PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS BENGKULU (DRAFT)

18 06 2008

Oleh: Tim BPPU-Universitas Bengkulu
BAB I
PENDAHULUAN
Kemajuan suatu institusi sangat bergantung kepada pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini kemudian mendorong individu, kelompok ataupun institusi untuk melakukan kerjasama bagi kemajuan bersama. Oleh sebab itu, kerjasama merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang saling berhubungan saling membutuhkan guna mencapai tujuan dan keberhasilan institusi-institusi yang saling berhubungan tersebut. Jadi, dalam kerjasama itu masing-masing pihak menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak lain dan sebaliknya pihak tersebut juga menerima dari pihak lain hal-hal yang dibutuhkannya. Jadi kerjasama akan terjadi jika pihak-pihak yang berkepentingan saling memberi dan menerima secara proporsional.
Agar seluruh dosen Universitas Bengkulu dapat melakukan kerjasama secara melembaga dan tidak merugikan dan dirugikan, maka diperlukan pedoman kerjasama di Universitas Bengkulu. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja baik individu, kelompok ataupun institusi di lingkungan Universitas Bengkulu dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga.
Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu bertujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas akademik dan keprofesian sumberdaya manusia.
b. Meningkatkan sarana dan prasana serta dana.
c. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan.
d. Meningkatkan pengelolaan potensi SDM yang ada di lingkungan Universitas Bengkulu.
e. Meningkatkan kontribusi Universitas Bengkulu kepada pihak lain (mitra).

A. Landasar Hukum Pelaksanaan
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 jo. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 jo. Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 108/M Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111/O/2004 Tentang Statuta Universitas Bengkulu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0169/U/1995.
7. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2384/J30.P/HK/1998 Tentang Kerjasama,

B. Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bengkulu dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Di dalam pedoman ini dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dibahas dalam buku Pedoman Kerjasama ini mencakup empat tahapan kegiatan yaitu:
a. Perintisan program kerjasama
b. Pengesahan program kerjasama
c. Pelaksanaan program kerjasama.
d. Monitoring dan evaluasi program kerjasama

D. Bentuk Kerjasama
a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.
b. Penyelenggaraan kerjasama akademik.
c. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu.
d. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
e. Kerjasama di bidang manajemen.
f. Kerjasama pengembangan sarana dan prasarana.
g. Bentuk lain kerjasama yang belum tertuang dalam pedoman ini.

BAB II
STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Definisi Konsep
1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kerja antara pihak Universitas Bengkulu dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri.
2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Bengkulu dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.
3. Unit adalah semua unit yang ada di lingkungan Universitas Bengkulu yang diwakili oleh kepala unit atau pimpinan unit yang ditunjuk.
4. Kelompok adalah gabungan dua orang atau lebih dosen dan karyawan Universitas Bengkulu yang tidak mewakili individu atau unit, misalnya kelompok dosen bidang studi dll.
5. Individu adalah setiap dosen dan karyawan Universitas Bengkulu yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan kerjasama.

B. Organisasi Pengelola Kerjasama
Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:
1. Rektor yang mempunyai tugas dan wewenang
a. Melakukan persetujuan kerjsama dengan pihak mitra
b. melimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas, lembaga atau unit kerja yang relevan;
c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegitan kerjasama

2. Pembantu Rektor bidang Kerjasama yang mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrai dalam lingkungan Universitas Bengkulu dan Instansi lain;
b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas, lembaga, unit kerja atau perorangan;
c. merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
d. mengembangkan sistem informasi kerjsama.
3. Penananggungjawab kegiatan mempunyai tugas dan wewenang
a. menyetujui atau nmenentukan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama;
b. menandatangani surat perjanjian kerjasama
c. memantau pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenangnya;

4. Ketua Tim Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang
a. mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama;
b. memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama;
c. menyiapkan rencana pelaksanaan kerjasama
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
e. mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal;
f. menyampaikan laboran kemajuan, laboran akhir, serta hasil evaluasi kegiatan kerjasama kepada Rector dan mengkoordinasikannya dengan Pembangtu Rektor bidang kerjasama.

C. Prinsip Pelaksanaan
Pelaksanaan kerjasama oleh setiap individu, kelompok atau unit di lingkungan Universitas Bengkulu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama; 2) kerjasama dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan; 3) dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama; 4) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 5) pelaksanaan kerjasama dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 6) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 7) berbasis indikator kinerja; 8) efektif dan efisien; 9) sifat kerjasama adalah bersifat melembaga.

D. Mitra Kerjasama
a. Perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
b. Instansi pemerintah dan nonpemerintah.
c. Badan Usaha Milik Negara dan milik swasta.
d. Lembaga keprofesian.
e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
f. Masyarakat umum
g. Lain-lain.

E. Lingkup Kerjasama
I. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
c. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
d. Jasa supervisi
e. Lain-lain

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
a. penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
b. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
c. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
d. Supervisi
e. Lain-lain

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
a. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana.
c. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
d. Supervisi
e. Jasa perencanaan dan pengembangan
f. Lain-lain

II. Bidang Kegiatan Lain.
a. Pengisian berbagai jabatan struktural dan fungsional.
b. Peningkatan mutu manajemen.
c. Penerbitan karya ilmiah.
d. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
e. Penggunaan logo dan nama Universitas Bengkulu.
f. Penggunaan perpustakaan.
g. Penggunaan laboratorium.
h. Pemanfaatan Biro Bantuan Hukum.
i. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

BAB III
METODE PELAKSANAAN KERJASAMA

Mitra Kerjasama
Sebelum individu, kelompok atau unit (institusi) melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Nilai strategis dari calon mitra.
b. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama.
c. Saling percaya.
d. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra.
e. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat.
f. Kompatibilitas dalam aspek budaya.
g. Konsistensi dalam langkah/tahapan persiapan.
h. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi.
i. Kesediaan menaggung resiko secara bersama.
j. Kesediaan membagi hasil kerjasama secara fair.
k. Ketersediaan sumber daya pada masing-masing pihak.
l. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.
m. Dukungan manejemen tingkat atas.
n. Komitmen masing-masing pihak.
o. Nilai yang diperoleh dan diberikan masing-masing pihak.
p. Keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.

Prosedur dan Mekanisme Kerjasama
Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemutusan kerjasama/pengembangan kerjasama.

A. Tahap Penjajakan
Kegiatan penjajakan kerjasama merupakan kegiatan awal yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun unit untuk memulai hubungan kerjasama dengan mitra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Universitas Bengkulu.
Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit atau Universitas Bengkulu secara melembaga. Penjajakan dilaksanakan atas izin kepala unit, atau Pembantu Rektor Bidang Kerjasama. Hasil penjajakan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama melaporkan hasil pembahasan rencana kerjasama kepada Rektor. Rektor memberikan tanggapan tentang rencana kerjasama. Rencana kerjasama yang telah disetujui Rektor selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama untuk diteruskan pada tahap pengesahan.

B. Tahap Pengesahan
Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah Kerjasama sampai terlaksananya penandatanganan Naskah Memorandum Kesepakatan dan atau Perjanjian Kerjasama.
Pada tahapan ini Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dengan melibatkan tim yang merintisnya bernegosiasi untuk membahas draft naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra. Apabila telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan penandatangan Naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Universitas Bengkulu atau pejabat yang ditunjuk. Penandatanganan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU, sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan.
Pembantu Rektor Bidang Kerjasama membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama anatara Universitas Bengkulu dengan mitra yang disebut tim teknis. Tim teknis terdiri atas penanggungjawab dan anggota. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi anggota tim teknis. Bila perjanjian kerjasama membutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama maka yang pertama-tama dilakukan oleh tim adalah menyusun Petunjuuk Pelaksanaan Kerjasama dan apabila diperlukan juga menyusun Petunjuk Teknis. Penyusunan kedua dokumen tersebut difasilitasi oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama. Penandatanganan naskah tersebut di atas dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang terkait atau pejabat yang ditunjuk. Penyelenggaraan kerjasama harus melibatkan unit kerja terkait sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya salah satu dari kepala unit terkait tersebut bertindak sebagai penanggungjawab teknis.
Tugas tim teknis kerjasama adalah: a) membahas, merumuskan dan menyusun JUKLAK dan/atau JUKNIS bersama mitra; b) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, JUKLAK dan JUKNIS; c) melaporkan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Tim monitoring dibentuk dan disetujui bersama antara pihak Universitas Bengkulu dan mitra dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk melakukan monitoring. Jumlah dan komposisi anggota tim monitoring perlu mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kerjasama. Tugas tim monitoring adalah untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu untuk setiap jenis kegiatan kerjasama mempunyai faktor-faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu, tim monitoring sebaiknya adalah orang yang selain menguasai prinsi-prinsip monitoring juga sekaligus menguasai seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring. Jadi, di dalam tim monitoring dan evaluasi harus terdapat orang yang ahli di bidang kegiatan yang sedang berjalan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Jika diperlukan, dapat saja dilakukan perubahan rencana pelaksanaan untuk menjamin keberhasilan program kerjasama. Perubahan rencana harus disepakati oleh kedua belah pihak. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara terbuka, dengan mengacu pada rencana pelaksanaan kerja dan hasil-hasil implementasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan bersama.
Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas Bengkulu, pihak mitra, pihak eksternal yang disetujui bersama, atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam ”Pedoman Monitoring & Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran Universitas Bengkulu”.

E. Pemutusan Kerjasama
Kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat dipertemukan.

F. Pengembangan Program
Kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan kerjasama secara keseluruhan. Pada kegiatan ini dilakukan analisis dan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan atau penciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut guna mencapai tujuan bersama.
Analisis kebutuhan kegiatan selanjutnya bagi kedua belah pihak dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tahapan dalam analisis ini mencakup:
a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

Pengembangan kegiatan-kegiatan melalui kerjasama ini dalam jangka panjang diarahkan untuk membentuk iklim atau semangat kerjasama berdasarkan asa manfaat untuk kedua belah pihak

Indikator Kinerja
Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka setiap tahapan pelaksanaan terdapat indikator hasil kerjasama.

A. Penjajakan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1 - melakukan pembicaraan awal dengan mitra.
- menetapkan penghubung. Menetapkan Contack Person Unit Kerja/tim/ individu
2. - menetapkan bidang dan ruang lingkup kerjasama.
- menyusun proposal kerjasama.
- menyampaikan proposal kerjasama kepada Pembantu Rektor IV. Proposal Kerjasama Ketua unit kerja/tim
3. - mempelajari proposal kerjasama.
- mengundang unit terkait untuk pembahasan proposal.
- membahas proposal kerjasama.
- memutuskan kelayakan proposal. Persetujuan PR IV PR IV

4. - menyempurnakan proposal.
- mengajukan rencana kerjasama ke rektor. Proposal final PR IV
5. - menelaah rencana kerjasama.
- memberikan tanggapan rencana kerjasama Persetujuan Rektor Rektor

B. Pengesahan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1 - membentuk tim penyusunan MoU.
- penerbitan SK Rektor tentang tim.
- pengarahan kepada tim. SK Rektor & Naskah PR IV
2. - melakukan negosiasi.
- meminta persetujuan senat jika diperlukan.
- mempersiapkan draft MOU Draft MOU PR IV

Tim
3. - menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
- mengundang mitra dalam pembahasan.
- menyepakati MOU. Naskah MOU Tim dan Mitra
4. - menentukan Pejabat Penandatangan MOU.
- menentukan jadwal dan tempat penandatanganan MOU.
- penandatanganan MOU. MOU ditandatangani PR IV

C. Pelaksanaan
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1 - membentuk tim teknis di UNIB.
- mengkonfirmasi tim teknis dengan mitra.
- memberikan pengarahan kepada tim teknis Tim teknis terbentuk PR IV
2. - berkonsultasi kepada mitra.
- menyusun draft Juklak dan Juknis Draft Juklak dan Juknis Tim Teknis
3. - menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
- mengundang tim teknis dari mitra.
- melakukan pembahasan bersama.
- menyepakati Juklak dan Juknis Juklak dan Juknis final Tim dan mitra
4. - menentukan pejabat penandatangan Juklak dan Juknis.
- menentukan jadwal dan tempat penandatangan Juklak dan Juknis.
- Penandatanganan Juklak dan Juknis. Juklak dan Juknis telah ditandatangani PR IV dan Tim.
5. - menyerahkan program kerjasama kepada PR terkait.
- menyusun pedoman dan panduan yang diperlukan.
- melaksanakan kegiatan kerjasama di unit terkait. Program Terlaksana 100% PR terkait Unit terkait.

D. Monitoring dan Evaluasi
No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu
1 - menentukan tujuan monev.
- mengidentifikasi unit kerja & dosen/karyawan yang masuk dalam tim.
- menentukan tim monev. Ketentuan tujuan dan terbentuknya tim monev PR terkait
2. - mengundang unit kerja yang terkait.
- menentukan aspek dan unsur monev. Ketentuan Tim Monev
3. - menentukan jadwal dan perkiraan biaya monev.
- menentukan sasaran dan responden monev. Sasaran, responden, jadwal dan biaya Tim monev.
4. - menentukan metode yang digunakan
- menyusun instrumen monev. Metode dan instrumen Tim monev.
5. - membuat surat tugas.
- memberikan pengarahan kepada tim.
- menggandakan instrumen.
- melaksanakan monev. Surat tugas Monev
Instrumen telah digandakan PR terkait.
Tim monev.
6. - mengumpulkan instrumen monev yang telah diisi.
- melakukan analisis data

- menentukan sistematika pelaporan.
- menyampaikan laporan monev kepada PR terkait. Data mentah

Data teranalisis
Laporan monev. Tim monev

Jasa Kelembagaan
Setiap kegiatan kerjasama, pengelola wajib memberikan jasa kelembagaan yang harus diperhitungkan oleh Ketua Tim Pelaksana pada saat penyusunan anggaran biaya kerjasama. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kerjasama yang mempunyai nilai di bawah lima puluh juta rupiah dan atau kegitan yang diraih secara kompetitif.
Dalam hal keadaan khusus, jasa kelembagaan diatur tersendiri.

Jasa kelembagaan untuk kerjasama diatur sebagai berikut.
Jasa Institusi
Unit Kelom-pok Indi-vidu
Penerima manfaat UNIB sepenuhnya 4% 4% 4%
UNIB dan Mitra menerima manfaat seimbang 5% 5% 5%
Penerima manfaat sepenuhnya instansi pemberi kerja/di luar UNIB 7.5% 7.5% 7.5%
Jasa kelembagaan tersebut di atas dikelola oleh Pembantu Rektor IV dan didistribusikan secara proporsional sampai ke unit yang melaksanaan kegiatan kerjasama.
Pendayagunaan Hasil Kerjasama
Penggunaan jasa kelembagaan tersebut s di atas adalah sebagai berikut.
1. Jasa kelembagaan yang dikelola universitas digunakan untuk:
a. Pembinaan sumber daya manusia.
b. Pengembangan dan pengelolaan kerjasama.
c. Desiminasi dan publikasi hasil kerjasama.
d. Pengurusan Hak Akan Kekayaaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasma.
e. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.
f. Perlindungan hukum bagi pelaksana kegiatan kerjasama.
g. Investasi.

1. Jasa kelembagaan yang dikelola oleh Fakultas, Jurusan, Laboratorium, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis atau unit kerja lain digunakan untuk:
a. Pembinaan sumber daya manusia.
b. Pembinaan dan pengelolaan kerjasama.
c. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.
d. Kerumahtanggan dan bina lingkungan.
e. Investasi
f. Peningkatan kesejahteraan
.
2. Hasil kerjasama berupa barang harus didaftarkan sebagai barang inventaris Universitas Bengkulu. Barang inventaris ini dikelola oleh unit kerja pelaksana kerjasama.
3. Hasil kerjasama non fisik berupa konsep, gagasan, desain, rekayasa teknologi dan manjemen, produk HAKI dan sebagainya, harus diupayakan untuk dipublikasikan atas nama Universitas Bengkulu sepanjang tidak diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.
4. Produk kegiatan kerjasama yang dipatenkan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN HONORARIUM DOSEN DAN IMBALAN INSTITUSI
DALAM RANGKA KERJASAMA
1. Pengajar
Honorarirum sebagai pengajar untuk S1 menurut jenjang pendidikan dan jabatan akademik paling rendah adalah sebagai berikut:
a. Guru Besar
a. Honorarium tetap Rp. 1.250.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 37.500,-/sks/1x tatap muka
b. Doktor (S3) Lektor Kepala
a. Honorarium tetap Rp. 875.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 25.000,-/sks/1xtatap muka
c. Doktor (S3) Asisten Ahli-Lektor
a. Honorarium tetap Rp. 750.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 20.000,-/sks/1x tatap muka
d. Magister (S2) Lektor Kepala
a. Honorarium tetap Rp. 750.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 20.000,-/sks/1xtatap muka
e. Magister (S2) Asisten Ahli-Lektor
a. Honorarium tetap Rp. 625.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 15.000,-/sks/1xtatap muka
f. Sarjana (S1) Lektor Kepala
a. Honorarium tetap Rp. 625.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 15.000,-/sks/1xtatap muka
g. Sarjana (S1) Asisten Ahli-Lektor
a. Honorarium tetap Rp. 500.000,-/bulan
b. Honorarium variabel Rp. 12.500,-/sks/1xtatap muka
2. Praktikum
Honorarium sebagai pembimbing praktikum menurut ketentuan di atas sebesar 80% dari ketentuan di atas.
3. Pembimbing skripsi
Honorarium dosen sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa S1 paling rendah adalah sebagai berikut:
a. Guru besar
a. Pembimbing utama Rp 800.000,-/mahasiswa
b. Pembimbing pendamping Rp 600.000,-/mahasiswa
c. Penguji Rp 250.000,-/mahasiswa
b. Lektor Kepala
a. Pembimbing utama Rp 600.000,-/mahasiswa
b. Pembimbing pendamping Rp 400.000,-/mahasiswa
c. Penguji Rp 200.000,-/mahasiswa
c. Lektor
a. Pembimbing utama Rp 500.000,-/mahasiswa
b. Pembimbing pendamping Rp 300.000,-/mahasiswa
c. Penguji Rp 150.000,-/mahasiswa
4. Pejabat Struktural
Honorarium dosen sebagai pejabat struktural paling rendah adalah sebagai berikut:
a. Pejabat setingkat eselon 1a
Rektor Universitas/Institut Rp. 3.750.000,-/bulan.
b. Pejabat setingkat eselon 1b
a. Pembantu Rektor Rp. 2.250.000,-/bulan
b. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga,
Direktur Program Pasca Sarjana/
Yang sederajat Rp. 2.250.000,-/bulan
c. Ketua Sekolah Tinggi/Direktur
Akademi/yang sederajat Rp. 2.250.000,-/bulan
c. Pejabat setingkat eselon IIa
a. Pembantu Dekan/Pembantu
Direktur PPS/Kepala Pusat
Penelitian/yang sederajat Rp. 1.750.000,-/bulan
b. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/
Pembantu Direktur Akademik/
Yang sederajat Rp. 1.750.000,-/bulan
d. a. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/
yang sederajat Rp. 1.000.000,-/bulan
b. Sekretaris Jurusan/PS/yang sederajat Rp. 750.000,-/bulan
5. Pejabat Badan Pelaksana Harian Badan Pembina
Honorarium dosen sebagai pejabat Badan Pelaksana Harian (BPH) Badan Pembina (BP) PTS dan Senat PTS paling rendah adalah sebagai berikut.
a. Pejabat BPH BP PTS
a. Ketua Rp2.250.000,-/bulan
b. Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 1.875.000,-/bulan
c. Anggota Rp. 750.000,-/bulan
b. Pejabat Senat PTS
a. Sekretaris Senat Universitas/Institut Rp. 1.000.000,-/bulan
b. Anggota senat universitas/institut Rp. 350.000,-/bulan
c. Sekretaris senat fakultas/sekolah
tinggi/Akademi Rp. 700.000,-/bulan
d. Anggota senat fakultas/sekolah
Tinggi/Akademi Rp. 200.000,-/bulan

6. Beberapa Ketentuan
a. PTS atau lembaga lain yang menggunakan tenaga yang menggunakan tenaga dosen Universitas Bengkulu berkewajiban menyediakan transportasi dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan.
b. Honorarium dosen diterimakan langsung kepada dosen yang bersangkutan dan imbalan institusi dikirim langsung ke rekening Universitas Bengkulu.
c. PTS atau lembaga lain yang menggunakan tenaga dosen Universitas Bengkulu berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada negara di luar honorarium yang diterimakan kepada masing-masing dosen.
d. Imbalan institusi bagi Universitas Bengkulu sebagai lembaga pembina/mitra adalah 15-20% dari dan di luar jumlah honorarium yang diterima oleh dosen (on top). Imbalan tersebut 40% diperuntukkan bagi universitas dan 60% bagi fakultas.
e. Ketentuan ini dievaluasi setiap dua tahun oleh Senat Universitas Bengkulu.

BAB V
KETENTUAN HONORARIUM KARYAWAN
DALAM RANGKA KERJASAMA

Karyawan Universitas Bengkulu dapat diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta atau lembaga lain.
1. Jabatan Struktural
Karyawan yang diperbantukan di instansi pemerintah, berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Swasta berlaku honorarium sebesar 75% dari ketentuan yang berlaku dalam Bab IV.
2. Karyawan dapat diperbantukan pada kegiatan-kegiatan adhock di instansi lain dengan honorarium yang disepakati.
3. Jika diperlukan oleh PTS yang bersangkutan, karyawan Universitas Bengkulu dapat berperan sebagai dosen di PTS tersebut dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku pada Bab IV.
4. Beberapa Ketentuan
a.PTS atau lembaga lain yang menggunakan tenaga yang menggunakan tenaga karyawan Universitas Bengkulu berkewajiban menyediakan transportasi dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan.
b. Honorarium karyawan diterimakan langsung kepada karyawan yang bersangkutan dan imbalan institusi dikirim langsung ke rekening Universitas Bengkulu.
c. PTS atau lembaga lain yang menggunakan tenaga karyawan Universitas Bengkulu berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada negara di luar honorarium yang diterimakan kepada masing-masing karyawan.
d. Imbalan institusi bagi Universitas Bengkulu sebagai lembaga pembina/mitra adalah 15-20% dari dan di luar jumlah honorarium yang diterima oleh karyawan (on top). Imbalan tersebut 40% diperuntukkan bagi universitas dan 60% bagi fakultas.
e. Ketentuan ini dievaluasi setiap dua tahun oleh Senat Universitas Bengkulu.

BAB VI
SANKSI
Dosen dan karyawan Universitas Bengkulu yang bekerja di PTS atau Lembaga lain tanpa izin Rektor dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. .
Lampiran 1. Kisi-kisi Format Naskah MoU

Kisi-kisi format naskah MoU ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan naskah MoU antara UNIB dengan instansi lai.
1. Judul naskah yang digunakan adalah: Naskah Kesepakatan, atau Memorandum Kesepakatan, atau Piagam Kesepakatan, atau judul lain yang disepakati bersama.
2. Nomor naskah
Nomor naskah yang dicantumkan dalam naskah berasal dari Universitas Bengkulu dan nomor dari mitra kerjasama.
3. Nama Lembaga
Pada bagian ini dicantumkan nama Universitas Bengkulu dan institusi mitra kerjasama.
4. Pernyataan Sepakat
Pada bagian ini dimuat keterangan tentang pernyataan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh perjanjian-perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah MoU.
5. Ruang Lingkup
Bagian ini memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.
6. Masa Berlaku
Masa berlaku MoU wajib dicantumkan dalam MoU.
7. Waktu dan Tempat
Bagian ini menjelaskan waktu dan tempat penandatanganan.
8. Penutup
Bagian ini mencantumkan jabatan, nama pejabat yang menandatangani MoU dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom tandatangan pihak kedua di sebelah kanan.

Lampiran 2. Kisi-kisi Format Naskah Perjanjian Kerjasama.
Kisi-kisi naskah perjanjian kerjasama bertujuan sebagai pedoman pembuatan naskah perjanjian kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan instansi lain. Komponen naskah perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut.
1. Judul naskah
Judul naskah adalah Perjanjian Kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan …… (nama mitra kerjasama).
2. Nomor naskah
Nomor naskah yang berasal dari Universitas Bengkulu dan nomor yang berasal dari mitra kerjasama.
3. Bidang Kerjasama
Bagian ini mencantumkan bidang yang akan dikerjakan oleh Universitas Bengkulu dengan mitra kerjasama.
4. Keterangan dan Identitas
Bagian ini memuat keterangan tentang waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan menandatangani naskah perjanjian kerjasama.
5. Dasar Pertimbangan
Bagian ini memuat kompetensi dan jasa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, manfaat yang diperoleh dan hal lain yang mendorong diadakannya kerjasama.
6. Tujuan
Bagian ini memuat rincian bidang kegiatan Tridarma yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama.
7. Penjelasan Istilah
Berisi pengertian tentang istilah dan atau singkatan yang digunakan.
8. Lingkup Kegiatan
Bagian ini memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.
9. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian ini menerangkan bahwa ketentuan pelaksanaan kegiatan lebih lanjut akan diatur dalam Juklak dan atau Juknis.
10. Masa Berlaku
Masa berlaku wajib dicantumkan dalam naskah perjanjian.
11. Pembiayaan
Bagian ini menjelaskan secara umum pihak yang harus menanggung biaya atau menyebutkan aturan pembiayaan secara tersendiri dalam Juklak dan Juknis.
12. Force Majeure
Bagian ini harus menyebutkan ”keadaan memaksa” yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian dari perjanjian kerjasama tidak dapat berlaku.
13. Penyelesaian Perselisihan dan Addendum
Bagian ini berisi:
a. penjelasan tentang langkah, cara dan tempat penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
b. Addendum, dan persyaratan yang harus dipenuhi, serta hal lain yang perlu diatur lebih lanjut.
14. Penutup
Bagian ini mencantumkan jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah perjanjian kerjasam dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom tandatangan pihak kedua di sebelah kanan.

MOHON MASUKAN/PERBAIKAN DARI BAPAK/IBU/SDR PEMBACA DIMANA SAJA.

About these ads

Actions

Information

6 responses

2 09 2008
via

saya mau tanya nm rektor unib skrg sapa y??? saya dri alumi unib…

2 09 2008
uripsantoso

Rektor UNIB: Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D

17 05 2009
G7

Kirimin statuta UNIB dong, thanks

17 05 2009
uripsantoso

sayangnya saya tidak punya softcopy statuta UNIB. Jadi tidak bisa kirim nich.

14 08 2009
fajar

pak bantu saya buat proposal dg tema hubungan kompetensi (perawat) dan metode pembelajaran praktek lapangan (PKL,refrensa minimal 10,3 text book yang lain jurnal,th,2000 keatas. please bantu pak.bs hub,saya di 085725483375,thanks bgt…………..

14 08 2009
uripsantoso

Saya sudah memberikan contoh proposal di blog ini meskipun temanya berbeda. Anda dapat mempelajarinya dan mencoba membuat proposal sesuai dengan tema yang anda inginkan, sdr Fajar. thanks atas kunjungannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: