PENDIDIKAN GRATIS, SALAH SATU PILAR PEMBANGUNAN DI KOTA BENGKULU

29 10 2009

Oleh: Urip Santoso

            Kota Bengkulu menggulirkan tiga pilar pembangunan yang amat menggiurkan. Bagaimana tidak menggiurkan, sebab masyarakat dibuai buatnya. Tiga pilar pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis dan ekonomi kerakyatan. Beberapa saat yang lalu walikota mendapat penghargaan karena dinilai telah mampu mengembangkan koperasi di Kota Bengkulu sebagai bentuk perwujudan dari pilar ekonomi kerakyatan. Namun, apakah benar ekonomi yang mengedepankan rakyat itu telah mampu mendongkrak ekonomi rakyat masih menjadi tanda Tanya yang besar.

            Kali ini saya akan mencoba urun rembuk tentang pendidikan gratis yang dicanangkan oleh walikota itu. Masyarakatpun terbuai dibuatnya. Masyarakat kita terbuai dengan keindahan dan harapan kosong bahwa pendidikan dasar dan menengah SEHARUSNYA GRATIS. Dengan dianggarkannya bahwa anggaran pendidikan 20% dari APBD, banyak yang bisa dikurangi beban biaya untuk mencerdaskan rakyat Kota Bengkulu ini. Secara konsep, sekolah gratis sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1); Pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Masalahnya, pemerintah hanya mampu membuat iklan pendidikan gratis namun tidak mampu merealisasikan pendidikan gratis menjadi kenyataan. Depdiknas sendiri berdalih konsep pendidikan gratis hanya menggratiskan biaya operasional yang langsung mendukung kegiatan belajar-mengajar sekolah negeri, bukan sekolah rintisan bertaraf internasional, juga bukan sekolah bertaraf internasional. Biaya pribadi seperti pakaian, sepatu, transportasi, alat dan buku tulis adalah tanggungan orang tua murid. Pendidikan gratis melarang pungutan kepada orang tua tetapi mendorong anggota masyarakat dan orang tua yang mampu memberikan sumbangan sukarela. Konsep ini tentu saja amat rancu.

            Pada kenyataannya program ini masih belum jelas pelaksanaannya, sehingga menimbulkan justru permasalahan yang berkepanjangan. Masalah timbul mulai dari ketidaksamaan persepsi pendidikan gratis antara pemerintah, sekolah dan masyarakat sampai dengan persoalan anggaran. Ketidaksamaan persepsi ini dikarenakan tidak jelasnya batasan gratis itu. Masyarakat  beranggapan kalau gratis kan berarti tidak bayar apa-apa lagi dari sumbangan pendidikan sampai dengan baju dan buku. Sementara pihak Pemda lain lagi, gratis bukan berarti gratis semuanya. Bebas sumbangan pendidikan kan berarti sudah gratis. Apalagi dengan adanya dana BOS (bantuan operasional sekolah). Sementara pihak sekolah (terutama sekolah favorit) berargumentasi dana BOS tidak cukup untuk operasional sekolah, maka tidak bisa tidak wali murid harus membuka koceknya melalui sumbangan pembangunan dan sumbangan pendidikan serta uiran lainnya. Lah, pendidikan berkualitas memang mahal, kilahnya.

            Untuk itu, Pemkot perlu membuat program pendidikan lebih rasional. Saya piker tidak perlu pakai embel-embel gratis. Barangkali akan lebih bijak jika pendidikan gratis itu ada batasannya dan siapa yang akan memperolehnya. Misalnya, bagi mereka yang miskin mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemkot untuk dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Bantuan dari berupa dibebaskannya mereka dari sumbangan pendidikan, sumbangan pembangunan dan uiran lainnya sampai dengan kebutuhan dasar siswa seperti alat tulis, buku, baju dll. Sementara bagi yang mampu tetap diminta sumbangan sebagaimana yang disekapati di komite sekolah. Dengan cara ini, barangkali pendidikan gratis di Kota Bengkulu akan lebih realistic dan dapat dilaksanakan.

            Sekolah hendaknya juga membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang rasional juga. Saya berharap BOS itu digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara uang komite juga digunakan benar-benar untuk keperluan sekolah bukan untuk keperluan guru. Contohnya uang tersebut tidak benar jika digunakan untuk konsumsi guru, transportasi guru, baju seragam guru, dan lain-lain keperluan guru. Bukankah guru sudah mendapatkan gaji untuk itu? Apalagi yang sudah mendapat tunjangan profesi guru. Layakkah mereka mendapatkan fasilitas tersebut? Kecuali jika uang itu digunakan untuk menggaji guru honorer atau penjaga sekolah yang bukan PNS masih bisa dimengerti. Seharusnya, BOS dan uang komite digunakan untuk operasional sekolah yang dapat menunjang peningkatan kualitas anak didik, dan memberi fasilitas kepada siswa miskin agar mereka juga mampu bersaing dalam kualitas.

            Dengan cara ini saya yakin bahwa program wajib sekolah 9 tahun dapat dilaksanakan dengan sukses. Tanpa memperhatikan kondisi ekonomi rakyat miskin, maka sangat sulit program wajib sekolah 9 tahun itu terlaksana. Sebab masih sangat banyak rakyat miskin di Kota Bengkulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Keluarga miskin masih akan berkutat pada persoalan seputas makan dan mempertahankan hidup. Jadi buat mereka untuk apa sekolah, untuk apa belajar. Kecuali, barangkali jika gratis sepenuhnya. Inipun barangkali mereka masih berkeberatan. Mengapa? Sebab jika anak mereka sekolah, lalu siapa yang membantu mereka mencari sesuap nasi? Ya, anak-anak mereka itu juga bekerja. Apa saja! Menyemir sepatu jadi. Mengemis jadilah daripada tidak dapat uang. Jadi pemulung juga okey. Jadi, selain bantuan sepenuh untuk sekolah, Pemkot juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Inilah barangkali salah satu yang hendak dibidik oleh Pemkot melalui pilarnya ”ekonomi kerakyatan”.

            Jadi, alangkah baiknya jika pendidikan gratis itu bagi mereka yang miskin saja.Bahkan bukan itu saja! Pemkot hendaknya benar-benar mengangkat ekonomi mereka, sehingga mereka tidak kehilangan sumber penghasilan dikarenakan anak mereka sekolah. Bagi mereka yang mampu tentu saja diberi beban sesuai dengan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan melalui sumbangan pembangunan, sumbangan pendidikan atau jenis iuran lain yang disepakati. Hendaknya sekolah juga mengelola uang itu sebaik-baiknya dan transparan serta digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas peserta didik. Ya, pendidikan memang memerlukan partisipasi masyarakat. Jika hanya mengandalkan BOS saya pikir tidak cukup untuk menghasilkan siswa-siswa yang unggul.

            Program pendidikan gratis bagi warga miskin saya pikir cukup adil dan rasional. Pertama, untuk menggratiskan seluruh warga Kota Bengkulu dari biaya sekolah itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin dengan PAD kota yang sangat terbatas ini tidak akan mampu membiayainya. Dan ini memerlukan program yang berkesinambungan dan penuh perhatian. Tidak bisa berhenti ditengah jalan. Kedua, sangat wajar jika warga yang mempunyai kemampuan lebih itu memberikan kontribusinya bagi pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah.

            Meskipun demikian, ada beberapa catatan bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa. Pertama, hendaknya anggaran yang disusun adalah diprioritaskan bagi peningkatan kualitas siswa. Hal ini perlu saya tekankan karena banyak sekolah yang menggunakan dana komite untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan peningkatan mutu siswa, seperti baju seragam guru, makan dan minum guru, transportasi guru di jam kerja dsb. Bukankah guru sudah mendapat haknya berupa gaji setiap bulannya? Kedua, hendaknya sekolah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, baik yang berasal dari BOS maupun dari wali murid ataupun dari sumber lain.

            Bagi Pemkot  c.q. Dinas Pendidikan Nasional juga diharapkan mengevaluasi kembali anggaran BOS  bagi sekolah. Saya mengusulkan untuk kemungkinan meningkatkan anggaran tersebut bagi sekolah. Konsep pendidikan gratis yang hanya mengandalkan dana BOS yang besarnya 30 persen dari total biaya operasional sesuai standar pelayanan minimum adalah sangat mustahil. Jadi, untuk mencapai standar pelayanan minimum saja, BOS tidak akan pernah mencukupi. Apalagi untuk menggratiskan pendidikan. Juga, dinas perlu mengevaluasi apakah sekolah yang ada di kota telah memenuhi standard yang diberlakukan dalam undang-undang sisdiknas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi maka setiap sekolah yang ada di kota harus telah memenuhi standard baku tertentu. Jika belum semua, maka inilah tugas yang besar bagi pelaku pendidikan di kota ini. Jadi, standardisasi itu perlu, sehingga mutu sekolah di kota ini tidak sangat bervariasi sebagaimana yang terjadi saat ini. Selain menambah anggaran pendidikan, hendaknya dinas melakukan efisiensi penggunaan anggaran baik dinas itu sendiri maupun yang di sekolah. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran itu sangat penting agar tujuan program dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

            Nah, untuk mensukseskan program pendidikan gratis bagi warga miskin maka pertama-tama kita perlu melakukan survei tentang warga miskin di Kota Bengkulu ini. Hal ini sangat penting bagi Pemkot untuk  memprediksi anggaran yang dibutuhkan. Warga miskin itu kemudian dikategorikan misalnya: 1) warga sangat miskin, 2) warga miskin tidak punya pekerjaan tetap; 3) warga miskin mempunyai penghasilan tetap. Kategori ini sangat penting untuk menetapkan berapa biaya yang harus dialokasikan untuk setiap kategori. Selain itu, perlu disurvei data anak usia 7-15 tahun yang merupakan sasaran wajib sekolah 9 tahun. Setelah itu kita evaluasi berapa anggaran yang tersedia, dan kemudian membuat paket-paket bantuan bagi ketiga kategori di atas. Dengan cara ini diharapkan program pendidikan gratis akan langsung mengenai sasaran dan kemungkinan berhasil sangat besar. Tentu saja dengan syarat anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran.

            Meskipun saya setuju bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan (misalnya sumbangan pendidikan dll.) sangat diperlukan, tetapi bukan berarti sekolah boleh mengeluarkan kebijakan terkait dengan sumbangan secara semena-mena. Maksudnya tanpa pertimbangan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Terdapat indikasi bahwa penggunaan dana masyarakat tidak transparan sehingga banyak wali murid kecewa. Seharusnya, sekolah menghitung ulang kebutuhan operasional sekolah yang nyata, dan kemudian berapa jumlah BOS atau sumber lain yang mereka terima. Nah, baru kekurangannya dikomunikasikan dengan para wali murid yang tergolong mampu sementara yang miskin bebas atau mendapat bantuan dari Pemkot (jika Pemkot sungguh-sungguh dengan program pendidikan gratisnya). Nah, dana yang dikumpulkan dari wali murid hendaknya dilaporkan secara transparan kepada wali murid. Jika ini dijalankan maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan lebih lanjut. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan bukan saja yang terkait dengan dana tetapi juga pemikiran atau gagasan atau ide atau apa saja yang dapat mendorong kemajuan bagi pendidikan dasar dan menengah. Jadi dengan demikian amsyarakat yang miskin pun dapat memberikan kontribusinya.

            Satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa pendidikan adalah pembelajaran terhadap hidup dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi hidup. Pendidikan yang berkualitas haruslah diawali dari hati bukan materi. Hati yang mempunyai tekad yang kuat dan mampu menularkan semangat menggairahkan dalam mencari ilmu, berekplorasi, bereksperimentasi dalam membaca alam dan tanda-tanda alam. Hati yang membebaskan, mencerdaskan, yang memberi inpirasi dalam mengolah berbagai hal di depan kita, di sekitar kita. Pendidikan yang kita butuhkan adalah pendidikan yang mengenalkan anak-anak didiknya dengan lingkungannya, sehingga mereka tumbuh besar menjadi insan-insan yang mengerti tentang apa yang telah, sedang, dan akan kita hadapi. Yang mengerti apa potensi-potensi diri serta potensi-potensi yang dimiliki bumi pertiwi, peluang-peluang apa yang kita punya dalam menjadi pemenang dalam kompetisi global. Pendidikan yang membentuk karakter kita sebagai bangsa yang terhormat.  Ini tentu saja membutuhkan guru yang berkualitas. Guru yang mempunyai visi, misi dan motivasi terhadap dunia pendidikan. Bukan guru yang hanya menguasai materi pelajaran, tetapi kosong dlam idealisme.  Sayangnya, dewasa ini lebih banyak guru yang kejar target kurikulum, tetapi kurang memperhatikan bagaimana mencerdaskan anak didiknya secara total dan bagaimana membangun perilaku anak didiknya sesuai dengan karakteristik bangsa.

About these ads

Actions

Information

One response

2 12 2010
wibowo susilo

BENGKULU KOTA PELAJAR??? SEMOGA LAAAAAAAAAAAAAHHHHH, Cuma setahu saya bagai pungguk merindukan bulan….. di era modern knpa masih berpikir ala SIHIR… realistis aja dunk..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: