UMKM. Untuk itu, semua pihak yang berkaitan dengan produk unggulan bersatu padu mendukung pengembangan kelompok UMKM terpilih. Pihak-pihak tersebut seperti penyedia bahan baku, budidaya, pengolah produk, pasar, Pemerintah Pusat/Daerah, Perguruan Tinggi, Balitbang, Perbankan, dan pihak lain yang terkait.

Bagaimana membentuk kelompok UMKM Inti?

Untuk keberhasilan SIDa maka dipilih kelompok UMKM di suatu kabupaten/kota dengan mekanisme sebagai berikut:

  1. Kepala Daerah menunjuk Litbang untuk membentuk tim untuk keperluan di atas.
    2. Anggota tim terdiri dari SKPD terkait pengembangan ekonomi, Kadin dan Asosiasi perusahaan sejenis, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat.
  2.  Rapat bersama dan didukung analisis data untuk menentukan kelompok UMKM Inti

Bagaimana membentuk Forum Rembug Kelompok UMKM Inti?

  1. Identifikasi pihak-pihak terkait untuk pengembangan kelompok UMKM inti
  2. Membentuk Forum Rembug kelompok UMKM
  3. Membuat AD/ART, Rencana Usaha dan SK Legalitas Forum
  4.  Kelompok UMKM terpilih dikukuhkan oleh Kepala Daerah

Bagaimana melakukan Identifikasi kebutuhan teknologi?

  1.  Dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan pihak-pihak yang terkait.
  2. Identifikasi permintaan pasar dengan harapan untuk mengetahui produk yang dihasilkan.
  3. Dari produk yang dihasilkan diidentifikasi kebutuhan teknologi yang diperlukan.
  4. Identifikasi program pengembangan teknologi.
  5. 5.      Identifikasi pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi kebutuhan teknologi

Bagaimana Usaha Perkuatan Kelembagaan UMKM ?

  1. Pelatihan pengurus kelompok  UMKM, : pelatihan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok UMKM, menyusun program, pelatihan monev.
  2. Pencerahan dalam membangun kebersamaan.
  3. Melakukan pertemuan pengurus secara rutin.
  4. Studi banding ke kelompok UMKM lain, pusat penyedia bahan baku, pusat potensi pasar.
  5. Melakukan perluasan jejaring baik paaar, pemasok bahan baku, penyedia pendanaan maupun berbagai lembaga -lembaga penguatan teknologi.

Bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi?

  1. Ketua dan pengurus kelompok UMKM didampingi Bappeda dan Litbang Kab/ Kota secara periodik mengadakan rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi
  2. Rapat koordinasi mengundang seluruh pengurus kelompok UMKM, SKPD Kab/Kota terkait dan pihak-pihak lain.
  3. Materi : evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan pendampingan kelompok UMKM.
  4. Setiap pertemuan harus dibuatkan notulen rapat dan hasilnya dibagikan peserta rapat guna tindak lanjut.

Kunci Keberhasilan SIDa berbasis Teknologi pada UMKM

  1. Ketua dan pengurus kelompok UMKM mempunyai komitmen tinggi bagi pengembangan UMKM-UMKM  yang menjadi anggota.
  2. Kepala Daerah beserta SKPD terkait dan DPRD mendukung program pengembangan UMKM.
  3. Lembaga Litbang Pemerintah dan swasta bersama-sama dengan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi kebutuhan teknologi UMKM..
  4. Adanya peran serta pengusaha besar sebagai penyedia pasar..
  5. Usaha pengembangan UMKM merupakan usaha proses, sehingga membutuhkan waktu dan dialog.

2) Desa Inovatif Berbasis Produk Unggulan

Desa inovatif adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara baru. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membangun Desa Inovatif adalah sebagai berikut:

a)      Para pemuda dari berbagai bidang keahlian (sarjana) dan keterampilan di desa tersebut berdiskusi dengan perangkat desa dan pihak terkait untuk mengkaji potensi desa dan produk unggulan desa tersebut.

b)      Setelah dipahami dan disepakati potensi dan produk unggulan yang sangat berpotensi untuk mendorong pembangunan di desa tersebut, maka kemudian para pemuda, perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait membicarakan hal ini dengan warga di desa tersebut Dalam perkumpulan atau rembug desa tersebut disusunlah program-program pengembangan desa, \dengan menggunakan asset lokal yang sudah ada. Kegiatan difokuskan pada potensi lokal yang ada dan pemberdayaan masyarakat setempat. Program-program disusun mulai dari program hulu (sarana dan prasarana, perbaikan budidaya dll) sampai hilir (pengolahan, pemasaran dll). Bentuk pemasaran juga perlu didiskusikan dalam rembug desa tersebut. Salah satu model pemasaran yang dapat diterapkan adalah model pemasaran bersama baik secara langsung maupun menggunakan teknologi informasi.

c)      Dikembangkan teknologi tepat guna untuk produk unggulan terpilih untuk mendukung keberhasilan Desa Inovatif. Selain produk unggulan sebagai inti pengembangan, juga perlu dikembangkan hal-hal lain yang dapat mendorong pengembangan desa. Dengan demikian, setiap warga desa dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keterampilan dan minatnya. Pada dasarnya desa inovatif melahirkan program-program pemberdayaan yang sifatnya baru dan melahirkan para usahawan baru. Tentu saja dibutuhkan pendamping baik dari para penyuluh pertanian maupun universitas dan pihak-pihak lainnya.

d)     Pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama secara konsisten oleh semua pihak yang terkait di desa tersebut.

e)      Perlu dilakukankan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, sehingga segala kekurang/kelemahan yang terjadi dapat segera diantisipasi.

Kunci dari pengembangan desa inovatif adalah para pemuda yang bertindak sebagai inisiator dengan didampingi Kepala Desa yang harus fasilitatif.

3) Kabupaten/Kota Berbasis Riset

Provinsi Bengkulu juga dapat mengembangkan kapupaten/kota berbasis riset. SIDa ini mengutamakan bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan daerah selalu didasarkan kepada hasil kajian yang obyektif dan mendalam. Untuk itu diperlukan perubahan system yang menyeluruh pada system di birokrasi, perguruan tinggi, pengusaha daerah dan semua pihak yang terkait dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Ciri-ciri Kabupaten/Kota Berbasis Riset

Mampu meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan segala potensi untuk menghasilkan nilai lebih secara berkelanjutan berdasarkan hasil riset/kajian yang dilakukan oleh SDM berkualitas, menguasai iptek, kompetitif dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Bagaimana cara membangunnya?

Kaji atau teliti potensi kabupaten/kota secara mendalam dan obyektif dan berdasarkan hasil kajian/riset tentukan arah kebijakan (dalam bentuk Perda, perbup/perwakot, RPJMD, dll). Berdasarkan hasil riset/kajian tentukan sektor yang akan dikembangkan, kemudian bangun SDM-nya, bangun infrastruktur, bangun sistem, tentukan prosedurnya dan tentukan capaian yang hendak dicapai.

Apa saja syaratnya?

Adanya komitmen dari kepala daerah  dan DPRD, adanya daya dukung SDM (aparat pemerintah dan tenaga professional), kebijakan (legal/formal), daya dukung SDM masyarakat,  penyediaan anggaran, penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung.

Apa saja yang dikaji/diriset?

Ada 3 kategori sektor utama yang menjadi sasaran kajian/riset:

1)      Penguatan Kelembagaan Pemda

a)      Reformasi birokrasi, menata lembaga, pns.

b)      Pelayanan publik, kinerja, kemampuan, sarana.

2)      Infrastruktur Iptek

a)      Sarana dan prasarana, infrastruktur utama dan pendukung,

b)      SDM. Pendidikan masyarakat, budaya riset.

c)      Penggunaan teknologi, teknologi informasi, Teknologi Tepat Guna.

3)      Sektor perekonomian lokal

a)      Perdagangan, jasa, industri, fasilitas usaha,

b)      Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, fasilitasi;

c)      Pariwisata, budaya, peningkatan potensi, pengembangan.

4) SIDa berbasis komoditas unggulan berbasis masyarakat

 

5) Pulau inovatif

Konsepnya mirip dengan desa atau kota/kabupaten inovatif, hanya bedanya konsep itu diterapkan di sebuah pulau yang dinilai sangat strategis untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu.

 

Daftar Pustaka

1)     (http://bappedantb.go.id/index.php/berita/info-bappeda-ntb/22-pengembangan-dan-penguatan-sistem-inovasi-daerah-sida).

2)     (http://bappedanews.blogspot.com/2012/01/pengembangan-dan-penguatan-sistem.html#ixzz1uFbZIeLw).

3)     http://bandihermawan86.wordpress.com/2012/03/15/sistem-inovasi-daerah-sida-bagaimana-penerapannya-di-provinsi-bengkulu-21/

4)     Balitbangda Jateng. ?. SIDa Jawa Tengah (buku saku 3 buku).

About these ads

Actions

Information

One response

30 12 2012
Dewi Puspitasari ( E1C011090 )

banyak sekali informasi yang dapat di serap dari jurnal ini pak, terimakasih . dan saya setuju dengan steatment bahwa negara yang makmur dan maju bukan lah negra yang banyak PNS nya tetapi 2 % dari masyarakat adalah pengusaha atau swasta, tetapi di negara kita hanya 0,18 % sangat minim sekali. semoga kedepan nya untuk para kaula muda bisa mewujudkan apa yang di harap kan negara ini,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: