Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Disahkan

15 06 2009

Setelah menahan nafas selama bertahun-tahun sejak undang-undang guru dan dosen disahkan akhir Desember 2005, akhirnya peraturan pemerintah tentang guru dan dosen disahkan pada tanggal 8 Juni 2009. Para guru dan dosen boleh bernafas lega, karena terbayang di mata mereka gaji mereka akan naik secara drastis yaitu sebesar satu kali gaji pokok. Ini bagi mereka yang belum menerima tunjangan profesi. Bagi mereka yang telah menerima tunjangan profesi, mereka pun berlega nafas dua kali. Yang pertama, mereka berlega hati karena tidak lagi terancam mengembalikan tunjangan profesi mereka yang sudah terlanjut diterima. Yang kedua, mereka berlega hati karena akan terus menerima tunjangan profesi itu.

Namun demikian, bagi guru dan dosen yang sudah mendapat tunjangan profesi itu, hendaknya benar-benar meningkatkan secara sungguh-sungguh kinerjanya. Mereka wajib meningkatkan kinerja mereka melebihi guru dan dosen yang belum menerima tunjangan profesi. Ini adalah suatu tanggungjawab yang logis. Untuk meningkatkan kinerja, guru dan dosen harus mempunyai suatu perencanaan akademik yang matang. Tanpa perencanaan bagaimana mungkin mereka mampu meningkatkan kinerja mereka? Mustahil bukan? Bagi guru dan dosen yang sudah menerima tunjangan tersebut tetapi kinerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenai sangsi berupa tidak dibayarkannya tunjangan profesi tersebut.

Nah, masalahnya sekarang juga pada guru dan dosen yang belum menerima tunjangan profesi itu. Ada indikasi bahwa terdapat perkembangan emosi ke arah yang tidak dikehendaki, seperti guru yang belum menerima tunjangan menjadi kurang semangat kerja, iri dan lain-lain perasaan negatif. Demikian pula yang akan terjadi barangkali pada dosen (dosen baru akan menerima tunjangan profesi mulai tahun 2009 kecuali profesor). Tanda-tanda ke arah ini sudah ditengarai. Contohnya? Ya, sudah ada dosen yang menyetuk agar hanya dosen yang telah menerima tunjangan profesi saja yang beraktivitas khususnya di pendidikan dan pengajaran. Ini adalah ungkapan perasaan yang wajar, sebab hal ini menyangkut harkat hidup yang mendasar yakni tercukupinya kebutuhan dasar seperti papan, pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Namun hendaknya bagi mereka yang belum mendapat kesempatan itu tidak turun semangatnya. Anda harus sadar bahwa untuk dapat disertifikasi ada syarat-syarat yang harus anda penuhi. Jika anda tidak dapat memenuhinya maka sampai kapanpun anda tidak akan disertifikasi. Akibatnya, anda tidak akan pernah mendapat tunjangan profesi. Contoh, untuk dosen agar bisa ikut sertifikasi harus mampu menunjukkan kinerjanya sekurang-kurangnya 12 sks per semester selama dua tahun berturut-turut. Nah, jika anda tidak mengajar bagaimana mungkin anda akan mampu mencapai kinerja yang 12 sks. Nah, jadi bersabarlah dan berupayalah agar anda cepat-cepat disertifikasi dan lulus serta mendapat tunjangan tersebut.

Perasaan yang ada pada guru dan dosen yang belum mendapat tunjangan profesi adalah wajar dan manusiawi. Namun, hendaknya mereka bersabar mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.  Penulis juga berharap agar sertifikasi ini dapat dipercepat oleh pemerintah, sehingga efek-efek negatif yang timbul segera menghilang. Bagi mereka yang sudah mendapat tunjangan profesi hendaknya bersikap arif dan bijaksana kepada mereka yang belum beruntung. Sikap anda yang sejuk akan mengurangi konflik-konflik yang mungkin timbul.

About these ads

Actions

Information

19 responses

31 07 2009
muhannan

saya setuju dengan tulisan bapak. tapi kenyataan dilapangan ,contoh guru sd/mi banyak yang belum memenuhi syarat untuk di sertivikasi,selama ini siap yang mencetak mereka yang sekarang duduk jadi presiden? mentri,dpr,dia berasal dari murid yang gurunya tidak sertivikasi,yang kedua dengan diangkat menjadi guru sertivikasi apakah menjanjikan akan naiknya mutu poendidikan yang ada adalah ketidak harmonisnya sekolahan itu dengan tidak harmonis sebuah sekolahan mustahil akan maju pendidikan itu.kurang dan lebihnya saya minta maaf.

31 07 2009
uripsantoso

Ya memang di lapangan banyak hal yang kurang sesuai. Mudah-mudahan secara bertahap hal itu akan berangsur berkurang, sehingga harapan kita pendidikan di Indonesia semakin baik. Saya harap bagi mereka yang sudah disertifikasi bekerja lebih serius dan khusyu dalam mencetak SDM bermutu. tq

24 03 2011
Lukhi

Salam … terima kasih pencerahannya (mhn maaf komentar “baru” untuk hal “Lama” ….
Pak Urip … mohon pencerahan kembali …. “Informasi Pak Urip secara explisit mengatakan bahwa ” ada korelasi positif antara kewajiban kinerja dosen/guru “capaian ewmp” 12 sks dengan hak atas tunjangan sertifikasi/profesi … Nah, bagaimana dengan dosen yang sedang di Tugaskan Belajar menempuh pendidikan ke jenjang/strata lebih tinggi/Pasca Sarjana, yang karena itu di setarakan dengan berkinerja 12 sks per semester (dinyatakan dengan SK Rektor PTN/PTS) … Namun, … kenapa tunjangan serifikasinya “diputus-dihentikan” begitu juga dengan hak-hak lainnya” yang melekat sebagai PNS … seperti uang makan/lauk-pauk ? ? ? ? … adakah Pak Urip mengetahui, menyimpan atau “mendengar” adanya peraturan yang melandasi hal tersebut (pemutusan-penghentian tunjangan sertifikasi,dll) … dan jika Pak Urip sedang memangku kepentingan (seperti anggota Senat – lembaga normatif) yang berhubungan dengan hal tersebut … mohon informasi dan pencerahannya … Terima kasih atas perhatiannya …

24 03 2011
uripsantoso

Ada peraturan dalam sertfikasi dosen tentang dihentikannya tunjangan sertifikasi dosen bagi mereka yang sekolah, yang sedang memangku jabatan struktural dll. Sedangkan uang makan dberikan hanya kepada dosen yang aktif melaksanakan tri dharma PT. Jadi bagi mereka yang sedang sekolah, memangku jabatan struktural di luar tempat ia bekerja tidak diberikan uang makan. Bahkan ketika dosen sedang melaksanakan tugas di luar tempat dosen bekerja juga tidak mendapat uang makan. Itu semua memang ada dalam peraturan mengenai uang makan. Kalau memangku jabatan non eselon seperti rektor, dekan, pembantu rektor, pembantu dekan dll dosen tetap memperoleh tunjangan sertifikasi dosen. thanks.

25 03 2011
Lukhi

… Terima kasih atas infonya …
Mohon penjelasan-telaah tenntang:
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN
khususnya pasal 7 sbb:
Pasal 7
(1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila :
a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun 65 tahun;
c. perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen PNS dengan jabatan akademik guru besar atau profesor telah berakhir; atau
d. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen.
(2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
a. melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
b. melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
c. melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara satuan pendidikan;
e. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
f. dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun; atau
g. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan.
(3) Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila :
a. ditemukan bukti pemalsuan data dokumen dalam proses sertifikasi; atau
b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.
Pasal 8
(1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan struktural dan/atau sebagai pejabat negara.
(2) Pembayaran kembali tunjangan profesi bagi dosen yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin perguruan tinggi.
…. koq ndak ada yang menyangkut yang sedang Tugas Belajar …
Bagaimana Pak Urip … Apa ada aturan yang lain … mohon infonya … (begitu juga dengan uang makan peraturan no… ? dimana)
… Mohon Pak Urip, jangan meniru kebiasaan “para pemangku kepentingan” yang sering memberlakukan “pokoknya” … pokoknya ada … . Panjenengan kan “mengajarkan-Pernyataan-argument” harus mempunyai dasar apalagi menyangkut “ATURAN-PERATURAN”
Terima kasih …

25 03 2011
uripsantoso

Memang dalam peraturan menteri tersebut tidak ada, tetapi dalam pelaksanaannya (lihat pada buku 1 atau 2 serdos yang telah direvisi terdapat ketentuan dosen yang dapat mengikuti serdos dimana yang tugas belajar tidak bisa mengikuti serdos. Kemudian ada ketentuan lain mengenai dosen yang tugas belajar, yaitu bahwa dosen yang tugas belajar dibebaskan dari jabatan fungsionalnya. Jadi dosen yang tugas belajar tidak mendapat tunjangan fungsional sekaligus tunjangan sertifikasi karena mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Demikian pula dosen yang bertugas ke luar institusi lebih dari 6 bulan (sandwich program, magang, postdoctor dll.) juga dibebastugaskan dari jabatan fungsionalnya. Otomatis mereka tidak mendapat tunjangan fungsional dan juga sertifikasi.

6 02 2012
Rynda

Mohon penjelasan, dan terimakasih sebelumnya.
Dosen yang sedang menempuh pendididikan, dengan beasiswa BPPS, tapi menunda pengurusan surat tugas belajar, apakah ada sanksi pengembalian tunjangan yang diterima? Sebaliknya kalau yang mengurus surat tugas belajar, kapan mulai dihentikan tunjangan profesinya?

7 02 2012
uripsantoso

Bagi yang sekolah di luar negeri setelah 6 bulan dihentikan tunjangan fungsionalnya, kalau sekolah di Indonesia dialihkan sehingga sebenarnya tidak ada potongan fungsional. Nah, bagi mereka yang tidak mengurusnya di kemudian hari diminta mengembalikan uang tersebut. Ada beberapa kasus di Unib tidak dipotong, maka setelah selesai sekolah harus mengembalikannya dengan dipotong gaji setiap bulannya.

26 03 2011
Lukhi

Terima kasih responnya …
Jika pelaksanaan SERDOS (buku 1 dan 2) yang dijadikan pembenar “penghentian-pemberhentian tunjangan profesi/sertifikasi” ndak nyambung, karena di buku serdos mengatur tata cara pengajuan/syarat mendapat tunjangan profesi/sertifikasi … sementara di permendiknas 18/2008 pasal 7-8 … mengatur tentang penyaluran (pembayaran – pemberhentian) tunjangan sertifikasi …. Tunj. Fungsional tidak diberhentikan, tetapi dialihkan menjadi tunjangan belajar …
Prof. Urip … mhn bantuannya untuk diperjuangkan-dibicarakan-diagendakan (tentang tunjangan sertifikasi) di SENAT Universitas ….
Prof. Urip … Apakah di Universitas tempat Bapat bertugas ada pejabat/pimpinan Universitas yang sedang-menempuh “Tugas Belajar” ? Apakah tunjangan yang melekat kepadanya sebagai pejabat dan dosen juga dihentikan ? …
Demikian, Selamat beraktivitas mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan dalam ridlo Allah SWT, Aamiin

16 06 2011
rudi sudarya

Yth,pak urip.
saya mohon penjelasan dan pencerahan sehubungan dengan bahasan guru tugas belajar, kasusnya sebagai beikut; isteri saya mendapat bea siswa tugas belajar untuk mendapatkan program S 2, karena masih dekat dengan tempat mengajar maka isteri saya masih bisa mengajar 24 jam per minggu, hal itu diperkuat dengan surat tugas dan absen mengajar, apakah tunjangan sertifikasinya dihentikan ? saya mohon dasaratas hal itu, saya yakin bapak paham keadaan ekonomi guru jika harus mengembalikan uang sertifikasi yang sudah diterima dan habis dibelanjakan, pinjam bank ? pinjaman sebelumnya masih 3 tahun lagi, bapak bisa bayangkan darimana kami dapat uang untukmengganti 18 bulan ( isteri saya lulus dalam 3 semester). saya mohon pak penjelasan dan pencerahannya, seandainya tahu begini tak mungkin bea siswa itu diambil. terimakasih sebelumnya atas perhatian bapak urip.

16 06 2011
uripsantoso

Terus terang saya tidak tahu aturan sertifikasi di guru, namun pada dosen bagi mereka yang sekolah/tugas belajar dihentikan tunjangan sertifikasinya. Memang bisa dilakukan suatu kebijaksanaan dengan cara tidak mengeluarkan tugas belajar bagi dosen, sehingga secara resmi dosen dan mungkin juga guru tidak tugas belajar. Cara ini dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Masalahnya, apakah isteri Anda secara resmi sekolah artinya ada surat tugas? Jika sudah ada memang sulit. Cobalah diskusikan hal ini dengan kepala sekolah ybs.

1 12 2011
thanz

“2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
a. melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani”

gimana law guru..???apa sama juga??aturanx nomor berapa yakh??koq di daerah saya ada guru yang dihentikan tunjanganx karena sakit selama 5 bulan???gak adill…

25 09 2013
arsen

Bagaimana dgn waktu penghentian tunjangan profesi dosen?? Apakah stlh surat dibebas tugaskan terbit (bulan ke 7) atau pada bulan sejak dimulainya tugas belajar ? (Awal semester)

16 11 2013
riswan

Aww. pak urip, apa ada aturan yg mewajibkan Yayasan harus menggaji juga dosennya yang tugas belajar, karena teman saya yang tugas belajar dan meninggalkan aktivitas mengajarnya di kampus tidak diberi honor/gajinya.

1 12 2013
uripsantoso

Mengenai hal ini saya belum dapatkan aturannya. Tks

19 12 2013
ramlah lasawedi

AS,pak URIP di daerah saya sulawesi tengah ada aturan jika guru sakit slama 3 hari atau ijin,dll.yg jls tdk masuk slm 3 hari dlm sebulan maka tnjngn srtvksinx dihentikn pmbyarannx.mhn pnjlsnx dan aturan no berapa.

19 12 2013
uripsantoso

Mohon maaf saya belum menemukan peraturan tsb. Tks

8 04 2014
biyan

Faktanya di univ tempat saya bekerja banyak dosen muda, “belum” punya kompetensi untuk mengajar karena tidak dari basic univ pendidikan, sedang sekolah tugas belajar dapat BPPS, tapi tunjangan fungsional tetap mengalir padahal ngajar 1 mk saja jarang sekali masuknya dgn alasan tugas belajar kenapa yang begini dapat BPPS ya pak? hebatnya lagi diikutkan ke sertifikasi dosen lulus karena di tentir trik-trik pengisiannya.. dapat lagi tunjangan serdos, ngajar…tambah malas, kuliah tidak selesai-selesai masa BPPS habis, di tambah perpanjangan eh dari universitas dapat lagi uang bantuan, apakah kuliah jalan..tidak juga nyatanya penelitian satu bab pun belum jadi.. Bagaimana ini pak.. banyak lho yg sudah senior, mendapat perlakuan yang bertolak belakang, serdos malah dihalangin.. adakah pihak pejabat kementerian terkait yang bekerja meneliti data dan melakukan inspeksi ke universitas?…

17 04 2014
uripsantoso

Yah begitulah banyak perilaku yang tidak seharusnya. Tapi lebih baik kita ambil yang sesuai dg aturan dan sah. Hidup ini adalah pilihan. Ada ujar-ujar yang barangkali bisa direnungkan. Di zaman yang gila, maka yang tidak ikut gila akan tersingkirkan. Tapi yang beruntung adalah mereka yang ingat dan waspada (akan permainan dunia yang penuh tipu daya). Tks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: