DAMPAK IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) TERHADAP EKOSISTEM PULAU KECIL DI MALUKU

19 10 2010

Johan. M. Matinahoru

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon

1. PENDAHULUAN

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sebuah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor   35/Kpts/1996. Latar belakang diterbitkannya keputusan Menteri ini adalah untuk memanfaatan kayu-kayu hasil land-clearing pada lahan-lahan hutan yang dikonversi untuk tujuan perkebunan, transmigrasi, HTI dan lain-lain.

Sudah 10 tahun implementasi dari Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dan  belum ada suatu evaluasi terhadap dampak dari pada pelaksanaannya. Namun dari beberapa penelitian menunjukan bahwa ada terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi SK tersebut, dan akibat-akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem hutan maupun kerugian di pihak masyarakat pemilik lahan hutan.

Beberapa penyimpangan yang dapat teridentifikasi di lapangan adalah  : (1). Hampir 50 % pengusaha menjalankan IPK pada lahan-lahan hutan produksi dan bukan pada lahan hutan konversi, (2). Hampir 100 % pengusaha yang menjalankan IPK pada lahan hutan milik masyarakat adalah membohongi masyarakat dengan janji-janji kosong berupa penanaman  kembali  lahan  mereka  dengan  tanaman  perkebunan, atau

dengan hanya  melakukan  ganti rugi yang murah yaitu Rp 10.000 sampai Rp 20.000/pohon yang ditebang.

Kondisi seperti ini telah mendorong kerusakan hutan yang hebat di Maluku, terutama karena banyak Kabupaten baru yang umumnya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara eksploitasi hutan melalui IPK.  Pada hal Maluku adalah provinsi yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga hutan merupakan satu-satunya penyangga utama bagi keselamatan pulau dan kelestarian plasma nuftahnya. Karena itu kebijakan-kebijakan eksploitasi hutan di Maluku harus jauh lebih ketat dan bukan mudah prosesnya seperti IPK.

Saat ini di Maluku terdapat 50 Pengusaha Kayu yang  menjalankan IPK dengan taksiran luas konsensi 1.2 juta hektar hutan.  Jumlah kayu yang diproduksi  adalah 200.000 – 300.000 m3/tahun. Nampaknya jumlah pengusaha IPK akan  terus meningkat karena dengan menjalankan IPK, para pengusaha hanya dibebankan membanyar pajak Rp 10.000/m3 kayu, disamping proses dan mekanisme perizinan sangat sederhana bila dibandingkan dengan proses perizinan dan beban-beban yang harus diselesaikan sebuah HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

 

 

 

2.  DAMPAK IPK

Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa dampak dari kebijakan IPK  di Maluku adalah sebagai berikut :

 

1. Lingkungan

Tata Air

Hampir 100 % sungai yang terdapat pada areal-areal hutan dimana dilaksanakan IPK mengalami penurunan debit air yang drastis, bahkan pada musim panas 50 % sungai mengalami kekeringan.  Sedangkan dimusim hujan, selalu terjadi banjir dan erosi  yang mampu mengikis dan mengangkut ribuan ton tanah permukaan ke sungai dan laut sehingga terjadi pendangkalan sungai dan gangguan ekosistem laut.

Tanah

Pada areal-areal hutan yang telah ditebang, kondisi hutan menjadi terbuka dan ketika musim hujan banyak lapisan tanah permukaan yang terkikis dan hanyut, sehingga kondisi kesuburan tanah menjadi menurun.  Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi kesuburan tanah secara umum pada daerah-daerah terbuka berbeda 40 – 60 % terhadap lahan hutan primer.

Iklim

Perubahan iklim yang paling drastis adalah kondisi iklim mikro dimana suhu meningkat rata-rata sebesar 2 – 5 oC dengan penurunan kelembaban relatif sebesar 5 – 10 %.  Sedangkan dari aspek iklim makro telah terjadi perubahan pola musim, dimana musim hujan dan musim panas sudah tidak konstan sesuai kalender musimnya.

Satwa

Perubahan kondisi vegetasi sebagai akibat IPK telah menyebabkan pengaruh signifikan terhadap habitat satwa.    Hal ini disebabkan hutan yang sebelumnya merupakan tempat makan, minum, bermain dan tidur telah terganggu, sehingga satwa cendrung bermigrasi ke tempat lain, ataupun memilih tetap bertahan dengan kondisi cover yang terganggu.

Biodiversitas

IPK menggunakan sistem tebang habis, sehingga banyak spesies langka atau endemik juga ikut musnah ditebang.  Sampai sejauh ini walaupun  belum diteliti dampak IPK terhadap kepunahan spesies, namun dari pendekatan Indeks Shannon-Wienner  menunjukkan bahwa IPK menurunkan nilai keragaman spesies pohon sebesar 10 %  dibandingkan hutan primer yang berada disekitar lokasi penebangan.  Hal ini disebabkan beberapa spesies pohon toleran (kurang butuh cahaya) cendrung menghilang dari habitatnya sebagai akibat meningkatnya  intensitas cahaya.

 

 

 

2. Ekonomi Masyarakat

Kebutuhan pangan

Hutan merupakan aset utama  masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.  Hutan menyediakan pangan bagi masyarakat karena hutan dijadikan tempat berladang,  tempat mencari dan mengumpulkan hasil hutan serta  berburu satwa.

Hasil penelitian pada wilayah-wilayah kelompok hutan dimana dilaksanakan IPK 80 % masyarakat berpendapat bahwa IPK telah menyebabkan kesulitan bagi mereka dalam mencari kebutuhan hidup mereka.  Satwa  seperti rusa, babi dan kerbau yang merupakan sumber protein masyarakat sekitar hutan telah bermigrasi ke tempat yang lebih jauh dari jangkauan perburuan masyarakat, selain itu meninggalkan banyak spesies tumbuhan yang dijadikan sayuran dan sumber makanan  tergusur karena pembuatan jalan logging, penyaradan dan tempat penimbunan kayu di hutan.

 

Pendapatan

Masyarakat umumnya mengumpulkan hasil hutan untuk dijual ke pasar untuk mendapat uang tunai agar bisa digunakan untuk membeli  bumbu masak dan minyak tanah sebagai kebutuhan utama yang belum dapat disubtitusi dengan hasil hutan.  Hasil hutan yang paling umum dikumpulkan dari hutan untuk dijual guna mendapat uang tunai adalah sayuran-sayuran dan hasil  berburu terutama daging rusa dan kerbau.

Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat berkurang 50 % ketika lahan mereka ditebang, karena banyak tanaman penghasil sayur rusak tertimpa pohon yang ditebang ataupun tergusur oleh traktor. Selain itu beberapa spesies tanaman sayuran tidak dapat tumbuh dengan baik pada lahan terbuka dengan intensitas cahaya yang tinggi.

 

3.  PENUTUP

Melihat kepada akibat-akibat yang ditimbulkan  terutama di Maluku dengan kondisi ekosistem pulau kecil maka dampak pelaksanaan IPK sangat signifikan  sehingga perlu dilakukan evaluasi  dan pengkajian yang yang lebih ilmiah untuk memperbaiki mekanisme dan sistem pelaksanaannya.

 

4. DAFTAR  PUSTAKA

Anonimous, 1998. Peraturan-Peraturan Pemerintah di Bidang Kehutanan. Kopkar, Dephutbun. PT. Mitra Informasi, Jakarta.

 

Arifin, A. Hutan (Hakekat dan Pengaruh Terhadap Lingkungan). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

 

Matinahoru, J.M. 2000. Dampak IPK Bagi Ekosistem Hutan Kepulauan. Harian Umum Siwalima, Terbitan 25 November 2000, Ambon.

 

Ronald, R. 1999. Pengaruh Kegiatan IPK Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Pulau Seram Maluku Tengah. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unpatti, Ambon.

 

Wattimena, M.  2000.  Dampak Izin Pemanfaatan Kayu Terhadap Ekosistem Hutan. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unpatti, Ambon.

 

About these ads

Actions

Information

One response

29 10 2010
santi

nice post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: